Debat Cawapres, Pakar Sebut Jawaban Gibran Suka Tak Sesuai Pertanyaan

Harianjogja.com, JOGJA—Debat cawapres yang digelar pada Jumat (22/12/2023) malam secara keseluruhan berjalan baik. Ketiga cawapres menyiapkan materi debat juga dengan baik, meskipun ada keterbatasan waktu dalam menjelaskan topik.

Hanya saja, kata Pakar Ekonomi Y. Sri Susilo ada beberapa jawaban cawapres yang tidak sesuai dengan pertanyaan. Misalnya, jawaban dari cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka yang ditanya soal infrastruktur sosial namun justru memaparkan mengenai masalah stunting dan program makan siang gratis.

“Begitu juga ketika ditanya soal perdagangan dalam kaitan perjanjian multilateral, jawabannya hilirisasi,” kata Dosen pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Atmajaya Yogyakarta ini, saat dihubungi Sabtu (23/12/2023).

Ia juga mengomentari, cara Gibran bertanya kepada cawapres 01 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang sengaja membuat pertanyaan jebakan dengan menggunakan istilah SGIE yang merupakan singkatan dari State of the Global Islamic Economy.

BACA JUGA: Cuaca di Jawa Masih Panas, Berikut Penjelasan BMKG Terkait Kapan Hujan Turun di Jogja

Oleh sebab itu, dia berharap KPU membuat aturan debat bahwa tidak boleh menyampaikan pertanyaan dalam bentuk singkatan dari beberapa kata. Pertanyaan kepada lawan debat semestinya disertai dengan kepanjangan pertanyaan dari singkatan tersebut. Sehingga konteks pertanyaan bisa dipahami dan sesuai dengan substansi.

“Misalnya pertanyaan Gibran ke Cak Imin. Karena dalam prinsip debat pertanyaan yang diajukan harus jelas agar yang jawaban yang diharapkan oleh penanya. Jika tidak diatur lebih detail, next debat bisa muncul istilah dengan bahasa Arab,” katanya.

Susilo mengatakan, ajang debat semestinya menjadi ajang adu gagasan untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat dan memaparkan langkah konkret yang akan dilakukan. Dia mencontohkan, misalnya cawapres nomor urut 03, Prof Mahfud MD yang memaparkan visi misinya sesuai dengan kepakarannya di bidang hukum.

Dalam sesi pertama, Prof Mahfud lebih fokus membahas persoalan inefisiensi ekonomi yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi sulit mencapai 7 persen per tahun. Inefisiensi tersebut, menurut Prof Mahfud terjadi karena korupsi yang merajalela baik di eksekutif, legislatif dan yudikatif, sehingga dirinya berkomitmen untuk memberantas korupsi dan menegakan hukum, jika terpilih menjadi wakil presiden pada 2024 mendatang.

BACA JUGA: Wah, Ada Museum Horor Indonesia di Malioboro, Alternatif Menikmati Liburan Nataru di Jogja

“Inefisiensi tersebut terjadi karena korupsi yang merajalela baik di eksekutif, legislatif dan yudikatif. Inefisiensi atau ekonomi biaya tinggi juga terjadi karena adanya pungutan resmi dan tidak resmi, misalnya dalam proses perizinan investasi. Mahfud menyatakan untuk menekan inefisiensi ekonomi harus penegakan hukum dan regulasi yang tegas,” kata Susilo.

Sementara, pengamat Ekonomi Riau Dr Viator Butar-butar, mengatakan Gibran Rakabuming hanya sekadar menghafalkan materi sesuai tema debat yang diberikan konsultannya. Namun yang dipaparkan sekadar teori dan terkesan utopis atau khayalan.

“Gibran tampaknya sudah menghafal. Tetapi kebanyakan teoritis dan utopis,” kata mantan dosen pengajar Universitas Riau ini saat dihubungi, Sabtu (23/12/2023).

Dia mencontohkan, misalnya ketika cawapres nomor urut tiga Prof Mahfud MD mempertanyakan target tax ratio sebesar 23 persen yang dibawa kompetitornya, Gibran Rakabuming Raka seperti tertuang dalam program kerja.

“Begitu keluar dari hafalan yg diberikan konsultannya, gagap dia. Ditanya tax ratio VS pertumbuhan ekonomi oleh Prof Mahfud, dia nggak bisa jawab. 23 persen dari mana? Apa GDP apa APBN? Nggak dijawabnya,” jelasnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.