Advertisement
Ganjar: Indonesia Harus Keluar dari Jebakan Negara dengan Pendapatan Menengah
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo usai menghadiri acara RakorpimnasIkatan Nasional Konsultan Indonesia di Jakarta, Kamis (14/12/2023). (ANTARA - Rizka Khaerunnisa)
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Indonesia harus keluar dari jebakan negara dengan pendapatan menengah (middle income trap). Hal itu untuk mewujudkan cita-cita Indonesia menuju negara maju pada tahun 2045.
"Kalau (tahun) 2045 kita tidak menjadi negara maju, maka kita akan masuk dalam middle income trap. Selesai. Dan menuju 2045 itu bukan cerita yang mudah," kata Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dalam acara Rakorpimnas Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) di Jakarta, Kamis (14/12/2023).
Advertisement
BACA JUGA: Ganjar: Kita Sikat Korupsi Tidak dengan Kata-kata tapi dengan Keseriusan
Ganjar mengibaratkan perjalanan Indonesia untuk mewujudkan cita-cita menjadi negara maju ialah seperti seseorang yang sedang mendaki gunung tinggi sambil menghadapi cuaca ekstrem. Dia menerjemahkan cuaca ekstrem itu sebagai kondisi eksternal dunia yang sedang tidak baik-baik saja.
Mantan gubernur Jawa Tengah itu menegaskan bahwa perjalanan demi mewujudkan cita-cita tersebut memang tidak mudah. Namun, apabila pesimistis, maka bukan tidak mungkin target pertumbuhan ekonomi yang dipatok pun rendah.
"Tetapi kalau kita pesimistis, kita akan merendahkan target. Artinya, kita akan menjadi orang yang nyaman-nyaman saja, (dengan alasan) kita tidak bisa dipaksakan karena cuaca buruk," jelasnya.
Oleh sebab itu, Ganjar menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa meningkat menjadi 7 persen jika dirinya terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2024.
Menurut dia, target tersebut tidak termasuk ambisius. Sebab, apabila pertumbuhan ekonomi stagnan pada angka 5 hingga 6 persen, maka akan mustahil bagi Indonesia untuk mewujudkan cita-cita menjadi negara maju atau negara berpenghasilan tinggi.
"Mungkin di antara para kandidat lain Ganjar (dianggap) ambisius? Tidak. Kalau (pertumbuhan ekonomi) kita 5 persen koma sekian atau maksimum 6 persen, maka kita belum bisa mengejar sampai nanti 2045 untuk jadi negara berpenghasilan tinggi," ujar Ganjar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Ini Daftar Wilayah yang Nihil Permohonan Sengketa Pilkada di MK Termasuk DIY
Pengedar dan Bandar Narkotika Tidak Akan Dapat Amnesti
Pemerintah Diminta Segera Keluarkan Aturan Turunan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak
Ditjen Imigrasi Gerebek 12 PSK WNA Bagian dari Jaringan Prostitusi Internasional
Advertisement
Dipecat Tidak Hormat, Polisi Penembak Siswa SMK Semarang Ajukan Banding
PKB Dukung Gagasan Prabowo Perbaiki Sistem Pemilu dan Pilkada
BRIN Teliti Vaksin Ikan untuk Tingkatkan Produktivitas Pangan Akuatik
Advertisement
Alasan RK-Suswono Tidak Jadi Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke MK
Mantan Menkumham Yasonna Laoly Tak Hadiri Panggilan KPK, Minta Dijadwalkan Ulang
RK-Suswono Terima Hasil Pilkada Jakarta 2024 dan Cabut Aduan di DKPP
Belgia Berikan Hak Kerja Bagi PSK
Advertisement
Mesin Pompa SPBU Meledak, Operator Wanita Alami Luka Bakar
Berita Pilihan
- Ini Daftar Wilayah yang Nihil Permohonan Sengketa Pilkada di MK Termasuk DIY
- Pilkada Jakarta Bersih dari Gugatan Sengketa, Pramono-Rano Karno Sah Menangkan Pemilihan
- Sistem Zonasi dalam PPDB Diminta Berbasis Hak Anak
- Mantan Menkumham Yassona Laoly Dipanggil KPK sebagai Saksi
- Pemerintah Diminta Susun Peta Jalan untuk Mengatasi Masalah PPDB Zonasi
Advertisement
Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 14 Desember: Update Kasus Penjualan Bayi di Jogja hingga Persiapan Libur Nataru
Advertisement
Mingguan (Jalan-Jalan 14 Desember) - Jogja Selalu Merayakan Buku
Advertisement
Berita Populer
- Aktivis HAM Dokumentasikan Kejahatan Bashar al-Assad Terhadap 6.000 Petugas
- Mesin Pompa SPBU Meledak, Operator Wanita Alami Luka Bakar
- Dugaan Korupsi Rp300 Triliun: Helena Lim Bantah Tuduhan Sebagai Pengumpul Keuntungan Smelter
- Belgia Berikan Hak Kerja Bagi PSK
- RK-Suswono Terima Hasil Pilkada Jakarta 2024 dan Cabut Aduan di DKPP
- Mantan Menkumham Yasonna Laoly Tak Hadiri Panggilan KPK, Minta Dijadwalkan Ulang
- Alasan RK-Suswono Tidak Jadi Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke MK
Advertisement
Advertisement
