Advertisement
Ada Isu Pengalihan Tambahan Kuota Haji ke ONH Plus, Begini Tanggapan Wapres
Wakil Presiden Indonesia, Ma'ruf Amin. - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin akan melakukan pendalaman terkait isu yang menyebutkan adanya pengalihan separuh kuota tambahan haji, dari haji reguler kepada haji khusus (ONH Plus).
"Kalau soal pengalihan itu Menteri Agama membantah bahwa tidak ada. Nanti kita lakukan pendalaman apa betul ada," kata Wapres kepada wartawan di sela kunjungan kerja meresmikan Gedung Yayasan Pendidikan Sosial Asy Syadzili di Malang Jawa Timur pada Jumat (28/6/2024) dikutip dari Antara.
Advertisement
Ma’ruf mengatakan, jika memang ada pengalihan maka dirinya akan menanyakan alasan dan dasar pengalihan tersebut.
"Nanti perlu kita perdalam. Kalau ada, alasannya apa, dasar pikiran apa, jadi kita akan dalami," katanya.
Sebelumnya dikabarkan bahwa Tim Pengawas Haji DPR RI menyoroti adanya pengalihan atau alokasi sebanyak 10 ribu kuota tambahan haji ke ONH Plus, dari 20 ribu kuota tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi.
BACA JUGA: Kediaman Jokowi di Karanganyar Mulai Dibangun, Harga Tanah di Sekitarnya Melonjak
Menurut anggota Timwas DPR Luluk Nur Hamidah, perubahan ini seharusnya melibatkan dialog dan pertimbangan dari DPR agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Sementara itu, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menegaskan tak ada penyalahgunaan dalam pemanfaatan alokasi kuota tambahan pada operasional ibadah haji 1445 Hijriah/2024 Masehi.
"Tidak ada penyalahgunaan kuota tambahan. Itu prinsipnya," ujar Yaqut di Madinah, Sabtu (22/6/2024).
Kuota haji Indonesia tahun ini berjumlah 221.000 orang. Jumlah ini terdiri atas 203.320 haji reguler dan 17.680 haji khusus.
BACA JUGA: Ibadah Haji 2024, 234 Jemaah Haji Indonesia Meninggal Dunia
Indonesia juga mendapat 20.000 kuota tambahan yang kemudian dibagi masing-masing 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.
"Kami tidak menyalahgunakan dan Insya Allah kami jalankan amanah ini sebaik-baiknya," kata Menag.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : ANTARA
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
BGN dan Kemensos Matangkan Penyaluran MBG bagi Lansia dan Disabilitas
KPK Amankan Emas dan Uang Tunai Miliaran dalam OTT Bea Cukai
Belasan Rumah Tertimbun Longsor di Campakamulya Cianjur
OTT KPK Guncang Pajak dan Bea Cukai, Menkeu Siap Lakukan Bersih-Bersih
Advertisement
BPJS Kesehatan Jelaskan Mekanisme Reaktivasi PBI JKN, Begini Caranya
KPK Gelar OTT di Bea Cukai Jakarta, DJBC Buka Suara
Kecelakaan Beruntun di Tol Cipali, Tiga Orang Tewas
OTT KPK di Banjarmasin, Kepala KPP Madya Ikut Diamankan
Bus Rombongan Ibadah Terbalik di Brasil, 15 Tewas Termasuk Tiga Anak
Advertisement
Caroline Lang Mundur dari SPI Usai Namanya Muncul di Dokumen Epstein
Jembatan Kereta Api Ambruk di Jiangsu China, Lima Pekerja Tewas
KPK Dalami Komunikasi Bank BJB dan Ridwan Kamil di Kasus Korupsi Iklan
Red Notice Interpol Persempit Gerak Buron Korupsi Minyak Riza Chalid
KPK Sebut Dugaan Pemerasan Perangkat Desa di Pati Belum Menyeluruh
Advertisement
Permenkes KLB 2026 Perkuat Respons Wabah dan Krisis Kesehatan
Berita Pilihan
- BGN dan Kemensos Matangkan Penyaluran MBG bagi Lansia dan Disabilitas
- BPJS Kesehatan Jelaskan Mekanisme Reaktivasi PBI JKN, Begini Caranya
- Ormas Islam Pahami Alasan Prabowo Masukkan RI ke Dewan Perdamaian
- Seleksi Sekolah Rakyat Dimulai, Kemensos Siapkan Kuota 30 Ribu Siswa
- Meriyati Hoegeng Tutup Usia di 100 Tahun, Kapolri Sampaikan Duka
Advertisement
Advertisement
India Deportasi 2 Turis Inggris yang Tempel Stiker Free Palestine
Advertisement
Berita Populer
- Jadwal Lengkap KRL Solo-Jogja Rabu 4 Februari 2026, Cek Jamnya
- Hore! Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Cair Februari-Maret 2026
- Trump Tahan Opsi Militer ke Iran, Israel Justru Desak Serangan
- Program Gentengisasi Prabowo Terkendala Pasokan Bahan Baku
- Pemkab Gunungkidul Tetapkan 7 Program Strategis RPJMD 2025-2029
- Jadwal Lengkap KA Bandara YIA Rabu 4 Februari 2026
- Fokus Pendidikan Anak, Yayasan TCKN Pastikan Sesuai Prosedur Hukum
Advertisement
Advertisement
