KPK Bongkar Dugaan Fadia Arafiq Intervensi Pilkada Pekalongan
KPK menduga Fadia Arafiq intervensi Pilkada Pekalongan 2024. Simak fakta OTT, aliran dana Rp19 miliar, dan kasusnya.
Tangkapan layar Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pertanyaan nasional terkait aksi iklim pada Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim PBB 2023 atau COP-28 di Dubai, Uni Emirat Arab, Jumat (1/12/2023). ANTARA/HO-UNFCCC.
Harianjogja.com, JAKARTA—Survei terbaru yang dilakukan Y-Publica menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo mencapai rekor tertinggi yaitu sebanyak 82,2%, dengan 9,6% di antaranya menyatakan sangat puas.
“Kepuasan publik terhadap Jokowi sangat tinggi pada momentum politik menjelang Pemilu 2024 dapat mempengaruhi pilihan dalam ajang Pilpres,” kata Direktur Eksekutif Y-Publica Rudi Hartono dalam keterangannya, pada Sabtu (2/12/2023)
Sedangkan yang merasa tidak puas hanya 16,8%, sebagian di antaranya sebanyak 1,0% saja yang menyatakan sangat tidak puas. Sisanya masih ada yang menyatakan tidak tahu/tidak jawab sebanyak 1,0%.
BACA JUGA: Indonesia Membutuhkan Investasi untuk Mewujudkan Emisi Nol Bersih 2060
Kepuasan publik juga cenderung naik sejak survei bulan Maret 2020, meskipun sempat melorot setelah Indonesia dihantam gelombang kedua pandemi COVID-19. Pada pertengahan tahun 2023 kepuasan publik kembali naik di atas batas psikologis 80% dan terus bergerak naik.
Kenaikan hingga mencatat rekor kepuasan terjadi ketika Indonesia memasuki tahun politik, yakni menjelang Pemilu 2024. Selama ini wacana keberlanjutan program Jokowi terus digaungkan, bahkan pernah memunculkan gagasan untuk memperpanjang pemerintahan hingga tiga periode.
Seiring dengan redupnya ide yang tidak didukung oleh konstitusi, Jokowi memutuskan untuk cawe-cawe dengan mengarahkan dukungan kepada figur-figur yang diharapkan mampu melanjutkan kepemimpinan pasca-2024.
Tingginya tingkat kepuasan publik menjelang pemilu yang bakal menentukan formasi kepemimpinan nasional pasca-Jokowi diperkirakan bakal berpengaruh terhadap preferensi publik dalam memberikan pilihan terhadap pasangan capres-cawapres.
Menurut Rudi, pasangan capres-cawapres yang tampak paling didukung Jokowi dan bisa menjamin keberlanjutan program berpeluang kuat mendulang dukungan suara yang signifikan.
“Cawe-cawe Jokowi akan dibuktikan, apakah pemilih akan mengikuti arah dukungan Jokowi,” tandas Rudi.
Selama dua periode pemerintahan Jokowi meletakkan pondasi yang kuat untuk mewujudkan mimpi besar membawa Indonesia menjadi negara maju pada 2045 mendatang, atau tepat 100 tahun peringatan kemerdekaan.
“Jokowi menggencarkan pembangunan infrastruktur untuk menghilangkan hambatan logistik, yang berarti pula memeratakan kue pembangunan ke daerah-daerah, hingga puncaknya tekad untuk memindahkan ibukota negara (IKN) ke Kalimantan,” tegas Rudi.
Keberlanjutan menjadi pertaruhan besar bagi Jokowi, sehingga cawe-cawe pun tak terhindarkan. "Capres-cawapres yang kurang kuat komitmennya soal keberlanjutan, atau bahkan menolak terutama soal IKN, cenderung bakal ditinggalkan oleh sebagian besar pemilih,” pungkas Rudi.
Survei Y-Publica dilakukan pada 15-22 November 2023 kepada 1200 orang mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Data diambil melalui wawancara tatap muka terhadap responden yang dipilih secara multistage random sampling. Margin of error ±2,89%, tingkat kepercayaan 95%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
KPK menduga Fadia Arafiq intervensi Pilkada Pekalongan 2024. Simak fakta OTT, aliran dana Rp19 miliar, dan kasusnya.
Uji materi syarat ahli waris dalam pengusulan Pahlawan Nasional HB II diajukan ke MK karena dinilai hambat proses sejarah.
Universitas Oxford kembangkan vaksin Ebola Bundibugyo gunakan teknologi ChAdOx1. Simak proses riset, strategi produksi, dan metode vaksinasi yang akan diterapka
Kaspersky ungkap phishing baru menggunakan QR Code ASCII yang meningkat 5 kali lipat pada 2025 dan mampu menembus sistem keamanan email modern.
GMS Bantul fokus lengkapi izin rumah ibadah usai polemik pembubaran ibadah di Sewon. Pemkab tegaskan larangan intimidasi dan dorong penyelesaian sesuai aturan.
MotoGP berencana terapkan aturan satu motor mulai 2027 demi efisiensi biaya. Simak dampaknya terhadap strategi balap dan nasib prosedur flag-to-flag.