Advertisement
Bentoel Minta RUU Kesehatan Setarakan Tembakau dengan Narkotika Ditinjau Ulang
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Produsen rokok PT Bentoel Internasional Investama Tbk (RMBA) meminta pemerintah meninjau kembali draf Rancangan Undang-Undang Kesehatan yang mengelompokkan hasil tembakau dengan narkotika sebagai zat adiktif.
Pasal 154 ayat 3 RUU Kesehatan berbunyi, zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: a. narkotika; b. psikotropika; c. minuman beralkohol; d. hasil tembakau; dan e. hasil pengolahan zat adiktif lainnya.
Advertisement
Presiden Direktur Wiliam Lumentut menuturkan dalam hal ini emiten berkode RMBA ini menuntut pemerintah untuk meninjau kembali pasal 154 tersebut.
Hal ini dikarenakan menurutnya tembakau tidak dapat disamakan dengan narkotika yang notabene merupakan produk ilegal dan tidak dapat dipergunakan secara bebas.
“Pemasukan pasal-pasal yang terkait tembakau dalam RUU Kesehatan perlu ditinjau ulang, termasuk pasal yang mengklasifikasikan produk tembakau ke dalam satu kategori dengan narkotika dan psikotropika yang jelas-jelas merupakan produk ilegal,” tuturnya dikutip dari Bisnis.com-jaringan Harianjogja.com, Rabu (7/6/2023).
Baca juga: Cegah Bentrokan Susulan PSHT-Brajamusti, Polres Kulonprogo Siagakan Ratusan Personel
Bentoel International Investasma adalah produsen rokok dengan merek dagang Dunhill dan Lucky Strike yang juga merupakan anggota British American Tobacco (BAT) Group, produsen rokok terbesar kedua di dunia yang didirikan lebih dari satu abad yang lalu, tepatnya pada 1902.
Pada 2022, Bentoel telah mengekspor produknya ke 21 negara, di antaranya negara-negara di Asia dan di Oceania seperti Australia dan menyumbang Rp2,3 triliun dari total 218,8,62 triliun penerimaan cukai hasil tembakau terhadap APBN 2022.
Sebelumnya dalam catatan Bisnis pada Kamis (11/5/2023), Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyarankan juga agar Rancangan Undang-Undang Kesehatan pasal 154 ayat 3 dipertimbangkan kembali.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menuturkan pihaknya sudah menolak RUU tersebut, juga sudah mengirim surat penolakan.
“Kami keberatan itu [Pasal 154 RUU Kesehatan], kami sudah kirim surat,” kata Agus saat ditemui di kantor Kemenperin pada Rabu (10/5/2023).
Senada dengan Agus, Direktur Jenderal Industri Agro Putu Juli Ardika menyebutkan pihaknya telah melakukan koordinasi untuk mempertimbangkan kembali pengelompokan hasil tembakau dengan narkotika dalam RUU tersebut.
Menurutnya, pengelompokan tembakau dengan narkotika sebagai zat adiktif dikhawatirkan akan menimbulkan kesalahpahaman publik dan menganggap hasil tembakau ataupun tembakau setara dengan narkotika.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
- 66 Pegawai KPK Pelaku Pungutan Liar di Rumah Tahanan Dipecat
- Wapres Maruf Amin Sebut Tak Perlu Ada Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
- WhatsApp Bocor, Israel Dikabarkan Gunakan Data untuk Serang Rumah Warga Palestina
Advertisement
Jadwal Lengkap KRL Jogja Solo dan KRL Solo Jogja Hari Ini, Jumat 26 April 2024
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Gempa Magnitudo 5,3 Guncang Gorontalo
- Menhub Kunker ke Jepang: Indonesia Tingkatkan Kerja Sama Bidang Transportasi
- Pejabat Kementerian ESDM Diperiksa Terkait Korupsi Timah Triliunan Rupiah
- Wakil Presiden Dijadwalkan Membuka Rakernas Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting
- Jamaika Resmi Mengakui Kedaulatan Palestina
- Anies-Muhaimin Hadir di Penetapan KPU, Pakar UGM: Ada Peluang Ikut Koalisi Prabowo
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
Advertisement
Advertisement