Pemerintah Lanjutkan Program 25 Juta Rekening Warga Miskin
Pemerintah melanjutkan program 25 juta rekening warga miskin melalui BRI dan BSI dengan anggaran Rp1,28 triliun.
Ganjar Pranowo/Ist
Harianjogja.com, JAKARTA—Gubernur Jawa Tengah sekaligus bakal calon Presiden 2024 Ganjar Pranowo mengaku bahwa isu korupsi e-KTP, Pabrik Semen Rembang, dan Tambang Wadas selalu dikaitkan dengan dirinya jelang memasuki kontestasi politik.
BACA JUGA: PPP Dukung Ganjar Maju Jadi Capres
Pada wawancaranya di program Kick Andy, Senin (15/5/2023), politisi PDI Perjuangan atau PDIP itu menegaskan bahwa dirinya tak pernah menerima aliran dana dari kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP.
Ganjar menilai bahwa isu e-KTP merupakan kasus lama yang kerap digaungkan kembali jelang tahun politik. Misalnya, saat dua kali Ganjar mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Tengah.
"Saya tidak menerima uang itu. Persidangan saya ikuti dan saya menjadi saksi berkali-kali. Orang kalau tidak korupsi, menghadapi apapun tegar," ujarnya, dikutip dari YouTube Metro TV, Rabu (17/5/2023).
Berdasarkan catatan Bisnis, Ganjar sempat dipanggil oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan kasus megakorupsi tersebut. Mantan anggota DPR Komisi II itu tercantum dalam surat dakwaan terhadap dua mantan pejabat Kemendagri, dan disebut menerima uang sebesar US$500.000.
Kepada host Andy Noya, Ganjar bahkan mengingat bahwa namanya sempat disebut oleh Bendahara Partai Demokrat Nazaruddin pada persidangan kasus e-KTP. Ganjar menyebut Nazaruddin awalnya mengaku bahwa menyaksikan sendiri pemberian uang kepada dirinya.
"Terakhir disampaikan lewat podcast Pak Novel, tidak cukup bukti [keterlibatan Ganjar]. Kemudian Pak Firli [Bahuri] pernah ditanya, jawabnya tidak cukup bukti juga. Saya sampaikan saya tidak pernah korupsi, tapi Mas Andy, yang seperti ini pasti akan muncul [jelang tahun politik]," terangnya.
Selain e-KTP, Ganjar mengaku bahwa beberapa isu lain yang menyeretnya selalu disoroti sejalan dengan kontestasi politik yang akan diikutinya. Misalnya, isu izin Pabrik Semen Rembang dan Tambang Wadas.
"Sebelum bertanya, saya tebak nanti akan ada pertanyaan soal Semen Rembang, Tambang Wadas, karena itulah hal krusial yang harus saya tangani," kata Gubernur Jawa Tengah dua periode itu.
Mengenai hal tersebut, Ganjar berdalih bahwa dia sebenarnya telah beberapa kali menolak izin sejumlah tambang dan pabrik di daerahnya yang tidak memenuhi persyaratan. Misalnya, pembangunan pabrik Semen Gombong, tambang emas di Wonogiri, serta pabrik semen di Pati.
Namun demikian, terangnya, izin pembangunan Semen Rembang diizinkan lantaran putusan pengadilan yang tidak memerintahkan penutupan pabrik tersebut. Ganjar bahkan mengeklaim pembangunan Semen Rembang sejalan dengan permintaan almarhum Kiai Haji Maimun Zubair atau Mbah Moen.
Dia menyebut bahwa Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) itu meminta agar Rembang bisa memiliki pabrik sendiri agar sumber daya asli daerah tidak dikeruk secara ilegal, dan dibawa ke luar untuk pabrik semen lain.
"Jadi, perhitungan pro lingkungan dan pro rakyat bisa kami pahami, situasi pro kontranya. Kami jelaskan satu per satu dalam dialog berkali-kali," ucapnya.
Untuk diketahui, Ganjar telah mengantongi dukungan dari partainya sendiri yakni PDIP, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Hanura. PDIP telah secara resmi mengusung Ganjar sebagai calon Presiden 2024 di Batu Tulis, Bogor, pada 21 April 2023.
(Sumber: Bisnis.com)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis
Pemerintah melanjutkan program 25 juta rekening warga miskin melalui BRI dan BSI dengan anggaran Rp1,28 triliun.
Cek jadwal lengkap 15 perjalanan KRL Jogja-Solo Rabu 4 November 2026 dari Stasiun Yogyakarta hingga Palur. Tarif sekali jalan Rp8.000.
PSMS Medan bermain imbang 1-1 melawan Persija Jakarta di I.League Cup 2026/2027 setelah Phillerson menyamakan skor pada menit ke-80.
Listyo Sigit melakukan sidak Koperasi Merah Putih di Cakung pada 2 November, sehari sebelum Bareskrim mengumumkan tiga tersangka penyadapan ilegal.
PMII Jateng meminta Polri mengevaluasi penggeledahan ponpes putri di Sukoharjo dan memastikan perlindungan terhadap para santri
Yusril Ihza Mahendra menegaskan kasus dugaan penyadapan ilegal oleh tiga personel Polri tidak mengarah pada tindak pidana makar.