Advertisement
Angka Kelahiran Rendah, Korsel Akan Bentuk Kementerian Baru
Presiden terpilih Yoon Suk-yeol berbicara selama konferensi pers di Perpustakaan Majelis Nasional di Seoul, Korea Selatan, Kamis (10/3/2022). ANTARA/Xinhua/James Lee - am.\\r\\n\\r\\n
Advertisement
Harianjogja.com, SEOUL—Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengatakan bahwa ia akan membentuk kementerian baru untuk mengatasi rendahnya angka kelahiran di negaranya.
Pernyataan tersebut disampaikan Yoon dalam pidatonya yang menandai ulang tahun kedua masa kepresidenannya.
Advertisement
“Untuk mengatasi rendahnya angka kelahiran yang dapat dianggap sebagai darurat nasional, kami akan mengerahkan seluruh kemampuan negara,” katanya dikutip dari Antara, Kamis (9/5/2024).
BACA JUGA: Bahas 13 Raperda Baru, Begini Rinciannya Propemperda Sleman 2024
Menurutnya, kepala kementerian baru yang untuk sementara disebut sebagai Kementerian Perencanaan Tanggap Kelahiran Rendah, akan merangkap sebagai Wakil Menteri Urusan Sosial dan menyusun kebijakan di sektor pendidikan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan yang akan menjadi agenda nasional.
Yoon meminta kerja sama aktif dari Majelis Nasional yang dikuasai oposisi dalam merevisi undang-undang organisasi pemerintah untuk memungkinkan peluncuran kementerian baru.
Saat ini Korea Selatan sedang bergulat dengan tingkat kelahiran yang sangat rendah. Tingkat kesuburan total atau jumlah rata-rata anak yang diperkirakan akan dilahirkan per wanita sepanjang hidupnya, mencapai rekor terendah sebesar 0,72 pada tahun 2023.
Angka tersebut jauh di bawah 2,1 kelahiran per perempuan yang dibutuhkan untuk mempertahankan populasi stabil tanpa imigrasi.
Pada Februari 2024, hanya ada 19.362 bayi yang lahir. Jumlah itu merupakan yang terendah sepanjang Februari sejak badan statistik mulai mengumpulkan data pada 1981.
BACA JUGA: Jamaah Haji Harus Waspadai Penyakit ISPA
Institut Populasi Semenanjung Korea untuk Masa Depan Korea Selatan menyampaikan bahwa total populasi negara itu diperkirakan sebesar 51,71 juta pada 2023 dan akan turun menjadi 39,69 juta pada 2065.
Sementara itu, populasi Korsel yang aktif secara ekonomi atau usia kerja diperkirakan akan turun hampir 10 juta pada 2044 di tengah tingkat kelahiran yang sangat rendah di negara tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : ANTARA
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Menlu Inggris David Lammy Janjikan Dukungan untuk Suriah
Banjir di Kawasan Puncak Bogor, Satu Orang Meninggal Dunia dan 2 Masih Hilang
Banjir Terjang Mataram, Ratusan Rumah Terendam
Advertisement
Ulang Tahun ke-90, Dalai Lama Ingin Hidup hingga 130 Tahun
Tim SAR Gabungan Temukan 1 Jenazah KMP Tunu Pratama Jaya
KPK Bidik 2 Eks Anggota Komisi 11 DPR di Kasus Korupsi CSR Bank Indonesia
Advertisement
28 Penumpang KMP Tunu Belum Ditemukan, SAR Terjunkan Tim Penyelam
Hubungan dengan Trump Retak, Elon Musk Bentuk Partai Amerika Tolak RUU Pajak
Bansos Beras Mulai Didistribusikan untuk 18.2 Juta Penerima
Advertisement
KPK Akan Segera Umumkan Penetapan Tersangka Korupsi CSR Bank Indonesia
Berita Pilihan
- Ulang Tahun ke-90, Dalai Lama Ingin Hidup hingga 130 Tahun
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
Advertisement
Jadwal KRL Solo Jogja Hari Ini, Senin (7/7/2025), Naik dari Stasiun Palur, Jebres, Purwosari dan Solo Balapan
Advertisement
Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- Nurmala Kartini Sjahrir, Adik Luhut yang Diunggulkan jadi Dubes Indonesia di Jepang, Berikut Profilnya
- Sekolah Rakyat Dibangun Mulai September 2025, Dilengkapi Dapur dan Asrama
- 29 Penumpang Belum Ditemukan, Manajemen KMP Tunu Pratama Jaya Minta Maaf
- DPR RI Bentuk Tim Supervisi Penulisan Ulang Sejarah
- Kemensos: Anak Jalanan Jadi Target Utama Ikuti Sekolah Rakyat
- Banjir di DKI Jakarta Rendam 51 RT
- Kementerian PKP Siapkan Rp43,6 Trilun untuk Merenovasi 2 Juta Rumah Tak Layak Huni
Advertisement
Advertisement
