KPK Ungkap Biaya Politik Jadi Pemicu Kepala Daerah Korupsi
KPK menyebut tingginya biaya politik menjadi salah satu faktor risiko korupsi kepala daerah. Sebanyak 15 kepala daerah hasil Pilkada 2024 telah menjadi tersangk
Pekerja mengangkut beras di gudang Bulog Talumolo, Kota Gorontalo, Gorontalo, Jumat (17/11/2023). Indonesia mengimpor beras dari India dan Thailand sebanyak 3 juta ton memperkuat cadangan pangan nasional pada 2024 di tengah pengaruh cuaca Super El Nino. /Antara/Adiwinata Solihin
Harianjogja.com, JAKARTA—Pembangunan ekosistem pangan nasional harus dilakukan secara terintegrasi dan komprehensif mulai dari aspek hulu hingga hilir.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan semua pihak harus membangun bersama ekosistem pangan terintegrasi dari hulu hingga hilir.
"Mulai dari benih, distribusi, petani, pengetahuan, lahan yang di-secured, hingga yang kita resmikan hari ini (pabrik penggilingan padi)," kata Arief dalam peresmian Rice Mill Plant (RMP) atau pabrik penggilingan padi di Indramayu, Jawa Barat, Selasa (11/6/2024).
BACA JUGA: Potensi Pariwisata Jogja Jadi Incaran AS Memasarkan Produk Pertanian Unggulannya
Dia menyebutkan bahwa saat ini kapasitas pabrik penggilingan padi tersebut baru diperkirakan mencapai 40 ton per hari. Namun dia memacu agar dapat meningkat 100, 200 hingga 300 ton per hari.
Arief mengajak Bupati Indramayu Nina Agustina agar berapa pun beras yang diproduksi oleh pabrik penggilingan Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) bisa masuk ke program pemerintah daerah, seperti beras ke ASN dengan begitu, terbentuk ekosistemnya hingga ke hilir.
Selain itu, Arief juga berharap keberadaan pabrik penggilingan padi AB2TI yang dibangun di Desa Kalensari, Kecamatan Widasari, Indramayu, dapat mendorong dan menguatkan sinergi antar pemangku kepentingan perberasan di daerah tersebut.
"Saya berharap Bulog jadi standby buyer sehingga membeli beras, jangan sampai harga GKP-nya (gabah kering panen) di bawah Rp6.000 per kilogram. Jadi AB2TI, silakan bangun dan Bulog jadi offtaker," ungkap Arief.
Ia juga mengaku mendukung apa yang dikerjakan penggiling padi menengah kecil agar bisa berkolaborasi dengan yang besar.
Menurutnya, kesejahteraan petani dapat dilihat pada pergerakan indeks Nilai Tukar Petani (NTP), terutama Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTTP).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), lanjut Arief, pada Oktober 2022, NTPP tercatat mulai bangkit melampaui angka 100 untuk pertama kalinya.
Kala itu, NTPP ditetapkan di 100,41 dan semakin bertumbuh selama tahun 2023. Indeks rerata NTTP setahun penuh selama 2023 ada di 107,63 dengan capaian indeks tertinggi pada Oktober 2023 di 114,55. Terkini, NTPP masih berada lebih dari 100, yakni pada Mei 2024 berada di 104,63.
"Kalau dilihat kenapa dalam 1-2 tahun terakhir ini kita bisa menjaga harga tingkat petani, ini karena meski ada importasi, itu dilakukan terukur. Sampai hari ini, NTP masih di atas 100. Dulu pernah 95, itu artinya apa yang dikeluarkan dengan apa yang diterima petani, tidak seimbang," beber Arief.
Lebih lanjut, Arief mengungkapkan bahwa stok pangan yang cukup menjadi prioritas utama dalam menjaga stabilitas pangan.
Menurutnya, stok ideal beras yang dikelola pemerintah melalui Perum Bulog perlu ada sampai 3 juta ton. Hal itu sesuai perintah langsung dari Presiden Joko Widodo. Sedangkan saat ini, stok beras di gurang Bulog mencapai 1,7 juta ton.
"Ada atau tidak ada El Nino, La Nina atau lainnya, Bapak Presiden Joko Widodo perintahkan Badan Pangan Nasional, bahwa negara harus punya stok pangan yang kuat. Stok ideal yang semestinya dimiliki oleh Bulog minimal 3 juta ton," papar Arief.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
KPK menyebut tingginya biaya politik menjadi salah satu faktor risiko korupsi kepala daerah. Sebanyak 15 kepala daerah hasil Pilkada 2024 telah menjadi tersangk
Cuaca DIY Minggu 19 Juli 2026 diprakirakan cerah berawan. Simak suhu udara dan kelembapan di Kota Jogja hingga Gunungkidul.
Sebanyak 73 sekolah di Sleman mengajukan edukasi mitigasi bencana kepada BPBD selama MPLS 2026. Materi disesuaikan dengan potensi bencana wilayah
Pemkab Bantul masih mematangkan persiapan pembangunan PSEL, mulai dari penyiapan lahan hingga penyusunan MoU dan PKS bersama Danantara.
KPK mengusulkan kampanye akbar ditinjau ulang dan mendorong kampanye digital untuk menekan biaya politik serta mencegah korupsi.
Dispetaru Bantul menyusun SPPR 2026-2030 untuk menyelaraskan program pembangunan lintas OPD dengan RTRW agar pembangunan lebih terarah.