Menpar: Kunjungan Wisatawan ke Bali Belum Merata

Harianjogja.com, BALI–Padatnya wisatawan di sejumlah destinasi favorit di Bali bukan karena jumlah wisatawan yang berlebih, namun akibat penyebaran wisatawan yang belum merata dan menumpuk di Bali bagian selatan.

Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mengatakan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menyadari tantangan yang dihadapi Bali terkait kurang meratanya persebaran wisatawan seperti yang disoroti dalam daftar No. List 2025 oleh Fodor's.

Oleh karena itu, Kemenpar terus berupaya mendorong pemerataan wisatawan di Bali. Pasalnya, Bali bagian utara maupun bagian barat memiliki banyak potensi wisata yang masih belum banyak digali untuk wisatawan.

BACA JUGA: Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism

“Kementerian Pariwisata tidak tinggal diam. Pada September 2024, Kemenparekraf berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait meluncurkan paket wisata 3B yakni Banyuwangi-Bali Barat-Bali Utara yang diharapkan semakin memperkaya pilihan tujuan berwisata wisatawan,” kata Menpar Widiyanti dalam keterangan pers yang diterima, Sabtu (23/11/2024).

Paket wisata yang ditawarkan meliputi seluruh daya tarik yang ada di masing-masing daerah, mulai dari alam, budaya, produk wisata buatan, desa wisata, dan lainnya

Seperti Desa Wisata Pemuteran, Desa Wisata Les, Lovina, hingga Pemuteran di Bali Utara. Di Kabupaten Jembrana ada Taman Nasional Bali Barat dengan daya tarik burung jalak Bali. Sementara di Banyuwangi terdapat banyak destinasi seperti Desa Wisata Kemiren, G-Land, Alas Purwo, serta yang tidak kalah menarik adalah Kawah Ijen.​​​​​​​

Kemenpar juga telah mengajak komunitas berdiskusi soal pengembangan wisata di Bali Utara dan sejumlah wartawan nasional maupun asing untuk meliput langsung sejumlah destinasi di Kabupaten Buleleng, Bali Utara.

“Dengan berbagai langkah ini, kami optimistis dapat mengurangi ketimpangan wisata dan mengembangkan pariwisata Bali yang lebih berkelanjutan serta memberikan manfaat bagi masyarakat setempat,” kata Widiyanti.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Hariyanto, menjelaskan bahwa Kemenpar berkomitmen untuk terus mengembangkan kebijakan pariwisata yang berkelanjutan guna melindungi budaya, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat Bali.

“Kami juga telah meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah, pelaku industri pariwisata, dan masyarakat setempat untuk mengatasi isu-isu seperti pengelolaan sampah, polusi, dan tekanan sosial akibat pariwisata,” kata Hariyanto.

Langkah konkret yang sedang dilakukan, yaitu “manajemen destinasi” dengan mendistribusikan wisatawan ke berbagai belahan Bali dan ke 5 Destinasi Super Prioritas (DPSP) selain Bali (Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang)​​​​​​​.

Hariyanto mengatakan koordinasi juga akan dilakukan lintas lembaga untuk memberikan tindakan tegas kepada wisatawan yang melanggar hukum, norma, dan adat serta menindak wisatawan yang menyalahgunakan visa.

Kementerian Pariwisata juga terus mempromosikan pariwisata berbasis masyarakat, memperkuat regulasi lingkungan, dan mengedukasi wisatawan bersama stakeholders terkait untuk lebih menghormati budaya lokal serta menjaga keberlanjutan alam Bali.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara