Gunung Lawu Terbakar, Habitat Macan Tutul hingga Babi Hutan Terancam
Kebakaran hutan lindung Gunung Lawu di Ngawi mengancam habitat macan tutul, elang hitam, menjangan hingga babi hutan.
Ilustrasi PNS - Antara
Harianjogja.com, JAKARTA–Aturan baru terkait uang harian perjalanan dinas untuk pegawai negeri sipil (PNS) diubah oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Beleid tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 49/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.
Aturan ini menetapkan batas tertinggi atau estimasi dari standar biaya masukan untuk Tahun Anggaran 2024.
Fungsinya sebagai batas tertinggi atau estimasi untuk komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2024.
“Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 merupakan satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2024,” tulis PMK No. 49/2023 yang dikutip, Jumat (12/5/2023).
Adapun, aturan ini ditetapkan pada 28 April 2023 dan diundangkan pada 3 Mei 2023. Terkait dengan uang harian perjalanan dinas dalam negeri, Sri Mulyani menetapkan besarannya berdasarkan provinsi.
Uang perjalanan dinas tertinggi ditetapkan untuk Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan, yaitu sebesar Rp580.000 untuk dinas luar kota, Rp230.000 untuk dinas dalam kota lebih dari 8 jam, serta Rp170.000 untuk uang diklat.
Sementara itu, uang perjalanan dinas yang terendah, yaitu di Aceh dan Kalimantan Tengah, sebesar Rp360.000 untuk dinas ke luar kota, Rp140.000 untuk dinas di dalam kota lebih dari 8 jam, serta Rp110.000 untuk uang diklat.
BACA JUGA: Sidang Etik Sekretaris MA, KY Menunggu Penetapan Tersangka dari KPK
Lebih lanjut, uang representasi perjalanan dinas dalam negeri untuk pejabat negara ditetapkan sebesar Rp250.000 untuk dinas luar kota, sementara untuk pejabat eselon I sebesar Rp200.000 dan pejabat eselon II sebesar Rp150.000.
Untuk uang representasi dinas dalam kota lebih dari 8 jam, ditetapkan untuk pejabat negara sebesar Rp125.000, pejabat eselon I sebesar Rp100.000, dan pejabat eselon II sebesar 75.000.
Sedangkan untuk DI Yogyakarta berikut ini rinciannya, lengkapnya bisa ditengok di laman Kementerian Keuangan:
Honorarium Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti
Satpam, dan Pengemudi
Rp2.425.000
Petugas Kebersihan dan Pramubakti
Rp2.205.000
Satuan Biaya Uang Harian dan Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Luar Kota
Rp420.000
Dalam Kota Lebih dari 8 Jam
Rp170.000
Diklat
Rp130.000
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Kebakaran hutan lindung Gunung Lawu di Ngawi mengancam habitat macan tutul, elang hitam, menjangan hingga babi hutan.
Donald Trump bertemu Delcy Rodriguez di sela Sidang PBB di New York. Keduanya membahas hubungan bilateral, energi, pertambangan, dan keamanan.
UGM memperkuat SDM keanekaragaman hayati melalui PKKH, program profesi pertama di Indonesia dan Asia untuk menghadapi degradasi biodiversitas.
Rumah warga kurang mampu di Sumberlawang Sragen ambruk. Nenek 75 tahun terluka dan rumahnya mengalami kerugian sekitar Rp50 juta.
Stasiun Lempuyangan Jogja bakal khusus penumpang. Angkutan barang dipindah ke Brambanan, dengan akses lokal, KRL, dan jarak jauh dipisahkan.
Mural di Patangpuluhan Jogja menjadi ruang kreativitas anak muda untuk menyuarakan isu lingkungan, budaya, sosial, hingga ekonomi kreatif.