Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Fokus Pengendalian Inflasi

SEMARANG—Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih berfokus pada pengendalian inflasi. Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mengatakan dalam mengendalikan inflasi, beberapa upaya terus dilakukan. Selain itu, lanjut Pj Gubernur, beberapa prioritas di Jateng, seperti penanganan kemiskinan, pengangguran, serta peningkatan sektor pertanian juga terus dikerjakan.

"Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (dalam) mengendalikan inflasi, antara lain dengan menjaga stabilisasi harga melalui operasi pasar, pemberian bantuan sosial, penguatan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga, penyediaan layanan angkutan umum di kawasan aglomerasi perkotaan atau Bus Trans Jateng dengan tarif terjangkau, peningkatan produktivitas dan cadangan pangan, serta peran Tim Pengendali Inflasi Daerah, baik provinsi dan kabupaten/kota," kata Pj Gubernur saat menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah, Senin (25/9/2023).

Terkait kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, persentase penduduk miskin di Jawa Tengah pada Maret 2023 sebesar 10,77%. Jumlah itu turun 0,21% dari  September 2022 yang jumlahnya sebesar 10,98%. Penurunan tersebut dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain dengan strategi mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan. Berdasarkan hal itu, kemiskinan tahun 2023 diupayakan untuk mencapai target pada kisaran 9,86% - 9,05%.

Sementara tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah periode Februari 2023, yakni sebesar 5,24%. Jumlah itu turun 0,51% dari Februari 2022 sebesar 5,75%. Penurunan itu terjadi, sebab adanya peningkatan aktivitas ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan hal tersebut, tingkat pengangguran terbuka sampai dengan akhir tahun 2023, ditargetkan turun menjadi sebesar 5,48% - 4,80%.

"Upaya percepatan penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, serta pengangguran di Jawa Tengah [terus] diupayakan, antara lain melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan, stimulan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, listrik murah, pemberian kontribusi jaminan pembiayaan kesehatan, serta bantuan sosial berupa hewan ternak dan alat pertanian. Selain itu, adanya bantuan stimulan modal usaha dan pelatihan kerja untuk peningkatan SDM," jelas Pj Gubernur.

Dalam upaya mengurangi pengangguran, Pemprov Jateng juga mengalokasikan anggaran urusan tenaga kerja yang difokuskan pada Balai Latihan Kerja. Tujuannya agar masyarakat lebih banyak mendapatkan pelatihan, sertifikasi serta uji kompetensi keahlian dalam berbagai bidang. Keahlian yang diajarkan, seperti kejuruan las, menjahit, pengolahan hasil pertanian, dan bidang lainnya untuk mendukung persaingan dalam dunia usaha dan industri.

Sementara dalam sektor pertanian, khususnya Nilai Tukar Petani (NTP), juga menjadi prioritas dalam pembahasan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2023. Capaian NTP Jawa Tengah periode Agustus 2023, sebesar 110,71 atau naik 1,63% dari NTP bulan sebelumnya, yakni sebesar 108,93. Menurut Pj Gubernur, sektor pertanian menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan II tahun 2023. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang tumbuh sebesar 0,36 % (year-on-year)  telah memberikan kontribusi terbesar ketiga pada pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.

"Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan bagian indikator kinerja utama daerah. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani, dilakukan beberapa upaya, di antaranya intensifikasi pertanian dengan dukungan sarana produksi pertanian, gerakan pengendalian terhadap organisme pengganggu tanaman, serta jaminan asuransi pertanian untuk gagal panen," kata Pj Gubernur. (BC)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.