Advertisement
Kota Magelang Raih Opini WTP dari BPK 7 Kali Berturut-turut

Advertisement
Harianjogja.com, MAGELANG—Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2022. Opini tertinggi BPK itu diraih Pemkot Magelang untuk ke-7 kali secara berturut-turut.
Penyerahan piagam Opini WTP diserahkan kepada Wali Kota Magelang dr. Muchamad Nur Aziz di kantor BPK RI Perwakilan Jawa Tengah di Semarang, Jumat (19/5/2023).
Advertisement
"Terimakasih kepada BPK RI yang telah membimbing. Kabupaten dan Kota yang diundang semua hari ini dapat opini WTP. Ke depan kita bisa mempertahankan dan semakin baik," ungkap Dokter Aziz, usai menerima piagam tersebut.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang Susilowati menambahkan, pihaknya selalu memberikan pembinaan kepada bendahara, baik pengelola keuangan maupun barang di lingkungan Pemkot Magelang terkait LKPD 2022.
Baca juga:Â Industri Tekstil dan Alas Kaki Rontok, Ini Deretan Pabrik yang PHK Ribuan Karyawannya
"Kami terus memberikan pembinaan kepada bendahara, baik pengelola keuangan maupun barang di Pemkot Magelang. Kita juga selalu koordinasi dan komunikasi dengan BPK terkait pemeriksaan LKPD Pemkot Magelang tahun 2022 karena sudah berproses sejak November 2022 sampai terakhir tgl 17 Mei 2023," terang Susi.
Selain itu, Susi juga mengaku, selalu memberikan data-data maupun informasi untuk kelengkapan laporan keuangan kepada BPK. Dia pun berharap Opini WTP Pemkot Magelang bisa dipertahankan secara kuantitas dan kualitas.
"Harapan ke depan kita akan mempertahankan Opini WTP, tidak hanya kuantitas tapi juga kualitas agar lebih baik lagi. Selain itu, agar tidak ada temuan berulang karena sering ada temuan berulang di beberapa OPD," imbuh Susi.
Ketua BPK RI Perwakilan Jateng, Hari Wiwoho menerangkan, pemeriksaan atas LKPD merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK dan sebagai bagian akhir dari proses pengelolaan keuangan negara.
Pemeriksaan LKPD bertujuan memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
"Pemeriksaan keuangan tidak bermaksud mengungkapkan adanya kecurangan dalam pengelolaan keuangan, meski demikian jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan atau kecurangan atas pelanggaran terhadap ketentuan khususnya yang berdampak pada potensi dan indikasi kerugian negara maka harus diungkap dalam LHPPK," jelasnya.
Lanjut Hari, jika nilainya memenuhi batas materialitas tertentu dapat mempengaruhi opini LKPD secara keseluruhan.
Inspektur Kota Magelang Deddy Eko Sumarwanto mengungkapkan capaian WTP ini tidak hanya karena peran Inspektorat dan BPKAD yang telah berupaya maksimal memfasilitasi audit BPK melalui pendampingan di lapangan dan audit khusus. Lebih dari itu, peran OPD yang menjadi obyek audit sangat membantu proses dan kelancaran sehingga hasil lebih optimal.
"Hasil temuan dan rekomendasi dari BPK RI dapat menjadi referensi perbaikan kepada semua OPD terkait Sistem Pengendalian Internal menjadi lebih baik lagi sehingga temuan tidak terulang di tahun-tahun yang akan datang," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Hasil Pemeriksaan Kecelakaan Pesawat Udara Air India, Kedua Mesin Mati di Udara Setelah Lepas Landas
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
Advertisement

10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
- Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
- Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Advertisement
Advertisement