Advertisement
Hotel dan Tanah Senilai Rp40 Miliar Milik Lukas Enembe Disita
Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe (tengah, berkursi roda) menuju mobil tahanan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/1/2023). KPK menunda pemeriksaan Lukas Enembe sebagai saksi untuk tersangka Rijatono Lakka (RL) dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di Provinsi Papua karena kondisi kesehatan Lukas menurun. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra - hp.
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Komisi pemberantasan korupsi (KPK) menyita sebidang tanah seluas 1.525 meter persegi milik Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe di Jayapura. Selain tanah, KPK juga menyita hotel.
“Betul. Tim penyidik KPK [12/4/2023] dalam perkara tsk LE telah melakukan penyitaan aset sebidang tanah seluas kurang lebih 1.525 M2,” kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keteranganya, Jumat (14/4/2023), dikutip dari Bisnis.com-jaringan Harianjogja.com, Sabtu (14/4/2023).
Advertisement
Ali mengungkapkan bahwa tanah yang disita tersebut di atasnya terdapat sebuah hotel. Lalu, untuk perkiraan nilai asetnya senilai Rp40 miliar.
Sebelumnya, diketahui Lukas Enembe menjadi tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi proyek di Papua yang bermula saat perusahaan milik tersangka RL yaitu PT TBP (Tabi Bangun Papua) ingin dimenangkan untuk mengerjakan proyek multi years di Papua.
Baca juga: Siap-Siap Pengangkutan Sampah Libur 3 Hari saat Lebaran
Ketua KPK, Firli Bahuri, menjelaskan bahwa sebelum maupun setelah terpilih untuk mengerjakan proyek dimaksud, Lukas Enembe diduga menerima uang dari RL sebesar Rp1 miliar.
“Lukas Enembe diduga juga telah menerima pemberian lain sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya yang berdasarkan bukti permulaan sejauh ini berjumlah sekitar Rp10 Miliar,” jelas Firli.
Atas perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 dan pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kunjungi Mabes TNI, Menhan Sjafrie Ingatkan Jiwa Korsa
Hizbullah Lebanon Luncurkan Roket ke Wilayah Israel
Polisi Tangkap Pelaku Penyekapan dan Rudapaksa
Advertisement
Promosikan Judi Online, 2 Gadis Ditangkap Polisi
Kejagung Beberkan Kronologi Penetapan Tersangka Tom Lembong
Sekjen PBB Kutuk Israel karena Melarang UNWRA di Palestina
Advertisement
Dana Desa Bakal Diawasi, Komisi V DPR Mendukung Kementerian Desa
Pengungsi Rohingya di Aceh Jadi Peristiwa Terkuaknya Kasus Perdagangan Orang
PAFI Kabupaten Mojokerto Gencarkan Edukasi Soal Obat yang Benar dan Aman
Pastikan Kesehatan Masyarakat Manokwari, Ini yang Dilakukan PAFI Manokwari
Advertisement
Berita Pilihan
- Sekjen PBB Kutuk Israel karena Melarang UNWRA di Palestina
- Suswono Cagub Nomor 1 Pilkada Jakarta Dilaporkan ke Polisi, Dianggap Merendahkan Nabi Muhammad
- Pengungsi Rohingya di Aceh Jadi Peristiwa Terkuaknya Kasus Perdagangan Orang
- Klarifikasi Kemenkeu soal Pernyataan Anggito Terkait Mobil Maung untuk Menteri dan Pejabat Eselon I
- Mantan Presiden Dibolehkan Jadi Juru Kampanye, Jokowi Jadi Jurkam di Pilkada?
Advertisement
Jadwal Layanan SIM Keliling Gunungkidul Rabu 30 Oktober 2024
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Hujan Guyur Sebagian Kota Besar Hari Ini
- Di Persidangan, Kuasa Hukum Guru Honorer Supriyani Ungkap Permintaan Rp50 Juta Aparat Kepolisian
- Israel Serang Iran, DK PBB Gelar Sidang Darurat
- Komisi VII Minta Menag Nasaruddin Umar Jalin Hubungan Baik dengan DPR
- Korban Tewas Akibat Serangan Israel ke Lebanon Capai 2.710 Orang
- PAFI Bitung Perkuat Sektor Kesehatan Melalui Apoteker
- Korban Tewas di Gaza Lebih dari 43.000 Orang, Joe Biden Baru Bilang Perang Harus Diakhiri
Advertisement
Advertisement
