Angka Kelahiran Rendah, Korsel Akan Bentuk Kementerian Baru
Advertisement
Harianjogja.com, SEOUL—Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengatakan bahwa ia akan membentuk kementerian baru untuk mengatasi rendahnya angka kelahiran di negaranya.
Pernyataan tersebut disampaikan Yoon dalam pidatonya yang menandai ulang tahun kedua masa kepresidenannya.
Advertisement
“Untuk mengatasi rendahnya angka kelahiran yang dapat dianggap sebagai darurat nasional, kami akan mengerahkan seluruh kemampuan negara,” katanya dikutip dari Antara, Kamis (9/5/2024).
BACA JUGA: Bahas 13 Raperda Baru, Begini Rinciannya Propemperda Sleman 2024
Menurutnya, kepala kementerian baru yang untuk sementara disebut sebagai Kementerian Perencanaan Tanggap Kelahiran Rendah, akan merangkap sebagai Wakil Menteri Urusan Sosial dan menyusun kebijakan di sektor pendidikan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan yang akan menjadi agenda nasional.
Yoon meminta kerja sama aktif dari Majelis Nasional yang dikuasai oposisi dalam merevisi undang-undang organisasi pemerintah untuk memungkinkan peluncuran kementerian baru.
Saat ini Korea Selatan sedang bergulat dengan tingkat kelahiran yang sangat rendah. Tingkat kesuburan total atau jumlah rata-rata anak yang diperkirakan akan dilahirkan per wanita sepanjang hidupnya, mencapai rekor terendah sebesar 0,72 pada tahun 2023.
Angka tersebut jauh di bawah 2,1 kelahiran per perempuan yang dibutuhkan untuk mempertahankan populasi stabil tanpa imigrasi.
Pada Februari 2024, hanya ada 19.362 bayi yang lahir. Jumlah itu merupakan yang terendah sepanjang Februari sejak badan statistik mulai mengumpulkan data pada 1981.
BACA JUGA: Jamaah Haji Harus Waspadai Penyakit ISPA
Institut Populasi Semenanjung Korea untuk Masa Depan Korea Selatan menyampaikan bahwa total populasi negara itu diperkirakan sebesar 51,71 juta pada 2023 dan akan turun menjadi 39,69 juta pada 2065.
Sementara itu, populasi Korsel yang aktif secara ekonomi atau usia kerja diperkirakan akan turun hampir 10 juta pada 2044 di tengah tingkat kelahiran yang sangat rendah di negara tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : ANTARA
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Pakar Hukum Pidana Nilai Penetapan Tersangka Tom Lembong Masih Prematur
- Pengaruh Dukungan Anies Vs Dukungan Jokowi di Pilkada Jakarta 2024, Siapa Kuat?
- Yusril Bantah Mary Jane Bebas, Hanya Masa Hukuman Dipindah ke Filipina
- ASN Diusulkan Pindah ke IKN Mulai 2025
- Pelestarian Naskah Kuno, Perpusnas Sebut Baru 24 Persen
Advertisement
KPH Yudanegara Minta Paguyuban Dukuh Bantul Menjaga Netralitas di Pilkada 2024
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Korupsi Dana Bantuan Kesehatan, Eks Kepala Puskesmas di Purbalingga Dihukum 1 Tahun Penjara
- Perang Ukraina Vs Rusia, AS Bakal Hapus Utang Ukraina US$4,65 Miliar
- Ini Lima Nama Pimpinan KPK Periode 2024-2029 yang Ditetapkan DPR
- Resmi! Lima Anggota Dewas KPK Ditetapkan DPR, Ini Daftarnya
- Musim Hujan Tiba, Masyarakat Diminta Waspada Ancaman Demam Berdarah
- Seniman Keluhkan Mahalnya Sewa Panggung Seni, Fadhli Zon Bilang Begini
- Pakar Hukum Sebut Penegak Hukum Harus Kejar hingga Tuntas Pejabat yang Terlibat Judi Online
Advertisement
Advertisement