Advertisement
Bahas Omnibus Law, Anies Sindir Pemerintah Tak Beri Kebebasan Berdebat
Bakal calon presiden dari koalisi Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS, Anies Baswedan dalam acara dengan relawan di Tennis Indoor, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/5/2023). - Twitter @aniesbaswedan
Advertisement
Harianjogja.com, SOLO—Bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan menjawab pertanyaan masyarakat mengenai masalah Omnibus Law dan Revisi Undang-undang (UU) KPK pada program inisiasi Ubah Bareng pada beberapa waktu lalu.
Menurutnya, pemerintah tidak memberikan ruang yang cukup kepada sejumlah pihak untuk melakukan perdebatan mengenai kebijakan yang dianggap kontroversional.
Advertisement
"Tantangan utama tentang dua undang-undang (UU) ini adalah tidak memberikan kesempatan untuk perdebatan luas sebelum ini dibahas di dewan," ujarnya dikutip dari Youtube Kompas TV pada Minggu (20/8/2023).
BACA JUGA : Musyawarah Reboan Gencarkan Sosialisasi Anies Baswedan
Selain itu, pemerintah tidak memberikan kesempatan untuk membahas sederet pro dan kontra aturan tersebut. Lantas sesudah ditetapkan, baru timbul perdebatan.
"Kalau saya cenderung berdebat dulu, keras dulu di situ baru jadi ketetapan," lanjutnya.
Anies pun bercerita bahwa hal ini sudah diterapkannya semasa menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Saat itu banyak perdebatan tentang ketetapannya.
"Tapi sesudah, tok, diputuskan, semua terima,"
Dari sini, ia menjawab pertanyaan masyarakat mengenai apa yang bisa dilakukannya mengenai UU kontroversional, apabila dirinya terpilih menjadi presiden.
BACA JUGA : Anies Baswedan Ungkap Kesalahan Pembangunan Jalan Tol
"Panggil semua pihak yang berdebat dan cari jalan keluarnya. Negara itu nanti bisa memfasilitasi. Tapi bukan selera, "oh karena saya pengganti saya batalkan, bukan","
Menurutnya, UU tersebut harusnya hadir menjadi solusi yang lebih baik demi terciptanya keadilan bagi semua pihak. Solusi ini juga harusnya dihadirkan kepada UU kontroversional lainnya misalnya kasus Agraria dan Ketenagakerjaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Uni Eropa Akan Bantu Indonesia Atasi Krisis Iklim
Toyota Targetkan Produksi 600 Ribu Kendaraan Listrik pada 2025
Kementan Angkat Lesti Kejora Jadi Duta Petani Milenial, Ini Alasannya
Pembangunan Kantor Presiden di IKN Capai 38 Persen
Advertisement
OJK Perintahkan Bank Blokir Rekening yang Terlibat Judi Online
Polisi Periksa Yuki Kato Terkait Promosi Judi Online
Investasi Asing di IKN Terus Digenjot, Mulai Finlandia, AS Hingga Korsel
Jawaban Cerdas Alam Ganjar saat Ditanya Arti Kekuasaan
Advertisement
28 Perusahaan Segera Mengantre di Bursa, Mayoritas Sektor Konsumer Nonsiklikal
Jokowi Sebut Investor Akan Berdatangan Jika Bandara VVIP IKN Segera Rampung
Populasi IKN Diperkirakan 1,9 juta Jiwa pada 2045
Petani Lebak Kembangkan Varietas Durian Sangkanwangi, Begini Rasanya
Buruan Daftar, Kemenkes Buka Loker untuk 7.249 Formasi CASN dan PPPK!
Advertisement
Dapat Doa & Restu dari Kedatuan Luwu, Anies Baswedan Jalani Mappasebbi
Berita Pilihan
- Komisaris Pertamina Baru, Bambang Suswantono Miliki Harta Rp10,9 Miliar
- Kereta Cepat WHOOSH, dari Jebakan Utang China hingga Buang-Buang Uang
- Cerita Soebronto Laras dan Kecintaannya pada Otomotif
- Soebronto Laras Meninggal Dunia, Ini Sepak Terjang Tokoh Otomotif Nasional
- Nasabah Diteror DC AdaKami hingga Bunuh Diri, Berikut Sikap OJK
Advertisement
Sejarah Sekaten Kraton Jogja, Telah Ada Sejak Zaman Kerajaan Demak
Advertisement
Destinasi Unik, Kuil Buddha Ini Dibangun dengan Jutaan Botol Bir
Advertisement
Berita Populer
- Jokowi Sebut TikTok Shop Bikin UMKM Anjlok
- Jokowi: Investasi di IKN Bukan Penanaman Modal yang Sia-sia
- Formasi CPNS dan PPPK 2023 Kemenag, Ini Link Pendaftaran!
- BMKG Laporkan Sejumlah Daerah Masuk Musim Hujan
- Jokowi Tinjau Pembangunan Jalan Penopang IKN
- Link Lowongan Kerja di Perkebunan Australia, Gaji Rp17,1 Juta Setiap Pekan
- Jateng Berkontribusi Terhadap Lumbung Pangan Nasional
Advertisement
Advertisement
