Advertisement
Selain Minta Maaf, PKS Minta Jokowi Melakukan Evaluasi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) / Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta melakukan evaluasi usai menyatakan permintaan maaf kepada masyarakat jelang akhir masa jabatan pada 20 Oktober nanti.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengapresiasi ucapan permintaan maaf orang nomor satu di Indonesia tersebut. Meski demikian, lanjutnya, permintaan maaf saja tidak cukup.
Advertisement
BACA JUGA: PDIP Tuding Jokowi Lebih Merusak Demokrasi Dibandingkan Soeharto, Ini Alasannya
"Bagus, pernyataan yang bijak. Mesti diikuti dengan aksi nyata," ujar Mardani kepada Bisnis, Jumat (2/8/2024).
Anggota Komisi II DPR ini mencontohkan, Jokowi bisa merefleksikan apa yang telah diperbuat selama memimpin Indonesia selama sepuluh tahun terakhir. Dengan begitu, penerusnya yaitu presiden terpilih Prabowo Subianto bisa melakukan perbaikan-perbaikan yang terarah.
"Pak Jokowi bisa buat evaluasi sendiri dan sampaikan bahwa kekurangan yang ada akan dilanjutkan oleh presiden terpilih," kata Marani.
Sebagai informasi, Jokowi menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat dalam acara Zikir dan Doa Kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Kamis (1/8/2024) malam.
Bapak Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming menyampaikan, dirinya dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin ingin dimaklumi segala kesalahan dan khilaf selama menjabat dalam lima tahun terakhir.
"Saya dan Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan khilaf selama ini. Khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," kata Jokowi.
Dia mengaku belum bisa menyenangkan semua pihak sepanjang 10 tahun memimpin bersama dengan Jusuf Kalla dan Ma’ruf Amin. Menurutnya, tidak ada manusia yang sempurna menjalin hidup.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Presiden Kolombia Terkena Sanksi AS Gara-gara Gagal Perangi Narkoba
2 Tewas dalam Penembakan Kapal Bandar Narkoba oleh Militer AS
Timor Leste Akan Ditetapkan Jadi Anggota ASEAN 28 Oktober
Daftar Daerah di Jatim yang Mengalami Kenaikan Upah per 1 November
Advertisement
Polisi: Ibu Mahasiswa Unud Tak Ingin Proses Hukum Kematian Anaknya
Kurangi Hujan, Modifikasi Cuaca Dilakukan di Semarang dan Grobogan
Pembelian Pesawat Angkut A400M Akan Tiba 3 November
Pembangunan Layanan Kesehatan di Gaza Butuh Rp116,3 Triliun
Seorang Anggota Polisi di Bali Jadi Tersangka Pidana Perdagangan Orang
Advertisement
Bahlil Naikkan Tunjangan ASN Kementerian ESDM 100 Persen
Siap-siap! Insentif dari BI untuk Perbankan Akan Meluncur Desember
Usut Korupsi Pengadaan EDC, KPK Kumpulkan Data dari 15 Ribu SPBU
AS: UNRWA Tak Akan Dilibatkan Pengiriman Bantuan ke Gaza
Pelaku Kekerasan Seksual Berusia Anak Bisa Dijerat UU TPKS
Advertisement
Imbas Shutdown AS, Virginia Darurat, Program Pangan SNAP Terhenti
Berita Pilihan
Advertisement
Walhi Sebut Ada Potensi Pencemaran Lingkungan di Proyek PSEL
Advertisement
Desa Wisata Adat Osing Kemiren Banyuwangi Masuk Jaringan Terbaik Dunia
Advertisement
Berita Populer
- Kasus Korupsi, KPK Tegaskan Biro Haji Harus Kooperatif Saat Diperiksa
- Purbaya: Ada Petugas di Bea Cukai Diperiksa Kasus Limbah CPO
- Natalius Pigai Minta Polisi Usut Tuntas Kematian Mahasiswa Udayana
- Jelang El-Clasico, Rel Madrid Ingin Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan
- Harga Bahan Baku Tinggi, Perajin Perak Kotagede Diminta Go Digital
- Kementerian ATR/BPN Genjot Penyelesaian RDTR dan Integrasi OSS
- Hamas Ajak Faksi Palestina Bahas Tahap Baru Gencatan Gaza
Advertisement
Advertisement
