Advertisement
Anies: Jangan Ada yang Mengatur Pencapresan
Anies Baswedan - Bisnis / Pernita Hestin Untari
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Anies Baswedan meyakini ada pihak yang mengatur siapa kandidat yang boleh dan tidak boleh maju dalam ajang elektoral, termasuk pemilihan presiden (pilpres).
Anies berpendapat, dahulu orang didorong untuk maju dalam pilpres, pemilihan legislatif (pileg), dan pemilihan kepala daerah. Namun, kini keadaan malah seakan berbalik.
Advertisement
"Dulu siapa saja boleh maju ke pilpres, caleg, bupati walikota. Hari ini jangan sampai ada pengaturan siapa yang boleh maju dan tidak," ujar Anies dalam acara Temu Kebangsaan Relawan di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/5/2023).
Dia menegaskan, harus ada kemerdekaan bagi seluruh rakyat Indonesia terutama dalam hal memilih dan dipilih wakil serta pemimpin. Anies menuntut kebebasan itu harus ada jelang Pilpres 2024.
"Negara harus menjamin kemerdekaan, itu yang harus kita perjuangkan. Kita menuntut ada kesetaraan kesempatan bagi siapapun di republik ini," ungkapnya.
Baca juga: Industri Tekstil dan Alas Kaki Rontok, Ini Deretan Pabrik yang PHK Ribuan Karyawannya
Apalagi, lanjutnya, rezim tangan besi sudah berhasil dijatuhkan pada 1998. Kini, 25 tahun kemudian Anies bingung masih ada tekanan untuk mencari kebebasan.
"25 tahun ketika kita memperjuangkan Reformasi. Hari ini, sebagian dari kita merasakan kebebasan yang tertekan," ungkap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Oleh sebab itu Anies berjanji jika dipercaya memimpin Indonesia maka dirinya akan menjalankan pemerintahan sesuai semangat kemerdekaan yang tertera dalam UUD 1945.
"Ke depan kita berkomitmen bahwa pemerintah yang kita bangun pemerintahan yang spirit yang ada di UUD 1945, bagaimana rakyat mendapat kemerdekaan yang sesungguhnya," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Ambulans Jadi Ruang Bersalin Bayi Kembar Saat Banjir Langkat
OKI Desak Keadilan Internasional atas Kejahatan Israel di Gaza
Kajian KPK Ungkap Risiko Pengadaan Makan Bergizi Gratis
Letnan Jenderal Rusia Tewas dalam Ledakan Mobil di Moskow
Advertisement
Bonnie Blue Dilarang Masuk Indonesia 10 Tahun
Awal 2026, Seluruh Jalur Pendakian Gunung Rinjani Ditutup
Kecelakaan Bus Tol Krapyak, Polisi Pastikan Sopir Negatif Narkoba
Ini Data Korban Bus PO Cahaya Trans di Tol Krapyak Semarang
Isu Bali Sepi Saat Nataru Dibantah, Wisman Tembus 20 Ribu
Advertisement
Serangan Drone Hantam Pasar di Sudan, 10 Tewas di Darfur Utara
KHL 2026 Diperbarui, Kemnaker Gunakan Standar ILO untuk Upah
Masuk Singapura Secara Ilegal, 6 WNI Ditangkap Polisi Penjaga Pantai
Pengadilan Tolak Najib Razak Jadi Tahanan Rumah
Dua Jenazah Nelayan Indonesia Hilang di Portugal Ditemukan
Advertisement
Bus Trans Cahya Kecelakaan di Tol Krapyak, Angkutan Nataru
Berita Pilihan
Advertisement
KPRP Serap Masukan Reformasi Kepolisian lewat Public Hearing di UGM
Advertisement
Jepang Naikkan Biaya Visa dan Pajak Turis untuk Atasi Overtourism
Advertisement
Berita Populer
- On The Rock Drini, Resto Tebing Karst Baru di Gunungkidul
- Grace Management Resmikan Kantor Baru, Perkuat Layanan Wedding
- Malioboro Mall Hadirkan Island of Joy dan Diskon Akhir Tahun
- Produktivitas Naik, Nelayan Kulonprogo Terima Alat Modern
- Gemini Belum Gantikan Google Assistant, Ini Jadwal Barunya
- Pertama dalam Sejarah, VW Tutup Pabrik di Jerman
- Kuasai Semua Kategori, DIY Juara Umum Anggar Banyuwangi Open
Advertisement
Advertisement
