Advertisement
Mahfud MD ke Koalisi Perubahan: Jangan Pecah Gara-gara Penentuan Cawapres Pendamping Anies
Mahfud Tak Ingin Koalisi Pendukung Anies Pecah Kongsi Gara-gara Cawapres. Menkopolhukam Mahfud MD mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/2/2023). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra - hp.
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Menkopolhukam Profesor Mahfud MD memberikan tanggapan terkait koalisi perubahan yang terdiri tiga partai dan sudah memenuhi ketentuan untuk mengusung Anies Baswedan di 2024. Mahfud menilai ketiga parpol tersebut sangat disayangkan jika harus pecah hanya gara-gara persoalan penentuan Cawapres.
Sebagaimana diketahui kursi cawapres untuk mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024 masih kosong hingga saat ini masih terjadi perbedaan pendapat. Partai Demokrat merasa ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) adalah sosok yang tepat sebagi pendamping Anies, sedangkan PKS ingin menyandingkannya dengan Ahmad Heryawan (Aher), mantan Gubernur Jawa Barat.
Advertisement
BACA JUGA : Guru Besar dan Doktor Alumni HMI Bikin Petisi Dukung
Pada saat yang sama, Nasdem menilai Mahfud MD adalah pilihan tepat untuk mendampingi Anies sebagai cawapres. Menanggapi hal tersebut, Mahfud berharap perbedaan pilihan yang ada tidak menurunkan soliditas ketiga parpol.
"Itu ada tiga partai, silakan saja bicarakan itu [cawapres Anies], tetapi jangan sampai menyebabkan salah satu partai [merasa] loh kok saya enggak [diakomodasi pilihannya], lalu pecah," ujarnya dikutip dari YouTube R66 Newlitics, Minggu (16/4/2023).
Menurutnya, soliditas ketiga parpol tetap terjaga karena sudah mendapatkan satu tiket untuk mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024.
Pasalnya, koalisi dari tiga parpol tersebut, yang kemudian diberi nama Koalisi Perubahan, telah memenuhi syarat ambang batas minimal (presidential threshold) 25 persen yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
BACA JUGA : Mahfud MD Beri Tanggapi Kasus Perdagangan Orang
"Saya sayang sekali, [koalisi] yang sudah punya tiket seperti Anies ini pecah hanya karena ingin calon pendampingnya dari luar lalu merusak kekompakan, soliditas, tapi bagian dari bunga-bunga demokrasi menurut saya tidak apa-apa," ujar Mahfud.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
