Nasib Tol Getaci Dievaluasi, Pemerintah Cari Formula Baru
Pemerintah merestrukturisasi proyek Tol Getaci setelah dua kali lelang gagal menarik investor. Evaluasi ditargetkan selesai pada 2027.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ditemui pada Kamis (25/4/2024) di STPN Jogjakarta./Harian Jogja -- Catur Dwi Janati
Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengeklaim telah menyelamatkan uang negara senilai Rp1,19 triliun dari mafia tanah.
AHY menjelaskan, penyelamatan uang negara itu berasal dari pengungkapan tiga kasus kejahatan pertanahan di Provinsi Jambi.
"Total luas objek tanah mencapai 580.790 meter persegi [m2] dengan potensi nilai kerugian Rp1,19 triliun yang berasal dari harga tanah tersebut, nilai investasi usaha, termasuk pendapatan negara atas pajak," jelas AHY dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (26/5/2024).
Lebih lanjut, AHY menjelaskan kronologi singkat tindak pidana pertanahan yang diungkap kali ini. Modus kejahatannya, yaitu dengan memalsukan dokumen untuk menguasai tanah yang bukan miliknya.
Adapun, seluruh berkas perkara pertanahan tersebut saat ini statusnya telah melewati tahapan P21 atau berkas lengkap, di mana sebanyak dua kasus saat ini tengah memasuki tahap persidangan. Sementara itu, satu kasus perjara pertanahan itu statusnya telah diputus oleh Pengadilan Negeri.
BACA JUGA: Terjerat Kasus Mafia Tanah Kas Desa, Hak Pelungguh Milik 3 Lurah di Sleman Dicabut
Sejalan dengan hal itu, AHY mengapresiasi seluruh kalangan yang telah bersinergi dalam mengentaskan mafia tanah. Dia juga meminta agar masyarakat tidaklah takut dalam membongkar gerak-gerik mafia tanah.
"Seringkali masyarakat takut dan merasa tidak berdaya, tapi karena kekuatan dan keberanian kita semua, kita menyuarakan dan kita coba membongkar permasalahan sekaligus menghadirkan keadilan di negeri kita," tambah Menteri AHY.
Sementara itu, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah (Kapolda) Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono menyebut, memang ulah mafia tanah ini merugikan masyarakat dan mengganggu iklim investasi di Jambi.
"Ini tentunya menjadi bagian dari kekompakan Satgas Anti-Mafia Tanah di Jambi yang didukung Pak Gubernur dan juga masyarakat di Jambi. [Mafia tanah] ini yang sama-sama kita perangi dan tentu kami berkomitmen tidak ada tempat bagi mafia tanah di Jambi, dan tentu ini jadi komitmen kita bersama," pungkas Rusdi Hartono.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Pemerintah merestrukturisasi proyek Tol Getaci setelah dua kali lelang gagal menarik investor. Evaluasi ditargetkan selesai pada 2027.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi meminta perguruan tinggi mengintegrasikan sains, agama, dan Pancasila untuk mencetak SDM unggul.
Kredivo menghentikan sementara penagihan dan menonaktifkan debt collector usai dugaan pelanggaran penagihan di Purworejo.
Film dokumenter Jalan Pulih terkurasi di Djourno Fest 2026. Karya ini mengangkat perjuangan perempuan dengan disabilitas psikososial dan makna pemulihan.
Dewan Pendidikan DIY menyoroti dugaan ketidaksetaraan fasilitas belajar siswa non muslim di SMA Negeri dan meminta seluruh sekolah memenuhi hak belajar setara.
Destry Damayanti ditunjuk sebagai Gubernur sementara BI. LHKPN mencatat total harta kekayaannya mencapai lebih dari Rp100,236 miliar.