Advertisement
Pilkada 2024, Warga Diimbau Pilih Calon Kepala Daerah yang Peduli Kesehatan Warga
Ilustrasi Pilkada / Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Masyarakat diimbau agar memilih calon kepala daerah dalam perhelatan Pilkada 2024, yang peduli dengan kesehatan warganya. Hal ini diutarakan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Prof Ari Fahrial Syam. Â
"Sebagai seorang dokter dan akademisi, tentu keberhasilan dan kepedulian dari seorang kepala daerah adalah bagaimana mereka menyiapkan dengan baik sarana dan prasarana kesehatan," katanya melalui keterangan di Jakarta, Sabtu (5/10/2024).
Advertisement
Ari menegaskan kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar dari masyarakat, sehingga seorang kepala daerah harus memperhatikan kesehatan masyarakatnya.
"Bagaimana kepala daerah tersebut turut membantu memperjuangkan sumber daya kesehatan di wilayahnya baik untuk tenaga dokter, dokter gigi, dokter spesialis termasuk juga petugas kesehatan lain seperti perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, dan berbagai tenaga kesehatan yang dibutuhkan oleh rumah sakit," ujarnya.
Selain itu. Ari juga mengingatkan kepada masyarakat agar memilih calon kepala daerah yang memiliki kepedulian dalam membangun sumber daya manusia.
BACA JUGA: Buah Bit Tak Begitu Populer Padahal Banyak Manfaat
Ia menekankan kepala daerah yang terpilih nantinya harus menyediakan upaya untuk memberikan beasiswa kepada putra daerah, untuk mengembangkan diri, dan kelak pada akhirnya bisa kembali ke kampung halamannya untuk membangun daerah tersebut.
"Pilih yang mau menjadi pelayan dan bukan untuk dilayani. Prinsip ini juga harus terus-menerus ditularkan kepada seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara yang di bawahnya," kata dia.
Ari juga mengimbau masyarakat agar memilih calon kepala daerah yang siap dikritik dan siap menerima keluhan dari masyarakatnya.
Menurut dia, muda atau tuanya seorang calon kepala daerah tidak menjadi ukuran bahwa mereka akan berhasil memimpin daerahnya.
Ia menekankan keterbukaan dan keinginan untuk mendengar atas keluhan masyarakat sebagai kunci dari kesuksesan kepala daerah. "Selamat memilih calon kepala daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024," ucap Ari.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
