Advertisement
Program Makan Siang Gratis Diharapkan Tidak Semua Dibiayai APBN
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Program makan siang gratis yang diusung Presiden dan Wakil Presiden Terpilih RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, diharapkan tidak sepenuhnya menggunakan anggaran APBN.
Hal itu disampaikan oleh Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) R. Haidar Alwi. “Pertama, sebaiknya program makan siang gratis tidak sepenuhnya dibiayai oleh APBN. Pemerintah nantinya dapat meminta partisipasi BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan swasta untuk terlibat membiayai program makan siang gratis,” kata Haidar sebagaimana keterangan tertulis diterima di Jakarta, Minggu (12/5/2024)
Advertisement
Saran tersebut diberikan Haidar merespons kekhawatiran sejumlah pihak mengenai anggaran yang akan digunakan untuk membiayai program unggulan Prabowo-Gibran tersebut. Pasalnya, program itu ditaksir menghabiskan anggaran ratusan triliun rupiah per tahun, sehingga dikhawatirkan akan membebani APBN.
BACA JUGA: Sekjen Gerindra Berharap Warteg Kecipratan Program Makan Siang Gratis
Menurutnya, program makan siang gratis jangan sampai mengorbankan anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, serta subsidi energi dan perlindungan sosial. Jangan pula, kata dia, mencari sumber pendapatan lain dengan cara menaikkan pajak karena berpotensi menciptakan masalah baru.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- KPK Yakin Menang Lawan Gugatan Praperadilan Hasto Kristiyanto
- Eksespi Hakim Heru Hanindyo Ditolak, Sidang Kasus Suap Vonis Bebas Ronald Tannur Dilanjutkan
- Ini Alasan KPK Belum Menahan Hasto Kristiyanto
- Vaksin dan Masker Dua Alat untuk Cegah Wabah HMPV dan Influenza
- Ini Kenaikan Biaya Haji Indonesia dari Tahun ke Tahun Sejak 2015
Advertisement
Alokasi Dana Desa di Gunungkidul dari APBN 2025 Mencapai Rp168 Miliar, Pemkab: Masih Bisa Bertambah
Advertisement
Bali Masuk 20 Besar Destinasi Wisata Terbaik di Asia Tahun 2025
Advertisement
Berita Populer
- Omzet Pedagang Kantin Sekolah Menurun Terdampak MBG, Begini Respons Kepala BGN
- KPK Panggil Plt Dirjen Imigrasi Terkait Kasus Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
- Pemerintah Akan Tindak Tegas Pedagang Jual Beras SPHP Di Atas HET
- DPR RI Dukung Pemerintah Terbitkan Aturan Pembatasan Penggunaan Medsos untuk Anak
- KPK Panggil 2 Saksi Terkait Suap Harun Masiku
- 2 WNA Thailand Ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta, Selundupkan Sabu Lewat Dubur dan Alat Kelamin
- Ketua KPK Terkait Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto: Belum Berencana Menahan
Advertisement
Advertisement