Advertisement
Wacana Polri di Bawah Kemendagri, Anggota Komisi III DPR: Ini Kemunduran
Patroli polisi / Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Wacana mengembalikan Polri di bawah kendali Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ditolak Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Al-Habsyi. Ia menyebut bahwa gagasan tersebut merupakan kemunduran besar dalam reformasi Polri.
"Langkah tersebut merupakan bentuk merupakan bentuk kemunduran besar dan tidak sejalan dengan amanat reformasi Polri yang telah diperjuangkan," kata Aboe Bakar dilansir dari keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (1/11/2024).
Advertisement
Aboe Bakar mengatakan bahwa Polri dipisah dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada tahun 2000 dan dari Kemendagri pada 1946 dengan tujuan untuk menjadikan institusi penegak hukum tersebut menjadi lembaga yang mandiri dan profesional.
"Sudah pernah di bawah Kemendagri, pernah juga bareng TNI. Jadi, tak perlu mengulang masa lalu yang kurang baik," ucapnya.
Menurut dia, apabila memang terdapat oknum Polri yang tidak menjaga netralitas dengan terlibat dalam pilkada, seharusnya yang dilakukan adalah evaluasi dan pembenahan.
Solusi yang seharusnya diambil, menurut dia, bukanlah dengan menempatkan Polri di bawah kementerian, melainkan adalah memperkuat akuntabilitas, pengawasan, dan kapasitas internal Polri.B
BACA JUGA: Harga Komoditas Pangan Naik Pagi Ini, Cabai Rawit Mencapai Rp41.930 per Kilogram
"Jika ada oknum yang berpolitik, memosisikan Polri di bawah Kemendagri bukanlah solusi. Wacana ini berisiko menempatkan Polri dalam potensi intervensi politik yang lebih besar," ucapnya.
Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu mengajak seluruh pihak untuk menjaga semangat reformasi Polri dengan tidak mengambil langkah mundur yang dapat mengganggu stabilitas hukum serta demokrasi di Indonesia.
"Polri adalah institusi negara, bukan alat pemerintah tertentu. Reformasi Polri harus terus diperkuat, bukan diputarbalikkan ke masa lalu," ucapnya.
Sebelumnya, anggota Komisi III DPR RI Deddy Sitorus dari Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan bahwa wacana terkait dengan penempatan Polri di bawah TNI atau Kemendagri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Sejumlah Negara Arab Tolak Usulan Trump untuk Merelokasi Warga Palestina
Hashim Djojohadikusumo Ungkap Prabowo Gagas MBG Sejak 2006
Advertisement
Mendikdasmen Abdul Mu'ti Sebut Guru Jadi Faktor Penentu Kualitas Pendidikan
Waspada Gelombang Tinggi di Perairan Bali 3 hari Kedepan
Indonesia Juara Umum MTQ Internasional, Ini Daftar Pemenangnya
Advertisement
RUU BUMN Diparipurnakan Pekan Depan, Ini Isinya
Megawati Dijadwalkan Bertemu Paus Fransiskus di Vatikan
Mendikdasmen Abdul Mu'ti Ingatkan Kembali Pentingnya Lagu Anak
Mabes Polri Bidik Dugaan Korupsi Pencucian Uang LPEI
Advertisement
Prediksi BMKG Minggu 2 Februari 2025: Sejumlah Kota Besar Diguyur Hujan
Berita Pilihan
- Daftar Event Balap Internasional Digelar di Sirkuit Mandalika Sepanjang 2025
- Prabowo Putuskan untuk Membangun Tanggul Laut Raksasa dari Banten-Jatim, Ini Tujuannya
- Minta Investigasi Penembakan WNI, Indonesia Kirim Nota Diplomatik ke Malaysia
- Kesepakatan Gencatan Senjata, Hamas Bebaskan Tiga Sandera
- Penghematan Belanja ASN, Anggaran Makan Bergizi Naik Rp100 Triliun di APBN 2025
Advertisement
Jadwal SIM Keliling di Bantul Hari Ini, Senin 3 Februari 2025
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Waspada Potensi Cuaca Ekstrem, BMKG Sebut Munculnya 3 Bibit Siklon Baru
- Presiden Prabowo Minta Seluruh Kebutuhan MBG Dipasok Desa
- Prediksi BMKG Minggu 2 Februari 2025: Sejumlah Kota Besar Diguyur Hujan
- Mabes Polri Bidik Dugaan Korupsi Pencucian Uang LPEI
- Mendikdasmen Abdul Mu'ti Ingatkan Kembali Pentingnya Lagu Anak
- Megawati Dijadwalkan Bertemu Paus Fransiskus di Vatikan
- RUU BUMN Diparipurnakan Pekan Depan, Ini Isinya
Advertisement
Advertisement
