Advertisement
Bahas Omnibus Law, Anies Sindir Pemerintah Tak Beri Kebebasan Berdebat
Bakal calon presiden dari koalisi Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS, Anies Baswedan dalam acara dengan relawan di Tennis Indoor, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/5/2023). - Twitter @aniesbaswedan
Advertisement
Harianjogja.com, SOLO—Bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan menjawab pertanyaan masyarakat mengenai masalah Omnibus Law dan Revisi Undang-undang (UU) KPK pada program inisiasi Ubah Bareng pada beberapa waktu lalu.
Menurutnya, pemerintah tidak memberikan ruang yang cukup kepada sejumlah pihak untuk melakukan perdebatan mengenai kebijakan yang dianggap kontroversional.
Advertisement
"Tantangan utama tentang dua undang-undang (UU) ini adalah tidak memberikan kesempatan untuk perdebatan luas sebelum ini dibahas di dewan," ujarnya dikutip dari Youtube Kompas TV pada Minggu (20/8/2023).
BACA JUGA : Musyawarah Reboan Gencarkan Sosialisasi Anies Baswedan
Selain itu, pemerintah tidak memberikan kesempatan untuk membahas sederet pro dan kontra aturan tersebut. Lantas sesudah ditetapkan, baru timbul perdebatan.
"Kalau saya cenderung berdebat dulu, keras dulu di situ baru jadi ketetapan," lanjutnya.
Anies pun bercerita bahwa hal ini sudah diterapkannya semasa menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Saat itu banyak perdebatan tentang ketetapannya.
"Tapi sesudah, tok, diputuskan, semua terima,"
Dari sini, ia menjawab pertanyaan masyarakat mengenai apa yang bisa dilakukannya mengenai UU kontroversional, apabila dirinya terpilih menjadi presiden.
BACA JUGA : Anies Baswedan Ungkap Kesalahan Pembangunan Jalan Tol
"Panggil semua pihak yang berdebat dan cari jalan keluarnya. Negara itu nanti bisa memfasilitasi. Tapi bukan selera, "oh karena saya pengganti saya batalkan, bukan","
Menurutnya, UU tersebut harusnya hadir menjadi solusi yang lebih baik demi terciptanya keadilan bagi semua pihak. Solusi ini juga harusnya dihadirkan kepada UU kontroversional lainnya misalnya kasus Agraria dan Ketenagakerjaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Mudik Lebaran 2026 Didukung 3.115 Km Jalan Tol dan 10 Tol Fungsional
Gugatan Praperadilan Yaqut Ditolak, KPK Lanjutkan Kasus Kuota Haji
Agresi Israel di Lebanon Tewaskan 570 Orang dalam Sepekan Terakhir
Israel Beli 5.000 Bom Pintar Boeing, Pengiriman Mulai 2029
Advertisement
Hormati DPR, Zendhy Kusuma Ingatkan Efek Cyberbullying di Kasus Viral
Status Gunung Tambora Naik ke Waspada, Gempa Vulkanik Meningkat
Kesaksian WNI di Teheran: Hampir Setiap Hari Ada Serangan Rudal
OTT KPK: Uang Ratusan Juta Disita, Bupati Rejang Lebong Jadi Tersangka
Prabowo: Perdamaian Dunia Butuh Keadilan dan Kesejahteraan
Advertisement
THR ASN 2026 Mulai Cair, Kemenkeu Salurkan Rp11,16 Triliun
Reformasi Polri Perlu Diperkuat untuk Kembalikan Kepercayaan Publik
Dari Jakarta ke Prambanan, Indosat Pecahkan Rekor Podcast dalam Bus
Blokade Gaza Diperketat Israel, Pasokan Makanan dan BBM Terancam
Seleksi Pimpinan OJK Dipercepat Imbas Gejolak Perang Timur Tengah
Advertisement
Kasus Malaria di Timika Capai 7.233 pada 2025, Kebun Siri Tertinggi
Berita Pilihan
- Israel Beli 5.000 Bom Pintar Boeing, Pengiriman Mulai 2029
- OTT KPK: Uang Ratusan Juta Disita, Bupati Rejang Lebong Jadi Tersangka
- THR ASN 2026 Mulai Cair, Kemenkeu Salurkan Rp11,16 Triliun
- BPOM Selidiki Penjualan Tramadol Bebas di Warung-Warung
- KPK Periksa Budi Karya Sumadi Terkait Dugaan Korupsi Proyek Kereta Api
Advertisement
30 Persen Talud Sungai di Jogja Rusak, Perbaikan Capai Rp100 Miliar
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- KPK Periksa ASN Bea Cukai Terkait Pemindahan Uang Miliaran
- BPOM Selidiki Penjualan Tramadol Bebas di Warung-Warung
- Dinkes Kota Jogja Telusuri Enam Kasus Campak Awal 2026
- Promo Ramadan AC Aqua 1/2 PK, Ini 5 Rekomendasi Terbaiknya
- Kuota Penonton PSIM vs Persijap di Bantul Naik Jadi 7.000 Orang
- Tol Bawen-Ambarawa Dibuka Fungsional Saat Mudik Lebaran
- KPK Periksa Japto Soerjosoemarno Terkait Kasus Rita Widyasari
Advertisement
Advertisement
