Advertisement
KPK Kumpulkan Semua Bukti Terkait Kasus Korupsi di Pemkot Semarang
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Sejumlah bukti terkait dengan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang ditemukan dan disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penyitaan dilakukan setelah delapan hari melakukan penggeledahan di Jawa Tengah. Penggeledahan dilakukan di Semarang, Kudus dan Salatiga selama 17-25 Juli 2024.
Advertisement
BACA JUGA: KPK Mulai Lakukan Pemeriksaan Kasus Korupsi di Pemkot Semarang
Tim penyidik menggeledah 10 rumah pribadi, 46 kantor dinas atau OPD Pemkot Semarang, kantor DPRD Jawa Tengah, 7 kantor swasta serta 2 kantor pihak lainnya.
Selama penggeledahan, penyidik menyita dokumen-dokumen APBD 2023-2024 beserta perubahannya, dokumen pengadaan masing-masing dinas serta dokumen berisi catatan tangan.
"Uang sekitar Rp1 miliar dan mata uang asing 9.650 euro, barang bukti elektronik berupa handphone, laptop, dan media penyimpanan lainnya, serta puluhan unit jam tangan yang diduga terkait perkara tersebut," jelas Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (30/7/2024).
Selanjutnya, penyidik akan meminta klarifikasi atas bukti-bukti tersebut kepada pihak-pihak terkait.Adapun lembaga antirasuah, terang Tessa, sudah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus tersebut.
"KPK telah menetapkan empat tersangka. Dua pihak swasta, dua penyelenggara negara," ungkap juru bicara berlatar belakang penyidik itu.
Di sisi lain, KPK hari ini memeriksa Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri sebagai saksi dalam kasus tersebut. Dia juga sebelumnya dipanggil bersamaan dengan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita, namun politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu meminta penjadwalan ulang karena harus menghadiri rapat paripurna.
"Yang bersangkutan kemarin sudah menyampaikan surat permintaan penjadwalan ulang di tanggal 1 Agustus 2024 mengingat hari ini yang bersangkutan akan menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Semarang terkait dengan pengesahan RAPBD Tahun 2024," ucap Tessa.
Sejalan dengan hal tersebut, Ita dan Alwin dikabarkan masuk ke dalam daftar pencegahan atau larangan bepergian ke luar negeri oleh KPK. Dua orang lainnya yaitu Martono (Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia atau Gapensi Semarang), serta Rahmat Jangkar (swasta).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Polisi Tangkap Mantan Caleg Sebarkan Video Asusila
- Dikabarkan Dapat Jatah Tujuh Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Komentar Waketum Golkar
- Mitigasi Bencana Tanah Longsor, BRIN Segera Luncurkan TRIGRSMap
- Layanan Haji Sangat Memuaskan, Yaqut: Berkat Diplomasi Jokowi dan Raja Salman
- Polisi Panggil Wakil Ketua KPK Alexander Marwata 11 Oktober 2024
Advertisement
Biaya Konstruksi Tol Jogja-Bawen Membengkak, Menteri PUPR Siapkan Solusi Tekan Biaya
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Pasukan Israel Halangi WHO untuk Mengevakuasi Pasien Anak-anak dari Rumah Sakit di Gaza
- 2 Prajurit TNI Terluka Akibat Serangan Israel ke Markas UNIFIL di Lebanon, Ini Pernyataan Sekjen PBB
- Siswa Madrasah Aliyah Korban Penganiayaan Masih Koma
- Soal Peluang Sri Mulyani Bergabung di Kabinet Prabowo, Begini Respons Dasco
- Duel Empat Siswa SMP, Satu Meninggal Dunia
- Kementerian Bertambah, Pengamat Sebut DPR Tidak Perlu Menambah Jumlah Komisi
- Polisi Tangkap Mantan Caleg Sebarkan Video Asusila
Advertisement
Advertisement