Advertisement
JK Ungkap Modal Jadi Ketum Golkar Capai Rp500 Miliar
Wapres Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla di acara Halal bi Halal 1444 H Alumni Mersela di Gedung Krifa Bhakti Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg), Selasa (30/5/2023). JIBI - Bisnis/Akbar Evandio
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Mantan Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Jusuf Kalla alias JK mengungkap biaya politik untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar mencapai Rp500 miliar sampai dengan Rp600 miliar.
JK menyampaikan, apabila saat ini ada yang ingin menjadi ketum Partai Golkar maka dirinya harus menyiapkan modal tak kurang dari setengah triliun rupiah. Namun, dia tak menerangkan lebih rinci untuk apa modal politik yang dimaksud.
Advertisement
"Kalau sekarang ingin menjadi ketua Golkar, jangan harap kalau Anda tidak punya modal Rp500-600 miliar," ujar JK dalam seminar Pemuda untuk Politik di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (31/7/2023).
BACA JUGA : Golkar: Pertemuan Airlangga Hartarto dengan Puan Maharani Bawa Hal Positif
Meski demikian, mantan wakil presiden ini menambahkan bukan hanya Golkar yang demikian. Hampir semua, dan hanya beberapa partai politik yang jadi pengecualian.
"Hampir semua partai begitu, terkecuali partai yang pendirinya masih ada kayak PDIP, NasDem. Tapi partai yang sudah go publik, artinya pemilihannya [pemilihan menjadi ketua umum] itu butuh biaya besar," ungkap JK.
Belakangan muncul dorongan untuk mengadakan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Partai Golkar. Salah satu tujuannya untuk menggantikan Airlangga Hartarto sebagau ketum Golkar.
Menteri di Kabinet Indonesia Maju yang juga kader Partai Golkar seperti Luhut Binsar Pandjaitan dan Bahlil Lahadalia sudah menyatakan siap maju menggantikan Airlangga.
BACA JUGA : Luhut Bersedia Gantikan Airlangga Hartarto Jadi Ketua Umum Golkar
Meski demikian, Airlangga Hartarto dan 38 Ketua DPD 1 (Provinsi) Partai Golkar berkumpul di Bali pada Minggu (31/7/2023). Menurut Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono, agenda utamanya dalam pertemuan itu untuk menyatakan penolakan wacana munaslub.
"Sejumlah hal yang dibahas, akan tetapi seluruh ketua DPD 1 tegas menolak upaya ataupun wacana munaslub tersebut," ungkap Dave.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- IAEA Kecam Serangan Dekat PLTN Iran, Peringatkan Risiko Nuklir
- Serangan AS-Israel Tewaskan 5 Tentara Iran di Ardabil
- Hari Terakhir Pendaftaran! Cek Link Rekrutmen TPM P3TGAI 2026 Kemen PU
- Gempa M5,7 Guncang Tenggara Tuapejat, Tak Berpotensi Tsunami
- Indonesia Soroti Insiden Berulang di Lebanon, Minta PBB Bertindak
Advertisement
Advertisement
Mekar Hanya Beberapa Hari, Bunga Bangkai di Palupuh Diserbu Turis
Advertisement
Berita Populer
- Event Jogja April: Malam Ini, Guyon Waton dan NDX di Kridosono
- Viral Meteor Langit di Lampung, Ini Fakta Sebenarnya
- Sultan HB X Minta Pengusutan Gugurnya Tiga Prajurit TNI
- Penantian Sepekan Berakhir Jenazah Perwira TNI Tiba di Cimahi
- Tangis Pecah Saat Jenazah Prajurit TNI Tiba di Kulonprogo
- Lengkap! Jadwal Misa Paskah 2026 di Jogja, Sleman dan Bantul
- Jadwal Terbaru KA Prameks Jogja-Kutoarjo, Minggu 5 April 2026
Advertisement
Advertisement








