Akses Perumahan MBR, DPR Desak Pemerintah Menyederhanakan Birokrasi dan Persyaratan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA–Komisi V DPR RI mendesak pemerintah untuk menyederhanakan birokrasi dan persyaratan yang harus dipenuhi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Tujuan penyederhanaan tersebut agar masyarakat dapat lebih mudah mengakses bantuan pembiayaan perumahan dalam program tiga juta rumah.
Advertisement
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyoroti beberapa tantangan utama dalam mencapai target tiga juta rumah per tahun. Selain kompleksitas prosedur administratif, ketersediaan lahan yang terbatas dan persoalan kepemilikan tanah menjadi tantangan yang perlu diatasi.
BACA JUGA: Sukseskan Program 3 Juta Rumah, Sejumlah Konglomerat Dilibatkan
“Kita juga perlu meningkatkan jumlah lokasi pembangunan rumah, baik rumah susun, rumah khusus maupun rumah swadaya, serta penyediaan sarana-prasarana dan utilitas di lingkungan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Lasarus dalam rapat kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di, Jakarta, Senin (4/11/2024)
Ia juga menyoroti tantangan ego sektoral di antara berbagai kementerian/lembaga yang seringkali menjadi penghambat laju kinerja pemerintah. Dengan delapan kementerian/lembaga yang bertanggung jawab dalam sektor perumahan, ia menekankan pentingnya sinergi yang kuat untuk mengatasi kompleksitas permasalahan dalam mencapai target tiga juta rumah.
"Indonesia ini paling rumit kalau sudah menyangkut ego sektoral. Ini bisa menghambat laju kinerja pemerintah," tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Lasarus mengungkapkan bahwa meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk sektor perumahan, yakni lebih dari Rp100 triliun dalam lima tahun terakhir, capaian pembangunan rumah masih belum optimal yakni hanya 2,8 juta unit yang terealisasi.
BACA JUGA: REI DIY Targetkan Penjualan Properti Naik 20% di Triwulan IV 2024
Untuk itu, dia menekankan perlunya inovasi dalam mencari sumber pendanaan alternatif untuk mengatasi keterbatasan anggaran dan mempercepat pencapaian target 3 juta rumah per tahun.
Dia juga menekankan pentingnya memastikan kepastian hukum atas lahan yang digunakan untuk pembangunan perumahan. Diperlukan langkah-langkah preventif untuk memastikan bahwa status kepemilikan tanah yang digunakan untuk pembangunan perumahan tidak menimbulkan masalah hukum di masa mendatang.
“Kami dari Komisi V DPR RI berkomitmen mendukung, apalagi target utama kita adalah masyarakat berpenghasilan rendah, yang memang harus perlu intervensi negara untuk memberi kemampuan kepada mereka agar mereka bisa punya rumah,” pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama, Maruarar menegaskan bahwa pihaknya akan terus berupaya mencari cara-cara inovatif untuk mencapai target tiga juta rumah per tahun di tengah keterbatasan anggaran.
Anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman pada 2025 untuk pembangunan perumahan adalah Rp5,078 triliun, turun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp14,3 triliun.
Maruarar sebelumnya menyatakan bahwa untuk mewujudkan target tiga juta rumah dapat dilakukan salah satunya dengan pemanfaatan rumah-rumah susun yang masih kosong dan belum banyak dihuni.
Upaya lain adalah pemanfaatan tanah sitaan dari koruptor untuk dialihfungsikan bagi perumahan rakyat, termasuk aparatur sipil negara (ASN) serta anggota TNI-Polri.
Salah satu lahan sitaan yang berpotensi untuk membantu program tersebut adalah pemanfaatan lahan-lahan dengan total seluas 1.000 hektare di Banten yang disita Kejaksaan Agung dari koruptor.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Terkait Pemulangan Mary Jane, Filipina Sebut Indonesia Tidak Minta Imbalan
- Polisi Tembak Polisi hingga Tewas di Solok, Polda Sumbar Dalami Motifnya
- Eks Bupati Biak Ditangkap Terkait Kasus Pelecehan Anak di Bawah Umur
- Profil dan Harta Kekayaan Setyo Budiyanto, Jenderal Polisi yang Jadi Ketua KPK Periode 2024-2029
- Pakar Hukum Pidana Nilai Penetapan Tersangka Tom Lembong Masih Prematur
Advertisement
Tak Gelar Kampanye Akbar Pilkada Sleman, Tim Paslon Harda-Danang Bikin Kegiatan Bermanfaat di 17 Kapanewon
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Catatan Hitam Pilkada, Pelajar Meninggal Dunia dalam Kericuhan Saat Kampanye Terbuka di Bima
- Polisi Tembak Polisi hingga Tewas di Solok, Polda Sumbar Dalami Motifnya
- Terkait Pemulangan Mary Jane, Filipina Sebut Indonesia Tidak Minta Imbalan
- Presiden Filipina Sebut Upaya Banding Vonis Mary Jane Jadi Penjara Seumur Hidup Berhasil
- Puncak Arus Mudik Liburan Natal Diprediksi Terjadi pada 24 Desember
- Pekan Depan Dipanggil, Firli Bahuri Diminta Kooperatif
- Libur Natal dan Tahun Baru, Potensi Pergerakan Orang Diprediksi Mencapai 110,67 Juta Jiwa
Advertisement
Advertisement