Ini Daftar Calon Menteri Tim Ekonomi di Kabinet Prabowo-Gibran

Harianjogja.com, JAKARTA—Sejak Senin (14/10/2024) hingga hari ini Selasa (15/10/2024), Prabowo Subianto memanggil para calon menteri untuk berdiskusi soal pemerintahan mendatang. Beberapa nama merupakan pejabat petahana di pemerintahan Presiden Joko Widodo, ada pula kandidat-kandidat baru yang berasal dari luar pemerintahan.

Prabowo menuturkan bahwa proses komunikasi dengan para calon menteri sejatinya telah berlangsung cukup lama. Dia telah berdiskusi dengan banyak pihak untuk menjaring nama-nama yang berpotensi untuk mengisi jabatan menteri.

Sejak kemarin, menurut Prabowo, pihaknya hanya ingin memastikan apakah para calon menteri tersebut bersedia membantu pemerintahannya atau tidak. "Alhamdullillah, mereka mengatakan sanggup," kata Prabowo, Senin (14/10/2024)

Prabowo juga menambahkan bahwa selama pertemuan berlangsung, dia memberikan sejumlah penekanan mengenai fokus dan arah kebijakan pemerintahannya ke depan. Prabowo mengaku cukup puas karena semua calon menterinya mengerti mengenai arah kebijakan yang akan ditempuh selama 2024—2029.

"Suasana sangat baik semuanya mengerti bahwa kita harus bekerja dengan baik dengan keras sebagai tim, terutama dalam kondisi dunia uang dilanda ketidakpastian," kata Prabowo.

Posisi menteri-menteri ekonomi di kabinet mendatang menjadi perhatian pasar maupun para pelaku ekonomi. Pasalnya, arah perekonomian ke depan akan turut ditentukan oleh para pejabat teras tersebut.

BACA JUGA: Ini Penyebab Sakit Kepala Saat Bangun Tidur

Daftar menteri ekonomi saat ini mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 /2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju 2019—2024. Sejumlah kementerian yang terkait dengan fungsi perekonomian berada di bawah tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Berikut daftar Menteri Ekonomi:

• Menko Perekonomian
• Menteri Keuangan
• Menteri Ketenagakerjaan
• Menteri Perindustrian
• Menteri Perdagangan
• Menteri Pertanian
• Menteri Agraria dan Tata Ruang
• Menteri BUMN
• Menteri Koperasi dan UKM

Selain itu, terdapat pula kementerian lain yang terkait dengan ekonomi dan berada di bawah Kemenko Maritim dan Investasi, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Investasi.

Beberapa nama yang hadir di Kertanegara dan telah 'diwawancara' Prabowo disebut akan mengisi kursi menteri ekonomi tersebut.

Nama-nama yang diyakini akan terpilih di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga Mantan Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar), hingga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN).

Berikut daftar nama yang menjadi calon menteri ekonomi Prabowo:

• Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian sekarang)
• Agus Harimurti Yudhoyono (Ketua Umum Partai Demokrat, Menteri ATR/BPN sekarang)
• Zulkifli Hasan (Ketua Umum PAN, Menteri Perdagangan sekarang)
• Raja Juli Antoni (Sekjen DPP PSI, Wakil Menteri ATR/BPN sekarang)
• Agus Gumiwang (Menteri Perindustrian sekarang)
• Andi Amran Sulaiman (Menteri Pertanian sekarang)
• Erick Thohir (Menteri BUMN sekarang)
• Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan sekarang)
• Bahlil Lahadalia (Ketua Umum Partai Golkar, Menteri ESDM sekarang)
• Sakti Wahyu Trenggono (Menteri Kelautan dan Perikanan sekarang)
• Rosan P. Roeslani (Menteri Investasi/Kepala BKPM sekarang)

Terdapat pula sosok Yassierli, Guru Besar di ITB yang fokus pada bidang ergonomi, rekayasa kerja, dan keselamatan kerja.

Plh Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Heryawan, atau akrab disapa Aher, mengatakan bahwa partainya mengusung Yassierli untuk menjadi Menteri Ketenagakerjaan.

"Kami musyawarah. Ya mempertimbangkan ya beliau kami usung sebagai profesional, sebagai akademisi mewakili PKS," kata Aher dilansir dari Antara, Selasa (15/10/2024).

Namun demikian, terdapat peluang perubahan nomenklatur kementerian dan badan pada kabinet Prabowo nanti.

Sejauh ini, informasi yang beredar bahwa Prabowo akan menambah jumlah kementerian, termasuk kementerian koordinator. Terdapat pula rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) yang akan mengambil sebagian kewenangan Kementerian Keuangan.

Artinya, nama-nama yang telah dipanggil Prabowo bisa menjadi memimpin kementerian/badan yang telah ada maupun menjadi orang nomor satu di kementerian/badan baru.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com