Advertisement
Bansos Tidak Tepat Sasaran karena Data Penerima Tidak Valid
Ilustrasi. - ANTARA FOTO/Novrian Arbi
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan penyaluran bantuan sosial (bansos) salah sasaran karena banyak data penerima program itu yang tidak valid.
"Banyak kasus di masyarakat di mana ketua RW atau kepala desa dikeroyok oleh warga karena tidak mendaftarkan namanya," katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (13/6/2023).
BACA JUGA: Tahun Depan 8.000 Lansia Pra Sejahtera akan Terima Bansos
Ia mengungkapkan terdapat banyak oknum yang ingin menerima bansos meskipun tergolong dalam kategori mampu.
Selain itu, kata dia, banyak warga yang seharusnya menjadi penerima manfaat justru tidak menerima bantuan sama sekali akibat terdapat oknum yang menyalahgunakan namanya.
"Akhirnya kami harus menidaklayakkan (mencoret, red.) 5,8 juta calon penerima bansos yang tidak sesuai kriteria," ujar mantan Wali Kota Surabaya tersebut.
Ia mengatakan sistem pendataan penerima bansos selama ini sudah sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
Dia menjelaskan pada UU tersebut, tertulis bahwa proses pengajuan data calon penerima manfaat bansos dimulai dari kepala daerah, diteruskan kepada gubernur, dan berakhir di menteri dalam bentuk pengesahan.
"Kalau dari bawah sudah betul, seharusnya pusat tidak harus sampai turun langsung," tuturnya.
Dia mengharapkan dengan adanya sertifikat ISO terkait dengan sistem manajemen keamanan data Kemensos, upaya asesmen calon penerima manfaat dapat dipermudah.
Selain itu, verifikasi dapat dilakukan secara lebih lengkap dengan memverifikasi masing-masing calon penerima manfaat sesuai NIK, nomor KK, bahkan hingga nomor kepegawaian dan keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan calon penerima manfaat bukan berasal dari golongan yang memiliki pekerjaan tetap.
Advertisement
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK Tangkap Bupati Bekasi Ade Kuswara dalam OTT
OTT KPK di Banten, Kejagung Benarkan Ada Jaksa Terlibat
Kemendukbangga-BKKBN Ajak Gen Z Lawan Bullying lewat Gen Z Fest
APP Gandeng Gama Multi Group UGM Kembangkan Hunian Mahasiswa
Advertisement
KPK Tangkap Enam Orang dalam OTT di Kalimantan Selatan
Apindo Minta Gubernur Tetapkan Upah Minimum 2026 Tanpa Politisasi
Kakak Sulung Berpulang, Unggahan Atalia Praratya Mengharukan
China Sanksi Mantan Jenderal Jepang Terkait Isu Taiwan
Amnesty Kecam Kepala Menteri Bihar Usai Tarik Hijab Perempuan di India
Advertisement
Menaker Yassierli: WFA 29 sampai 31 Desember Tak Kurangi Upah
Berkas Lengkap, Kasus Wamenaker Ebenezer Masuk Tahap JPU
PIP 2025: Cara Cek Penerima dan Besaran Dana Lengkap
Cegah Anak Tersesat, Masjidil Haram Sediakan Gelang Identitas
OTT KPK di Banten, Lima Orang Diamankan Masih Diperiksa
Advertisement
Kasus Korupsi Bank BJB, KPK Pertimbangkan Panggil Atalia Praratya
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Waspada Bencana Hidrometeorologi, DPRD Bantul Ingatkan Warga
- Kreator OnlyFans Blake Mitchell Tewas dalam Kecelakaan di California
- Libur Nataru, Ini Rekayasa Lalu Lintas di Jogja
- Sharp Rilis AQUOS sense10 dan R10,Tangguh Standar Militer
- Jafar-Felisha Takluk dari Ganda Malaysia usai Duel Rubber Game
- Putra Kandung Tersangka, Kasus Kematian Rob Reiner Masuk Pidana
- Miss Finlandia Dicopot Gelar Karena Unggahan Rasis, PM Turun Tangan
Advertisement
Advertisement
