MK Tolak 5 Gugatan UU Cipta Kerja

Surya Dua Artha Simanjuntak

Senin, 02 Oktober 2023 - 23:47 WIB

Sunartono

Polisi berjaga di sekitar Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (14/6/2019). Polri kembali menerapkan skema pengamanan empat lapis atau ring saat sidang permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK). - Bisnis/Felix Jody Kinarwan

Harianjogja.com, JAKARTA—Mahkamah Konstitusi (MK) menolak lima uji formil UU No. 6/2023 atau UU Cipta Kerja yang dilayangkan sejumlah serikat dan fererasi buruh dalam sidang putusan yang dibacakan secara berurutan pada Senin (2/10/2023).

Lima perkara gugatan UU Cipta Kerja itu masing-masing bernomor 40/PUU-XXI/2023, Nomor 41/PUU-XXI/2023, nomor 46/PUU-XXI/2023, nomor 50/PUU-XXI/2023, dan nomor 54/PUU-XXI/2023. Tidak ada satupun perkara yang diterima MK.

"Mengadili, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ungkap Ketua MK Anwar Usman setiap membaca amar putusan lima perkara itu, seperti yang disiarkan kanal YouTube Mahkamah Konstitusi RI, Senin (2/10/2023).

Notabenenya, permohonan lima gugatan itu hampir sama yaitu membatalkan atau mencabut UU Cipta Kerja.

Alasannya, pengesahan UU yang berasal dari Perppu No. 2/2022 itu dianggap tidak memenuhi syarat kegentingan yang memaksa, pengesahannya tergesa-gesa, ataupun inkonstitusional seperti putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020.

Meski demikian, seperti pertimbangan dalam putusan perkara no. 54/PUU-XXI/2023, hakim merasa pengesahan UU Cipta Kerja diperlukan untuk memastikan kestabilan dalam negeri karena krisis dunia akibat perang Rusia-Ukraina.

MK mengakui sempat menyatakan UU Cipta Kerja lama (UU No. 11/2020), inkonstitusional bersyarat sehingga perlu diperbaiki.

Meski demikian, krisis dunia menyebabkan perbaikan itu harus dilakukan secara cepat salah satunya lewat Perppu No. 2/2022 yang kemudian menjadi UU Cipta Kerja terbaru (UU No. 6/2023).

"Dalam hal perbaikan UU 11/2020 dilakukan dengan membuat undang-undang secara biasa, maka momentum antisipasi atas dampak krisis global yang tidak menentu dan berubah secara cepat, serta kepastian hukum pasca-putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 dapat hilang atau setidak-tidaknya berkurang, sehingga upaya pemerintah untuk mengambil kebijakan strategis akan terlambat dan ujungnya berisiko bagi perekonomian negara," jelas Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah.

Meski demikian, dari sembilan hakim konstitusi, empat diantaranya punya dissenting opinion atau pendapat berbeda soal putusan lima perkara gugatan UU Cipta Kerja itu. Empat hakim konstitusi itu adalah Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Suhartoyo.

Sebelumnya, Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan jika gugatan UU Cipta Kerja ke MK tidak dikabulkan maka akan terjadi aksi massa terus-menerus. Said mengklaim aksi itu tidak hanya dari kalangan buruh,namun juga dari berbagai elemen masyarakat lainnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com