Advertisement
Kementerian PUPR Kembali Gelontor Rp7,2 Triliun untuk Penanganan Jalan Daerah

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali menggelontorkan dana penanganan jalan daerah tahap I-B senilai Rp7,2 triliun.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Hedy Rahadian menjelaskan bahwa revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) penanganan jalan daerah I-B telah selesai dan akan segera dilanjutkan dengan proses kontrak dan pelaksanaan pengerjaannya.
Advertisement
Sebagai catatan, percepatan penanganan jalan daerah tersebut dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2023 Tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.
“Pelaksanaan Inpres Jalan Daerah ini merupakan kesempatan bagi kita bahagiakan orang-orang yang tidak bisa menggunakan jalan tol, tidak mampu menggunakan jalan tol, karena yang dikerjakan adalah jalan yang betul dirasakan secara langsung manfaatnya, di daerah pertanian, perdesaan,” katanya dalam keterangan tertulisnya dikutip Sabtu (26/8/2023).
BACA JUGA: Mobil Listrik Hyundai Ioniq 6 hingga BMW i7 Jadi Kendaraan KTT ke-43 Asean
Hedy melanjutkan, Inpres Jalan Daerah tersebut dilaksanakan dengan serius dan sebaik mungkin oleh Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN/BPJN), karena hasil pekerjaan Inpres Jalan Daerah adalah simbol mutu dan kualitas untuk stakeholders yang lebih luas.
Selain itu, Dirjen Bina Marga tersebut juga meminta seluruh jajarannya untuk dapat mencapai target penurunan indeks waktu tempuh perjalanan (time travel) menjadi 1,9 jam untuk setiap 100 kilometer (km) pada koridor-koridor utama jalan nasional.
Di mana, pada saat ini indeks time travel tersebut tercatat masih sebesar 2,15 jam per 100 km. Hal lainnya adalah terkait target kondisi kemantapan jalan nasional sebesar 94,3 persen pada akhir tahun 2024.Hedy juga menginstruksikan agar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2025 -2029 harus dilakukan dengan perhitungan yang baik dan detail dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan nyata untuk periode tersebut.
Menurutnya, tantangan penyusunan RPJMN selanjutnya terkait dengan fungsi Ditjen Bina Marga yang tidak hanya mengurusi jalan nasional, namun juga sebagai pembina seluruh jalan sebagai satu kesatuan jaringan. “Sekarang kita bukan hanya urusi jalan nasional, tetapi juga sebagai pembina jalan-jalan daerah. Kita harus bisa mengatur strategi dalam RPJMN tersebut agar jalan kita bisa turunkan biaya logistik,” ungkap Hedy.
Sebelumnya, Staf Ahli Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja mengungkapkan bahwa, alokasi anggaran perbaikan jalan yang telah terealisasi sebesar Rp7,44 triliun.
BACA JUGA: PLN Icon Plus Merevitalisasi Kabel Fiber Optik Sepanjang 1.600 Meter di Kawasan UGM
Endra merinci, guyuran dana yang diberikan pemerintah tersebut akan digunakan untuk memperbaiki 1.632 kilometer (km) jalan rusak serta 234 meter jembatan rusak yang tersebar di 229 ruas jalan provinsi, kabupaten dan kota.
Adapun, total anggaran yang diguyurkan pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk realisasi Inpres No. 3/2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah besaran alokasinya sebesar Rp14,64 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Israel Kembali Bangun Permukiman Ilegal di Tepi Barat, Sebanayk 2.339 Unit
- Polisi Tangkap Sejumlah Orang Mengaku Wartawan yang Memeras Warga
- Kemenag Imbau Masyarakat Cek Arah Kiblat Secara Mandiri pada 15-16 Juli 2025
- Selama 2024 LPSK Menerima 10.217 Pemohon Saksi dan Korban Pidana
- Hasil Pemeriksaan Kecelakaan Pesawat Udara Air India, Kedua Mesin Mati di Udara Setelah Lepas Landas
Advertisement

Nelayan Sadeng Gunungkidul Impor Es untuk Pembekuan Ikan dari Pacitan Jawa Timur
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Satgas Pangan Polri Tindaklanjuti Laporan Dugaan 212 Produsen Beras Nakal, Empat Orang Diperiksa
- Pentagon Akui Rudal Iran Menghantam Pangkalan Udara Al Udeid milik AS di Qatar
- Wacana Pemberangkatan Jemaah Haji Menggunakan Kapal Laut Ditolak BP Haji
- Penerima Bansos Bermain Judol, Cak Imin Tegaskan Akan Ada Sanksi Tegas
- Kecelakaan KMP Tunu Pratama, Nelayan Temukan Satu Jenazah Diduga Penumpang
- Selama 2024 LPSK Menerima 10.217 Pemohon Saksi dan Korban Pidana
- Tim SAR Temukan Bangkai Kapal Tunu dalam Posisi Terbalik di Dasar Laut Selat Bali
Advertisement
Advertisement