Advertisement
Pemerintah Pusat Ikut Tangani Perbaikan 10 Ruas Jalan Daerah di Riau
Pohon pisang ditanam di jalan berlubang di Desa Karangsari, Kecamatan Semin. - Istimewa
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah pusat akan ikut menangani perbaikan 10 ruas jalan daerah di Provinsi Riau yang dalam kondisi rusak berat.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Helson Siagian mengatakan, pemerintah sedang mengidentifikasi kebutuhan berdasarkan usulan pemerintah daerah dan aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Advertisement
BACA JUGA: Pemerintah Pusat Ambil Alih Perbaikan Jalan
Pada rapat koordinasi percepatan penanganan jalan daerah di Provinsi Riau, Selasa (23/5/2023), Helson meminta pemerintah daerah memastikan pemenuhan readiness criteria, seperti dokumen perencanaan dan dukungan perizinan agar perbaikan jalan dapat segera dimulai.
“Sejauh ini sudah ada 10 ruas jalan daerah di Provinsi Riau yang telah memenuhi persyaratan untuk segera ditangani oleh Kementerian PUPR,” tutur Helson melalui siaran pers Selasa (23/5/2023).
Helson menjelaskan, andil pemerintah pusat dalam menangani perbaikan jalan di Riau merupakan tindak lanjut perintah Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Inpres No.3/2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.
Selain itu, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp32,7 triliun secara bertahap pada Tahun Anggaran 2023-2024 untuk menangani perbaikan jalan di berbagai wilayah.
Helson menjelaskan, pelaksanaan Inpres No.3/2023 akan difokuskan pada penanganan ruas jalan yang menghubungkan sentra-sentra ekonomi dan kawasan produksi rakyat, baik yang terkait dengan industri, pariwisata, pertanian, perkebunan, maupun sektor-sektor produktif lainnya.
“Inpres ini merupakan wujud kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan kemantapan kondisi jalan milik daerah dan yang perlu dicatat, bahwa penanganan jalan daerah tetap menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kaesang Ingin Jadi Ketum PSI Lagi, Jokowi Mengaku Tak Percaya Diri
Advertisement
Siswa Bisa Mendaftar Sekolah Rakyat, Ini Syarat dan Caranya
Advertisement
Polisi Bandara Soetta Tangkap Terduga Pelaku Pelecehan Penumpang Citilink
Gempa Lombok M4,5 Terasa hingga Bali, Kedalaman 12 Km
Kejagung Jemput Paksa Konsultan Pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek
Peluncuran Program Koperasi Desa Merah Putih Diundur
Diguncang Gempa Magnitudo 5,2, Sebanyak 38 Rumah Warga Poso Rusak
Advertisement
DPR Desak Pemerintah Tuntaskan Kasus Beras Oplosan
Berita Pilihan
Advertisement
Sleman Panen 6,3 Hektar Lahan Pertanian Padi Organik Varietas Sembada Merah
Advertisement
Berwisata di Tengah Bediding Saat Udara Dingin, Ini Tips Agar Tetap Sehat
Advertisement
Berita Populer
- Wakil Wali Kota Serang Kena Tilang Gegera Bonceng Anak Tanoa Helm
- Trump Minta Rusia Akhiri Perang Ukraina dalam 50 Hari atau Kena Tarif 100 Persen
- Didampingi Hotman Paris, Nadiem Makarim Penuhi Panggilan Kejagung Terkait Korupsi Chromebook
- Rencana Pembangunan Rumah Subsidi Tipe 18/25 Dibatalkan, Ini Alasan dari Menteri PKP
- 27 Juli, Penerbangan Moskow-Pyongyang Dibuka
- Situasi di Gaza Mengerikan, Sekjen PBB Desak Akses Bantuan Masuk
- 11 Korban Kapal Karam di Selat Sipora Ditemukan Dalam Kondisi Selamat
Advertisement
Advertisement
