Advertisement
Muhammadiyah Disebut-sebut Bakal Mengelola Tambang Eks Adaro
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.ist
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Organisasi keagamaan Muhammadiyah berpotensi besar untuk mengelola tambang bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) milik PT Adaro Energy Tbk.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, perizinan pengelolaan tambang tersebut saat ini sudah berproses dan tinggal menunggu waktu izin dikeluarkan.
Advertisement
"[Izin] Sedang berproses. Kalau saya tidak lupa [Muhammadiyah akan mengelola tambang] itu punya Adaro, kemungkinan besar," kata Menteri Bahlil ditemui di Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu (14/12/2024).
BACA JUGA: Muhammadiyah Perkuat Dakwah Ekonomi Lewat BTM
Lebih lanjut, ia mengatakan untuk organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) sudah terlebih dahulu mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP) untuk mengelola bekas PKP2B PT Kaltim Prima Coal (KPC). "Sudah jalan, sudah selesai, IUP sudah keluar," ujarnya.
Adapun Pemerintah sudah menyiapkan enam wilayah tambang batu bara yang sudah pernah berproduksi atau eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara untuk badan usaha ormas agama.
Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang dapat dikelola oleh badan usaha ormas keagamaan merupakan wilayah tambang batu bara yang sudah pernah berproduksi atau lahan dari eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara generasi pertama.
Keenam WIUPK yang dipersiapkan, yaitu lahan eks PKP2B PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Adaro Energy Tbk, PT Multi Harapan Utama (MAU), dan PT Kideco Jaya Agung.
Aturan yang mengatur organisasi keagamaan dapat mengelola tambang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) 25/2024 tentang Perubahan Atas PP 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).
Dalam Pasal 83A PP 25/2024 menyebutkan bahwa regulasi baru itu mengizinkan organisasi masyarakat keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah mengelola wilayah izin pertambangan khusus (WIUPK).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Muhammadiyah Disebut-sebut Bakal Mengelola Tambang Eks Adaro
Kronologi Pemakzulan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol
Advertisement
Hindari Risiko Kanker Paru dari Dapur Rumah yang Tidak Sehat
Puluhan Unsur Penyelenggara Pemilu Kena Sanksi Pemberhentian
Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Dimakzulkan Parlemen
Kejaksaan Tahan Panglima Komando Pertahanan Korsel, Diduga Terlibat Kudeta
Advertisement
Sandiaga Uno dan Taj Yasin Masuk Kandidat Ketua Umum PPP
Serukan Taubatan Nasuhah, Rommy: untuk Seluruh Pengurus DPP PPP
Advertisement
Pengedar dan Bandar Narkotika Tidak Akan Dapat Amnesti
Berita Pilihan
- Ini Daftar Wilayah yang Nihil Permohonan Sengketa Pilkada di MK Termasuk DIY
- Pilkada Jakarta Bersih dari Gugatan Sengketa, Pramono-Rano Karno Sah Menangkan Pemilihan
- Sistem Zonasi dalam PPDB Diminta Berbasis Hak Anak
- Mantan Menkumham Yassona Laoly Dipanggil KPK sebagai Saksi
- Pemerintah Diminta Susun Peta Jalan untuk Mengatasi Masalah PPDB Zonasi
Advertisement
BMKG: Waspadai Potensi Cuaca Ekstrem 16-23 Desember di Wilayah Jateng dan DIY
Advertisement
Waterboom Jogja Rayakan Ulang Tahun ke-9, Ada Wahana Baru dan Promo Menarik
Advertisement
Berita Populer
- Kejaksaan Tahan Panglima Komando Pertahanan Korsel, Diduga Terlibat Kudeta
- Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Dimakzulkan Parlemen
- Pilkada Jakarta, Pramono Anung Janji Akan Mengakomodasi Program Paslon Pesaingnya
- Puluhan Unsur Penyelenggara Pemilu Kena Sanksi Pemberhentian
- Hindari Risiko Kanker Paru dari Dapur Rumah yang Tidak Sehat
- Kronologi Pemakzulan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol
- Muhammadiyah Disebut-sebut Bakal Mengelola Tambang Eks Adaro
Advertisement
Advertisement
