Advertisement
Presiden Endorse Capres Cawapres, Demokrat: Kemunduran Demokrasi
Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono - BISNIS / Szalma Fatimarahma
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai rencana Presiden Joko Widodo yang akan membisikkan nama capres cawapres pilihan dalam musyawarah rakyat (musra) sebagai sebuah kemunduran demokrasi.
Langkah Jokowi tersebut dinilai AHY sebagai awal dari kemunduran sistem demokrasi yang dianut di Indonesia. Kedudukan Jokowi sebagai Kepala Negara, menurut AHY, seharusnya netral dan tidak mengendorse salah satu capres saja.
Advertisement
“Jangan sampai ada yang didukung, ada yang diendorse tetapi ada juga yang tidak boleh bersatu. Ini sesuatu yang tidak sehat dan tentunya demokrasi kita akan mundur,” ujarnya di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Minggu (14/5/2023).
Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat ini mengingatkan bahwa urusan terkait Pemilu 2024 bukan merupakan satu-satunya permasalahan yang perlu diurusi Presiden Jokowi. Karena ada berbagai isu yang menjadi fokus utama dari pemerintah.
Baca juga: Pondasi Jembatan Manding Rusak Bertahun-tahun, Warga: Sudah Lapor Belum Ada Tindakan
“Tetap fokus pada isu kebangsaan. Jangan semuanya seolah-olah menjaid urusan pemilu, menjadi urusan capres cawapres. Nanti direduksi akhirnya masyarakat yang menjadi korban,” sambungnya.
Seperti diketahui, Jokowi telah menerima daftar nama capres dan cawapres yang dipilih kelompok Musyawarah Rakyat (musra) pada Minggu (14/5/2023).
Setidaknya ada tiga nama yang masuk dalam daftar capres tersebut, yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, serta Airlangga Hartarto.
Seusai menerima nama-nama tersebut, Jokowi mengaku masih memilah-milih nama bakal calon presiden (capres) yang akan didukungnya berdasarkan hasil musyawarah rakyat (musra) sejumlah organisasi relawan.
Dia pun mengaku bahwa masih memberikan partai politik (parpol) waktu untuk menyelesaikan urusan pencalonan tokoh yang akan diusung sebagai presiden dan wakil presiden selanjutnya. “Konstitusi menjelaskan bahwa yang mencalonkan itu adalah partai atau gabungan partai. Sehingga bagian saya itu lebih memberikan bisikan kuat kepada partai yang sekarang ini koalisinya belum selesai. Jadi kalau saya ngomong [siapa yang saya dukung] sekarang untuk apa?,” tuturnya di Istora Senayan, Minggu (14/5/2023).
Sumber: Bisnis.com
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- BPBD Bantul Pastikan Tak Ada Pengungsi Dampak Cuaca Ekstrem
- Cucu Soeharto, Darma Mangkuluhur Resmi Menikah
- DAS Garoga di Sumatera Utara Penuh Kayu Pascabanjir hingga 1.300 Meter
- Trump Pertimbangkan Serangan ke Iran di Tengah Aksi Protes
- Trump Diduga Siapkan Rencana Invasi ke Greenland, Denmark Geram
Advertisement
Peluang Gen Z di Era AI: Gig Economy, Literasi, dan Kebijakan
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Pemkab Bantul Naikkan Anggaran KB Pria Jadi Rp50 Juta
- TNI Evakuasi 18 Karyawan Freeport dari Ancaman OPM di Papua
- Kasus Hibah Pariwisata Sleman, Saksi Akui Tak Ikut Rumuskan Aturan
- Persib Kecam Ancaman Pembunuhan terhadap Keluarga Thom Haye
- DPRD DIY Siapkan Rp1 Miliar untuk Kajian Renovasi Mandala Krida
- Salmon dan Ayam, Pilihan Protein Sehat untuk Jantung dan Otot
- LBSO PWA DIY Raih Juara Umum FESIBA 2025 dan Perkuat Dakwah Kultural
Advertisement
Advertisement




