Advertisement
Komitmen Tertib Administrasi, 4 MPC PP di DIY Diberi SK Kepengurusan
Foto ilustrasi kegiatan pemuda pancasila. - Istimewa.
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Ormas Pemuda Pancasila (PP) DIY berkomitmen untuk tertib administrasi dalam berorganisasi dengan menggelar musyawarah cabang di empat kabupaten dan kota di DIY. Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) DIY pun menyerahkan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan Majelis Pimpinan Cabang (MPC) setelah terbentuk struktur pengurus.
Empat MPC yang diberikan SK Kepengurusan yaitu Kota Jogja, Gunungkidul, Sleman dan Kulonprogo. Penyerahan SK Kepengurusan MPC ini dilakukan oleh Ketua MPW PP DIY Faried Jayen Soepardjan pada Minggu 1 Oktober 2023 malam.
Advertisement
BACA JUGA : Pilah Pilih Organisasi Sesuai Passion
“Sejak Januari hingga September 2023 ini, lima MPC yang ada di DIY seluruhnya telah melakukan Muscab. Ini merupakan tanggungjawab dan bukti tertib administrasinya organisasi,” kata Ketua MPW PP DIY, Faried Jayen, Senin (2/10/2023).
Dari empat Ketua MPC yang sah, tiga merupakan ketua baru dan satunya tercatat sebagai ketua lama yaitu Bowo Paripurna yang merupakan Ketua MPC Gunungkidul. Adapun Ketua MPC Kota Jogja saat ini diduduki oleh Riesta Herlinda, Ketua MPC Kulonprogo Dwi Wahyu Priyantoro dan Ketua MPC Sleman Hermawan Sigit Wibowo.
“Setelah mendapatkan SK Kepengurusan MPC, ada beberapa tugas yang harus dilakukan secara organisasi. Salah satunya melakukan konsolidasi organisasi sampai ke tingkat basis,” ujarnya.
Ia meminta agar jabatan sebagai ketua tidak sekadar untuk gagah-gagahan, namun ada tanggungjawab organisasi yang harus dikerjakan. Target organisasi, di bulan November 2023 ini kepengurusan ranting ditingkat kalurahan harus sudah terbentuk 100 persen.
BACA JUGA : Gelar Musda XIII, Ini Tantangan Organda DIY ke Depan
“Tugas organisasi ini bisa dibilang gampang-gampang susah untuk dilakukan. Soliditas pengurus MPC menjadi kunci untuk merampungkan tugas organisasi itu. Kalau solid, kompak dan militan, saya yakin untuk mencapai target itu bukanlah hal yang sulit," katanya.
Ia memastikan jika tugas dan target organisasi tidak dikerjakan maka akan ada sanksi secara organisasi. “Sanksi yang terberat adalah Ketua MPC bisa di-Plt atau ganti karena gagal memenuhi target organisasi,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kasus Pemerasan oleh Firli Bahuri, Polisi Periksa 8 Orang Saksi
Advertisement
Jokowi Ungkap Perang di Gaza Tidak Bisa Dihentikan dalam Waktu Dekat
Kementerian PUPR Serahkan Barang Milik Negara Senilai Rp15,41 Triliun
Gerindra: Kemenangan Prabowo-Gibran di Jawa Barat Harga Mati
Dikritik Anies Baswedan, Mentan Tetap Lanjutkan Program Food Estate
Advertisement
Megaproyek Pembangunan IKN, Jokowi: Untuk Mengatasi Ketimpangan Ekonomi
Wacana Kiai Tidak Perlu Ikut Berpolitik, Gus Miftah: Itu Salah
Bareskrim Temukan Dugaan Kebocoran Data di Situs KPU
Advertisement
Berita Pilihan
- IKN Berpotensi Menyokong Pengembangan Obat Herbal, Guru Besar UGM: Kalau Benar-Benar Pindah
- Anies Sebut Pembangunan IKN Timbulkan Ketimpangan Baru, Jokowi: Justru Sebaliknya
- Berstatus Tersangka, Permohonan Perlindungan Syahrul Yasin Limpo Ditolak
- Diskusi dengan Netanyahu, Elon Musk Dukung Israel
- Nawawi Ditunjuk Jadi Ketua, Insan KPK Mendukung Penuh
Advertisement
Tak Tanggung-Tanggung, Kulonprogo Siapkan 2 RSUD untuk Tampung Caleg Stres
Advertisement
BOB Golf Tournament 2023 Jadi Wisata Olahraga Terbaru di DIY
Advertisement
Berita Populer
- Resmikan SPKLU di Purwokerto, PLN Siapkan Layanan Digital bagi Pengguna Kendaraan Listrik
- Solo Murakabi X Pen Postcard 2023 Bertajuk Solo dalam Bingkai Kartu Pos
- Manfaatkan Momentum Piala Dunia U-17, Pemkot Surabaya Proyeksikan Paket wisata GBT
- Jeda Kemanusiaan di Gaza Dimulai Hari Ini
- BNPB Dukung Penyidikan Kasus Korupsi Pengadaan APD
- Wapres Ma'ruf Serukan Pemimpin Agama di Yunani Hentikan Perang Israel-Palestina
- Buruh di Jawa Tengah Dukung Anies-Muhaimin
Advertisement
Advertisement
