Jelang Debat Cawapres, Berikut Visi Misi Ekonomi Ketiga Paslon

Harianjogja.com, JAKARTA–Tiga calon wakil presiden akan maju dalam debat Cawapres di Jakarta Convention Center (JCC) yang akan digelar, Jumat (22/12/2023) pukul 19.00 WIB. Ketiga cawapres akan membahas isu ekonomi.

Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin akan menyampaikan visi misi dan program kerja seputar ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, hingga perdagangan, pengelolaan APBN-APBD, infrastruktur, dan perkotaan.

Cawapres dari nomor urut 2 dan 3, yaitu Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD pun akan menyampaikan hal serupa. Nantinya, para cawapres akan melakukan debat dalam 6 segmen.

Pertama, penyampaian visi misi dan program kerja. Durasi untuk menyampaikan visi misi dan program kerja adalah 4 menit. Segmen 2, 3, 4 dan 5 merupakan pendalaman visi misi, dan program kerja.

BACA JUGA: Berikut Jadwal Debat Cawapres dan Link Live Streamingnya

Moderator yang bertugas akan mengajukan berbagai pertanyaan dan peserta debat diberi waktu menjawab selama 2 menit. Kemudian, para peserta debat lain akan saling menanggapi. Durasi untuk menanggapi dan menjawab tanggapan masing-masing 1 menit.

Terakhir, segmen penutup, atau closing statement. Masing-masing peserta debat atau capres akan memberikan pernyataan penutup.

Berikut visi misi ekonomi masing-masing paslon:

Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar

Pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar alias AMIN ini mengusung visi "Indonesia Adil Makmur untuk Semua". Dari sisi fiskal, AMIN mendorong efisiensi anggaran dengan memprioritaskan belanja produktif dan menekan belanja non produktif untuk menghasilkan ruang fiskal yang lebar dan pertumbuhan PDB rata-rata sebesar 5,5%- 6,5% per tahun (2025-2029).

Melanjutkan program Jokowi, AMIN bakal mendorong hilirisasi dan kebangkitan industri (reindustrialisasi) dengan target kontribusi industri manufaktur terhadap PDB dari 18,34% (2022) menuju 22,0%-23,0% (2029).

Dari sisi pajak, Anies mematok target rasio pajak 13%-16% terhadap produk domestik bruto (PDB), dari posisi 2022 di level 10,4%, dengan melakukan perluasan basis dan perbaikan kepatuhan pajak. Selain itu, memastikan seluruh insentif pajak, termasuk tax holiday dan tax allowance, dilaksanakan secara terencana dan terkendali untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang optimal dengan risiko fiskal yang minimal.

Mengelola utang negara secara bertanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan menjaga rasio utang terhadap PDB kurang dari 30,0% (2029), turun dari 38,1% (2023). Per November 2023, rasio utang pemerintah terhadap PDB di angka 38,11%. Sementara itu, mendorong efektifnya investasi melalui penurunan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) dari 7,3 (2021-2022) menjadi 5,0 (2025-2029).

Selain itu, juga meningkatkan efisiensi dan profesionalisme birokrasi melalui manajemen satu pintu dalam bidang investasi. Bukan hanya itu, pasangan dari kolaborasi mantan Gubernur DKI Jakarta dan petahana Wakil Ketua DPR berencana merealisasikan badan penerimaan negara di bawah langsung Presiden atau pemisahan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan.

Selain itu, AMIN juga mengusung pelaksanaan APBN multiyear dalam kerangka Medium Term Expenditure Framework. Salah satu program kerja yang digaungkan, yakni menciptakan lapangan kerja berkualitas dan menurunkan proporsi pekerja sektor informal dari 60,12% (Februari 2023) menjadi 50% (2029). Dalam agenda MIsi 4, tercantum pasangan AMIN ingin membangun kota dan desa berbasis kawasan yang manusiawi, berkeadilan, dan saling memajukan.

Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka

Pasangan calon nomor urut dua ini mengusung tema yang lebih singkat, yaitu “Bersama Indonesia Maju”. Visi menuju Indonesia Emas 2045 ini memuat 8 misi asta cita, 17 program prioritas, dan 8 program terbaik hasil cepat yang menggunakan prinsip-prinsip ekonomi Pancasila.

Prabowo-Gibran membawa janji untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan RPJPN 2025-2045, di mana mulai tahun 2025 dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di angka 6% hingga 7%.

Hampir sama dengan AMIN, Prabowo turut berencana mendirikan Badan Penerimaan Negara yang baru. Sementara itu, dengan terus menaikkan batas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan menurunkan tarif PPh 21 untuk mendorong aktivitas ekonomi dalam rangka menaikkan rasio pajak (tax ratio). Prabowo berniat untuk membenahi iklim investasi dengan kepastian yang ramah, transparan, dan kompetitif dengan negara lain.

Selain itu, juga mengembangkan program-program pembiayaan inovatif (innovative financing) untuk menarik investasi ke dalam negeri sebagai bagian dari program industrialisasi dan hilirisasi.

Pasangan ini tidak secara spesifik membicarakan terkait pengelolaan APBN maupun APBN, jika mereka terpilih. Prabowo-Gibran juga tidak menyebutkan angka dari target rencana penciptaan lapangan kerja, hanya menekankan kata ‘seluas-luasnya’.

Hal yang tidak ada dalam visi misi AMIN, Prabowo dan Gibran tegas mencantumkan misi untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru secara berkelanjutan.

Selain itu, mereka juga akan melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA), termasuk di sekitar maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas- luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi.

Ganjar Pranowo – Mahfud MD

Sedangkan untuk pasangan Ganjar-Mahfud mengusung visi “Menuju Indonesia Unggul dan Gerak Cepat Mewujudkan Negara Maritim yang Adil dan Lestari”.

Dari sisi ekonomi, keduanya menginginkan Indonesia dapat memiliki kekuatan ekonomi unggul berdaya saing yang mereka nilai telah terwujud apabila 17 Juta lapangan kerja baru telah terwujud dengan memastikan penyerapan angkatan kerja baru setiap tahun dan mengurangi jumlah pengangguran hingga mencapai tingkat penyerapan tenaga kerja optimal.

Ganjar-Mahfud pun ingin memastikan alokasi kredit perbankan minimal 35% untuk koperasi, UMKM, dan perusahaan rintisan diikuti dengan pelatihan serta fasilitasi akses pasar. Mereka juga menargetkan pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 7% melalui strategi untuk keluar dari middle income trap secara inklusif, dengan meningkatkan peran koperasi dan UMKM, dukungan usaha baru di seluruh wilayah Indonesia, pemanfaatan infrastruktur, ekonomi digital, pengelolaan ekonomi hijau-biru, serta pertumbuhan industri manufaktur di 7,5—8%.

Percepatan penyelesaian IKN juga menjadi komitmen dari paslon yang didukung oleh PDIP, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Perindo itu. “Melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara secara bertahap hingga IKN menjadi titik keseimbangan baru keadilan pembangunan sekaligus simbol Indonesia yang futuristik” tulis dokumen visi misi Ganjar-Mahfud yang diterima Bisnis.

Paslon tersebut juga memprioritaskan untuk mendorong industrialisasi 5.0 yang digerakkan oleh inovasi dan kreativitas. Mengingat, mereka meyakini Indonesia memiliki rantai pasok yang lengkap, dari mulai bahan mentah, tenaga kerja terampil dan pasar yang besar.

Hilirisasi yang merupakan program unggulan Jokowi pun tertuang dalam visi mereka, hilirisasi yang difokuskan menjalar ke ragam sektor mulai dari sumber daya alam pertambangan, perkebunan, pertanian serta perikanan dan kelautan dilakukan secara menyeluruh hingga menciptakan produk akhir bernilai tinggi dengan fondasi industri hulu dan kebijakan TKDN.

Hilirisasi difokuskan pada SDA dan mineral di mana Indonesia memiliki keunggulan komparatif untuk menciptakan keunggulan kompetitif dengan menggunakan pilihan teknologi yang berkelanjutan dengan cakupan pasar seluas-luasnya.

Selain itu, ekonomi kreatif juga menjadi bagian dari visi mereka melalui pendampingan profesional, bahan baku, teknologi, permodalan, hak cipta, pasar, koneksi industri, dan ruang publik, serta memperbanyak infrastruktur creative hub di setiap daerah.

Ganjar-Mahfud pun menegaskan akan mendorong literasi dan inklusi keuangan syariah serta penguatan sistem pelayanan jasa keuangan syariah termasuk digitalisasi maupun dukungan untuk ekspansi dan keamanan industri keuangan syariah.

Secara terperinci, maksud dari "Indonesia Unggul" dalam visi misi yang diusung adalah kehendak bahwa Indonesia tidak sekadar menjadi negara maju, tidak sekedar menjadi kuat, tidak sekedar berdaya saing. Namun, ada peningkatan kemajuan, kekuatan, dan daya saing yang dicapai melebihi atau melampaui apa yang dicapai oleh negara lain.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com