9,3 Juta Pelanggan Daftar SIM Biometrik, Komdigi Ungkap Dampaknya
Komdigi mencatat 9,3 juta pelanggan telah registrasi SIM biometrik hingga Juli 2026. Pemerintah menargetkan 18 juta pelanggan pada akhir tahun.
Puan Kritik Penggunaan Anggaran Stunting, Rp8 Miliar Habis Dipakai Rapat Dinas
Ketua DPR RI Puan Maharani pada Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan I tahun Sidang 2023-2024, di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (16/8/2023) - Youtube Setpres
Harianjogja.com, JAKARTA—Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puan Maharani, menyoroti pengelolaan anggaran stunting yang masih kurang optimal. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdapat satu daerah yang memiliki anggaran stunting mencapai Rp10 miliar tetapi yang konkret digunakan tidak sampai Rp2 miliar.
“Sedangkan Rp 8 miliar dipergunakan untuk perjalanan dinas, rapat-rapat, penguatan dan pengembangan,” kata Puan dalam pidato pembukaan Rapat Paripurna ke-1 Tahun 2023-2024, Rabu (16/8/2023).
BACA JUGA : Sidang Tahunan MPR, Presiden: Stunting Turun, Indeks Pembangunan Manusia Naik
Ke depan, Puan berharap supaya belanja negara semakin berkualitas demi memastikan alokasi anggaran betul-betul dirasakan masyarakat.
"Menjadi harapan kita semua, bahwa belanja negara ke depan, khususnya pada tahun anggaran 2024, seluruh program di kementerian/lembaga akan semakin berkualitas yang ditunjukkan dengan alokasi anggaran yang manfaatnya langsung dirasakan oleh Kelompok Penerima Manfaatnya adalah rakyat," ujarnya.
Puan mengingatkan pemerintah untuk terus berkomitmen menerapkan konsep Anggaran Berbasiskan Kesejahteraan (wellbeing budget) yang tertuang dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal APBN 2024.
Konsep wellbeing budget pun akan mengaitkan Kinerja APBN dengan capaian peningkatan kesejahteraan rakyat secara langsung. Anggaran berbasis kesejahteraan juga akan menjadi acuan di setiap Kementerian/Lembaga dalam mengusulkan anggaran di dalam APBN.
BACA JUGA : Ternyata Begini Cara Seyegan Sleman Sukses Tekan Stunting
“Implementasi komitmen emerintah untuk menjalankan Anggaran Berbasis Kesejahteraan pada APBN Tahun Anggaran 2024 dapat menjadi legacy penyusunan APBN selanjutnya,” katanya.
Lebih lanjut, Puan mengingatkan pemerintah terhadap berbagai kesepakatan, rekomendasi, dan catatan dari DPR saat pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal APBN 2024.
"Yang seharusnya telah dirumuskan oleh Pemerintah dalam Rancangan APBN Tahun 2024 beserta Nota Keuangan,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Share
Sunartono
Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
