Advertisement
Jusuf Kalla Ingatkan Prabowo Pentingnya Oposisi
Jusuf Kalla (JK). - ANTARA/Muh Hasanuddin
Advertisement
Harianjogja.com, DEPOK—Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla alias JK mengingatkan Prabowo Subianto terkait pentingnya keberadaan oposisi sebagai pengawal pemerintahan.
Hal ini disampaikan JK di tengah upaya sang presiden terpilih yang terus membangun komunikasi ke parpol atau lawan politiknya di Pilpres 2024.
Advertisement
JK mengatakan, keberadaan oposisi bisa menjadi pengingat pemerintah yang semena-mena menjalankan tugasnya. Oleh sebab itu, akan bahaya apabila tak ada oposisi di pemerintahan.
"Bagaimana pun juga perlu ada oposisi, supaya ada yang mengoreksi," kata JK usai berikan kuliah umum di FISIP UI, Depok, Kamis (25/4/2024).
Meski demikian, dia memaklumi upaya Prabowo yang coba mengakomodasi banyak partai politik ke pemerintahannya nanti. Dalam sistem politik, lanjutnya, pemerintah harus memiliki pendukung mayoritas di parlemen agar berbagai kebijakannya tidak mampet di DPR.
BACA JUGA: Jokowi Siapkan Program Unggulan untuk Prabowo-Gibran
Mantan ketua umum Partai Golkar ini mengaku melakukan hal serupa ketika terpilih menjadi wakil presiden dalam ajang Pilpres 2004. Apalagi, saat itu Golkar malah tidak mendukung pencawapresannnya.
"Ya itu cara yang bagus [mengakomodasi partai politik lawan ke pemerintahan]. Jadi menuju kebersamaan persatuan bangsa ini, karena bangsa ini kan terlalu besar untuk ditangani sendiri," jelas JK.
Sebagai informasi, Prabowo-Gibran telah resmi ditetapkan menjadi presiden dan wakil presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu (24/4/2024) kemarin.
Usai penetapan tersebut, Prabowo langsung mendatangi Kantor DPP Partai Kebangkita Bangsa (PKB). Sebelumnya, dia juga sudah datangi Kantor Partai Nasdem. Padahal, PKB dan Nasdem merupakan partai pendukung lawan Prabowo, yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Iran Ancam Ubah Wilayah Jadi Kuburan Massal bagi Tentara AS
Skandal Suap Elite Hukum Tiongkok, Eks Menteri Dihukum Seumur Hidup
KPK Tegaskan Direksi BUMN WNA Wajib Lapor LHKPN 2025
PHK Teknologi AS 2025 Tak Murni Dipicu AI, Ini Faktanya
Advertisement
Laporan Dugaan Kejahatan Keuangan ke PPATK Naik 22,5 Persen di 2025
Mulai Februari 2026 Girik Tak Berlaku, Ini Cara Urus Sertifikat Tanah
Mentan Larang RPH Naikkan Harga Daging Sapi di Ramadan-Idulfitri
Prabowo Bahas Keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza Bersama Ormas Islam
Kemenhub Perkuat Pengawasan Laut demi Keselamatan Pelayaran
Advertisement
AS Siapkan Cadangan Mineral Strategis Rp201 T, Kurangi Dominasi China
Menkeu Tegaskan Ketua OJK Dipilih Pansel, Tanpa Arahan Presiden
Tangis Guru Honorer Bekasi Menggema di DPR, Terancam Dirumahkan
Arab Saudi Suspensi 1.800 Agen Umrah Asing, Ini Dampaknya
Gempa M 4,1 Guncang Bener Meriah, Dipicu Sesar Aktif
Advertisement
Semeru Erupsi Pagi Hari, Kolom Abu Capai 700 Meter
Berita Pilihan
Advertisement
Pemkab Gunungkidul Targetkan 5.000 Alat Timbang Ditera Ulang di 2026
Advertisement
Wisata ke Meksiko Dilarang Bawa Vape, Turis Terancam Penjara 8 Tahun
Advertisement
Berita Populer
- Prabowo Sentil Bos BUMN Lama Terkait Aset, Bisa Diproses Hukum
- Meet the Investor 3 Buka Akses Modal Hingga Rp100 Miliar di Jogja
- 4.500 Siswa SD Sleman Dapat Bantuan Rp450 Ribu Per Anak
- Daop 1 Jakarta Catat 178.897 Tiket Mudik Terjual
- DIY Resmi Jadi Embarkasi Haji, 26 Kloter dari YIA
- Truk Masuk Jurang di Lendah Kulonprogo, Kernet Terjepit
- THE 1O1 Hotel Hadirkan Imlek dan Ramadan 2026
Advertisement
Advertisement
