Advertisement
Bahas Omnibus Law, Anies Sindir Pemerintah Tak Beri Kebebasan Berdebat
Bakal calon presiden dari koalisi Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS, Anies Baswedan dalam acara dengan relawan di Tennis Indoor, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/5/2023). - Twitter @aniesbaswedan
Advertisement
Harianjogja.com, SOLO—Bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan menjawab pertanyaan masyarakat mengenai masalah Omnibus Law dan Revisi Undang-undang (UU) KPK pada program inisiasi Ubah Bareng pada beberapa waktu lalu.
Menurutnya, pemerintah tidak memberikan ruang yang cukup kepada sejumlah pihak untuk melakukan perdebatan mengenai kebijakan yang dianggap kontroversional.
Advertisement
"Tantangan utama tentang dua undang-undang (UU) ini adalah tidak memberikan kesempatan untuk perdebatan luas sebelum ini dibahas di dewan," ujarnya dikutip dari Youtube Kompas TV pada Minggu (20/8/2023).
BACA JUGA : Musyawarah Reboan Gencarkan Sosialisasi Anies Baswedan
Selain itu, pemerintah tidak memberikan kesempatan untuk membahas sederet pro dan kontra aturan tersebut. Lantas sesudah ditetapkan, baru timbul perdebatan.
"Kalau saya cenderung berdebat dulu, keras dulu di situ baru jadi ketetapan," lanjutnya.
Anies pun bercerita bahwa hal ini sudah diterapkannya semasa menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Saat itu banyak perdebatan tentang ketetapannya.
"Tapi sesudah, tok, diputuskan, semua terima,"
Dari sini, ia menjawab pertanyaan masyarakat mengenai apa yang bisa dilakukannya mengenai UU kontroversional, apabila dirinya terpilih menjadi presiden.
BACA JUGA : Anies Baswedan Ungkap Kesalahan Pembangunan Jalan Tol
"Panggil semua pihak yang berdebat dan cari jalan keluarnya. Negara itu nanti bisa memfasilitasi. Tapi bukan selera, "oh karena saya pengganti saya batalkan, bukan","
Menurutnya, UU tersebut harusnya hadir menjadi solusi yang lebih baik demi terciptanya keadilan bagi semua pihak. Solusi ini juga harusnya dihadirkan kepada UU kontroversional lainnya misalnya kasus Agraria dan Ketenagakerjaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Keluarga Korban Air India Diminta Lepas Hak Gugat
Marco Rubio: Donald Trump Pilih Negosiasi dengan Iran
Kendaraan di Jalan Layang MBZ Naik 46,77 Persen Jelang Imlek
Tiga Anggota Pemberontak Ngalum Kupel Papua Kembali ke NKRI
Advertisement
Dana Desa 2026 Dikunci 58 Persen untuk KDMP, Ini Dampaknya
Garuda Utuh di Asrama Haji Aceh, Simbol Hormat Prabowo
Hamas: Israel Lakukan Penyiksaan Brutal Tahanan Palestina
Aktivitas Gunung Semeru Masih Tinggi, APG Capai 6 Km
Swasembada Energi Digenjot, Bahlil Siapkan 110 Blok Migas
Advertisement
Polisi Selidiki Stiker QR Judi Online di Jaksel
Program Makan Bergizi Gratis Jadi Pilar Masa Depan Bangsa
Padusan Ramadan 2026, Wisata Air Klaten Siap Diskon
Prabowo Subianto Bahas Strategi Ekonomi RI-AS di Hambalang
SE Pembelajaran Ramadan 2026 Diterbitkan, Ini Jadwal Libur Liburnya
Advertisement
Organisasi Desa Rapat Bahas PMK Dana Desa dan Kritik Prabowo
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Festival Sakura 2026 di Arakurayama Batal, Turis Jadi Sorotan
Advertisement
Berita Populer
- Jadwal Bus Sinar Jaya Rute Jogja-Parangtritis dan Baron, Minggu 15 Feb
- Kim Ju Ae Resmi Disiapkan Jadi Pewaris Kim Jong Un
- Leani Ratri Oktila Sabet Dua Emas, Indonesia Finis Keempat
- Marc Mrquez Prediksi Line-up MotoGP 2027 Tanpa Dirinya
- Valuasi US$1,5 Triliun Tak Menjamin, Investor Lama Tinggalkan Tesla
- Cek Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, UBS dan Galeri 24 Menguat
- Tensi Tinggi di Jatidiri! PSIS Bidik Menang, Persela Siap Curi Poin
Advertisement
Advertisement
