Advertisement

Promo November

Bertemu Presiden IUCN, Menteri LHK Bahas Soal Mangrove

Arief Junianto
Minggu, 04 Februari 2024 - 19:17 WIB
Arief Junianto
Bertemu Presiden IUCN, Menteri LHK Bahas Soal Mangrove Menteri LHK, Siti Nurbaya menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden IUCN, Razan Al Mubarak,Kamis (1/2/2024). - Istimewa

Advertisement

Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden International Union for Conservation of Nature (IUCN), Razan Al Mubarak, Kamis (1/2/2024) lalu. Dalam pertemuan ini dibahas isu terkait dengan pelestarian alam dan keanekaragaman hayati serta kolaborasi dalam Mangrove Alliance for Climate (MAC).

Pertemuan membahas sejumlah hal diantaranya rencana kerja implementasi hasil COP28 UAE Consensus dengan agenda aksi yang ambisius dan inklusif.

Advertisement

Menteri LHK, Siti Nurbaya menyampaikan bahwa dalam Presidency UAE COP28 juga telah dihasilkan 11 pledges and declarations on food system, health, serta renewable energy and efficiency. Pertemuan tingkat tinggi iklim tersebut juga menghasilkan inisiatif untuk dekarbonisasi heavy emitting industries.

Kemudian, Menteri Siti menjelaskan kerja implementasi hasil COP UNFCCC yang sudah dilaksanakan secara intensif sejak COP26 Glasgow terkait agenda Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 dimana Indonesia telah menerbitkan dokumen resmi Pemerintah melalui Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Operational Plan pada Maret 2022.

"Kami berkomitmen kuat untuk mengimplementasikan target-target iklim dalam FOLU Net Sink 2030, dengan estimasi sebesar US$14.5 miliar, yang hingga saat ini terutama tergantung pada Indonesia’s own State Budget," ujarnya melalui keterangan tertulis, dikutip Minggu (4/2/2024).

Siti menyatakan Indonesia telah menunjukkan keberhasilan dalam pencapaian penurunan emisi, di atas target penurunan emisi yang dicantumkan dalam NDC Indonesia.

Mengenai achievements Indonesia dalam hal penurunan emisi yang bersumber dari deforestasi dan degradasi hutan,  Indonesia telah menerima Results-Based Contributions dari Norwegia, GCF, FCPF dan BioCF dengan nilai tidak kurang dari USD 400 juta, ini yang tercatat hingga akhir 2023. Nilai ini akan mencapai hingga di atas USD 500 juta di tahun 2024/2025.

Pertemuan kali ini juga membahas kerjasama mangrove antara Indonesia dan UAE. Siti mengaku telah menindaklanjuti kerja sama mangrove dengan Jepang dan Jerman, serta akan menyusul Korea dan lain-lain, termasuk tentang rencana World Mangrove Centre Bali Grand Forest Park di Bali. Pemerintah Indonesia menetapkan Bali sebagai lokasi World Mangrove Centre dengan segala variasi kegiatan dan kepentingan global.

Pentingnya Pendanaan Iklim

Pada kesempatan tersebut, Razan Al Mubarak menggarisbawahi bahwa pentingnya pendanaan iklim (climate finance) seperti yang dijanjikan negara maju dalam mendukung pencapaian agenda utama penurunan emisi global, termasuk di Indonesia melalui implementasi kebijakan FOLU Net Sink 2030.

UN Climate Change High Level Champion for COP28 Presidency Team, sekaligus Chairman of Environment Agency of Abu Dhabi tersebut juga mengajak dan meminta Indonesia untuk bersama negara-negara anggota UNFCCC untuk mengimplementasikan hasil COP28 secara nyata dan lebih luas lagi dengan pengembangan  bersama south-south cooperation.

Razan Al Mubarak menyampaikan apresiasi dan kekagumannya atas kerja operasional yang sistematis melalui Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 yang meliputi sustainable forest management; penguatan carbon governance, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi hutan dan satwa liar, perhutanan sosial, rehabilitasi mangrove dan restorasi gambut serta penanganan isu-isu masyarakat adat.

Saat ini, kerangka kerja rinci Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 juga sudah dibangun untuk daerah-daerah. Selain itu, sudah disiapkan manual kerja untuk antara lain tata kelola gambut, perhutanan sosial, pengelolaan  hutan lestari, reduced impact logging, kemitraan konservasi, dll.

Razan Al Mubarak memberikan atensi khusus pada perhutanan sosial, yang dinilainya sebagai kebijakan penting Indonesia memberikan akses pengelolaan hutan kepada masyarakat, dan  memfasilitasi pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan. Ia mengapresiasi capaian-capaian agenda perhutanan sosial Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Advertisement

Harian Jogja

Video Terbaru

Berita Lainnya

Advertisement

Harian Jogja

Advertisement

alt

Pemerintah Naikkan PPN Jadi 12%, PHRI Bantul Minta Pemerintah Kaji Ulang

Bantul
| Senin, 25 November 2024, 22:47 WIB

Advertisement

alt

Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism

Wisata
| Selasa, 19 November 2024, 08:27 WIB

Advertisement

Advertisement

Advertisement