Advertisement
Warga Italia Dilarang Berbahasa Inggris, Jika Melanggar Bisa Didenda Rp1,6 Miliar
Wisatawan di Colosseum Roma, Italia mengenakan masker. - Reuters
Advertisement
Harianjogja.com, SOLO—Pemerintah Italia mengeluarkan undang-undang baru yang melarang warganya menggunakan bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Jika melanggar, maka sanksi berupa denda sebesar 100 ribu euro atau sekitar Rp 1,6 miliar.
BACA JUGA: Alasan Sleman Dijuluki Kabupaten Italia
Advertisement
Aturan ini dibuat mulanya sebagai rancangan undang-undang (RUU) yang diperkenalkan oleh Partai Brothers of Italy pimpinan Perdana Menteri Giorgia Meloni.
RUU tersebut, yang belum diajukan untuk debat parlemen, mengharuskan siapa pun yang memegang jabatan dalam administrasi publik untuk memiliki pengetahuan tertulis dan lisan serta penguasaan bahasa Italia.
Tak hanya berbicara, aturan juga mengatur larangan penggunaan bahasa Inggris dalam dokumentasi resmi, termasuk akronim dan nama peran pekerjaan di perusahaan yang beroperasi di negara tersebut.
Untuk diketahui, Pasal pertama RUU menjamin bahwa bahkan di kantor yang berurusan dengan orang asing yang tidak berbahasa Italia, bahasa Italia harus menjadi bahasa utama yang digunakan.
Pasal 2 akan membuat bahasa Italia wajib untuk promosi dan penggunaan barang dan jasa publik di wilayah nasional.
Larangan ini juga muncul sebagai tindakan atas tak berlakunya lagi bahasa Inggris di Uni Eropa dan penerapan bahasa asing agar tak menginjak-injak bahasa daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK Dalami Dugaan Suap Proyek Era Bupati Bekasi Sebelumnya
Katedral Jakarta Gelar Misa Natal Khusus Lansia Perdana
Gus Yahya Pastikan Hadiri Silaturahim Kiai Sepuh NU di Lirboyo
KPK Cek Informasi Dugaan Aliran Dana Bank BJB ke Aura Kasih
Advertisement
Pengungsi Bencana Sumatera Bakal Terima BLT Minimal Rp8 Juta
Waspada Hujan Petir, BMKG Rilis Prakiraan Cuaca Kamis Ini
Libur Nataru, Arus Lalu Lintas Tol Cipali Ramai Lancar
Satgas PKH Selamatkan Rp6 Triliun, Prabowo: Jangan Mau Dilobi
Mendagri Imbau Perayaan Natal dan Tahun Baru Digelar Sederhana
Advertisement
Natal 2025, KPK Pastikan Hak Ibadah 12 Tahanan Terpenuhi
Puncak Arus Nataru, Hampir 1 Juta Kendaraan Tinggalkan Jabodetabek
KPK Dalami Aset Usaha Ridwan Kamil yang Tak Dilaporkan di LHKPN
Polisi Tetapkan Dokter Detektif sebagai Tersangka UU ITE
Kardinal Suharyo Dijadwalkan Pimpin Misa Pontifikal Natal di Katedral
Advertisement
Seusai Laporan MAKI, KPK Limpahkan Penanganan Etik ke Dewas
Berita Pilihan
- Satgas PKH Selamatkan Rp6 Triliun, Prabowo: Jangan Mau Dilobi
- Puncak Arus Nataru, Hampir 1 Juta Kendaraan Tinggalkan Jabodetabek
- 25 Rest Area di Jalur Tol Jateng Siap Layani Arus Nataru
- Krisis Air Melanda Iran, Presiden Akui Situasi Kritis
- BMKG Ingatkan Potensi Gelombang Tinggi di Pesisir Selatan Indonesia
Advertisement
Catat Jadwalnya, SIM dan Samsat Keliling DIY Tutup Sementara
Advertisement
Jogja Puncaki Urutan Destinasi Favorit Liburan Keluarga Akhir Tahun
Advertisement
Berita Populer
- 371 Ribu Kendaraan Masuk DIY hingga Hari Keempat Operasi Lilin
- Rio Dewanto dan Barry Prima Main Film Kuyank
- Rupiah Menguat Terbatas, Dolar Ditahan Sentimen Nataru
- Batas Akhir Hari Ini, 28 Provinsi Wajib Umumkan UMP 2026
- Kasus Penipuan Perusahaan, Vonis YAM Diperberat Pengadilan Tinggi
- Tekan Emisi, Kilang Pertamina Gandeng Mitra Global Kembangkan WSA
- Warga Demangan Jogja Olah Sampah Organik dengan Biopori
Advertisement
Advertisement
