Advertisement
Erick Tohir Diminta Tunda Halalbihalal BUMN hingga 2 Mei
Menko Polhukam Mahfud MD. - ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA–Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ad interim Mahfud MD meminta karyawan sektor instansi pemerintahan serta badan usaha milik negara (BUMN) menunda halalbihalal.
Ia menjelaskan imbauan berlaku sampai dengan 2 Mei 2023. Seusai periode tersebut, para pekerja instansi pemerintah dan perusahaan milik BUMN bisa menggelar halalbihalal.
Advertisement
“Diimbau agar instansi pemerintah jika merencanakan kegiatan halalbihalal untuk ditunda sampai dengan awal pekan kedua setelah Idulfitri 1444 Hijriah,” kata Mahfud dalam siaran pers, Senin (24/4/2023).
Imbauan yang tertuang dalam SM PANRB No. B/480/M.KT.01/2023 itu, kata Mahfud, bermaksud meningkatkan kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus mempertajam fokus aparatur negara dalam menjalankan tugas sesuai dengan bidang masing-masing.
Dalam penerapannya, surat tersebut juga melibatkan Kementerian BUMN. Mahfud meminta Menteri BUMN Erick Thohir berkenan menindaklanjuti imbauan itu kepada lingkungan dunia usaha di bawahnya.
BACA JUGA: Wisata Yogyakarta Hari Ini, Malioboro Ramai Lancar
"Kami meminta kepada Kementerian BUMN mengeluarkan imbauan serupa, demi meningkatkan kelancaran mobilitas masyarakat pasca periode libur nasional dan cuti bersama Idulfitri 1444 Hijriah," kata Mahfud.
Sebagai informasi, Mahfud MD saat ini sedang menjalankan tugas ad interim sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Di samping itu, Mahfud saat ini juga berposisi sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
