Advertisement
Pemerintah Pusat Ikut Tangani Perbaikan 10 Ruas Jalan Daerah di Riau
Pohon pisang ditanam di jalan berlubang di Desa Karangsari, Kecamatan Semin. - Istimewa
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah pusat akan ikut menangani perbaikan 10 ruas jalan daerah di Provinsi Riau yang dalam kondisi rusak berat.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Helson Siagian mengatakan, pemerintah sedang mengidentifikasi kebutuhan berdasarkan usulan pemerintah daerah dan aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Advertisement
BACA JUGA: Pemerintah Pusat Ambil Alih Perbaikan Jalan
Pada rapat koordinasi percepatan penanganan jalan daerah di Provinsi Riau, Selasa (23/5/2023), Helson meminta pemerintah daerah memastikan pemenuhan readiness criteria, seperti dokumen perencanaan dan dukungan perizinan agar perbaikan jalan dapat segera dimulai.
“Sejauh ini sudah ada 10 ruas jalan daerah di Provinsi Riau yang telah memenuhi persyaratan untuk segera ditangani oleh Kementerian PUPR,” tutur Helson melalui siaran pers Selasa (23/5/2023).
Helson menjelaskan, andil pemerintah pusat dalam menangani perbaikan jalan di Riau merupakan tindak lanjut perintah Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Inpres No.3/2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.
Selain itu, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp32,7 triliun secara bertahap pada Tahun Anggaran 2023-2024 untuk menangani perbaikan jalan di berbagai wilayah.
Helson menjelaskan, pelaksanaan Inpres No.3/2023 akan difokuskan pada penanganan ruas jalan yang menghubungkan sentra-sentra ekonomi dan kawasan produksi rakyat, baik yang terkait dengan industri, pariwisata, pertanian, perkebunan, maupun sektor-sektor produktif lainnya.
“Inpres ini merupakan wujud kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan kemantapan kondisi jalan milik daerah dan yang perlu dicatat, bahwa penanganan jalan daerah tetap menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Mendagri Terbitkan SE Atur Bantuan dan Anggaran Penanganan Bencana
Warga Pidie Jaya Butuh Tenda untuk Pulang Setelah Banjir
Pemicu Kebakaran Terra Drone Ternyata Baterai Drone yang Jatuh
Superflu Melonjak di Inggris, Sekolah Ditutup Waspada Virus
Advertisement
Mobil SPPG Tabrak Siswa dan Guru SDN 01 Kalibaru karena Kelalaian
Presiden Pastikan Rumah Korban Bencana di Sumatera-Aceh Dibangun Ulang
Sopir Pengangkut MBG SDN Kalibaru Ditahan, Jadi Tersangka Tabrakan
Pemerintah Bangun Huntara-Huntap untuk Korban Banjir Aceh
Komitmen Keberlanjutan, Dirut Pupuk Indonesia Raih Triple Crown
Advertisement
Pemkab Bandung Perpanjang Pencarian Korban Longsor di Arjasari
Kemenhut Perketat Pengawasan Kayu di Sumatera
Ledakan Misterius Hancurkan Tiga Rumah di Pacitan, Empat Warga Terluka
Prabowo Tinjau Pemulihan Bencana di Aceh dan Sumatera
Aomori Diguncang Gempa M 6,7, Jepang Keluarkan Peringatan Tsunami
Advertisement
Kejagung Sita Hotel Ayaka Suites Terkait Kasus TPPU Sritex
Berita Pilihan
- Kabut Asap Beracun Selimuti Hanoi, Udara Terburuk Kedua Dunia
- Ratusan Buku Louvre Rusak Akibat Kebocoran Pipa Pascaperampokan
- Mobil MBG Tabrak Siswa SD di Cilincing, Dikendarai Sopir Pengganti
- AS Ganti Font Lagi: Rubio Kembalikan Times New Roman, Tolak Calibri
- Tragedi Adamawa: 9 Perempuan Tewas Saat Aksi Damai di Nigeria
Advertisement
Pengendalian Harga Pangan, TPID Sleman: Naik Sedikit, Masih Wajar
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Galian C Pleret Disorot, Pemkab Tegaskan Hanya Tiga Berizin
- Sopir MBG Tabrak Siswa SDN Kalibaru Terancam Pasal Kelalaian
- Gakkum Segel 11 Entitas Diduga Rusak Hutan Sumatra
- BEI DIY Siapkan Galeri Investasi Desa di Kulonprogo
- SMPN 1 Sanden Gelar Gerebek Sampah di Pantai Goa Cemara
- Pengumuman UMP DIY 2026 Molor, Pemda Tunggu Pedoman Pusat
- Pemerintah Siapkan Sistem Data Baru untuk Tepatkan Bansos
Advertisement
Advertisement
