Advertisement
Mahfud MD Minta DPR dan Parpol Jangan Dibubarkan Meski Jelek
Menko Polhukam yang juga Ketua Komite TPPU Mahfud MD memberikan paparan saat mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (29/3/2023). Rapat tersebut membahas tentang informasi Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga - hp.
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meminta bangsa Indonesia dalam situasi apa pun jangan pernah berkeinginan untuk membubarkan DPR dan partai politik (parpol).
"Banyak orang mengatakan sekarang di medsos bubarkan DPR, bubarkan partai politik. Saudara, itu adalah pilihan yang sangat jelek. Saya ingin tegaskan daripada tidak ada DPR, daripada tidak ada parpol lebih baik kita hidup bernegara ini mempunyai DPR dan mempunyai parpol meskipun jelek," kata Mahfud saat menyampaikan ceramah di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Minggu (2/4/2023) malam.
BACA JUGA : Mahfud MD Beri Tanggapi Kasus Perdagangan Orang
Dia menjelaskan bahwa di berbagai negara yang menerapkan sistem monarki justru potensi kesewenang-wenangannya besar dan masyarakatnya tidak dapat mengontrol.
Mahfud mencontohkan pada masa Khilafah Islamiah yang menerapkan sistem monarki, pelanggaran, dan kesewenang-wenangan terbukti banyak terjadi. Bahkan, pembunuhan terhadap para ulama juga tidak terelakkan hanya dipicu perbedaan pandangan politik dengan khalifah.
"Imam Hambali yang sampai sekarang kita ikuti ajaran fikihnya, dipenjara, dianiaya karena beda pendapat dengan khalifah, dan tidak ada yang berani mengontrol," katanya.
Di negara demokrasi, lanjut Mahfud, sekalipun parpolnya jelek, sesuai dengan konstitusi dapat dijadikan instrumen untuk memperbaiki negara dan DPR juga harus ada untuk menyelesaikan masalah.
BACA JUGA : Mahfud MD Bongkar Pencucian Uang ASN di Kementerian
"Oleh sebab itu, jangan berpikir dalam situasi sekarang sudahlah berubah negara kita jangan menjadi demokrasi, enggak boleh, harus tetap demokrasi. Pilihannya partai dan DPR harus diperbaiki bersama-sama," ujar Mahfud.
Menkopolhukam mengatakan bahwa parpol adalah instrumen konstitusi untuk menjaga negara, sehingga harus diperbaiki tata kelolanya dan proses rekrutmen politisinya.
BACA JUGA: Kementerian BUMN Bersama Telkom Bagikan 1000 Paket Sembako Murah di Batulicin
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
PDIP Sepakat Jokowi Ajak Warga Singapura Tinggal di IKN
Akad Nikah di Masjid Sheikh Zayed Solo Yes, Prewedding No!
Jemaah Haji Reguler Peroleh Asuransi Jiwa dan Kecelakaan
Jokowi Terbitkan Perpres Pembangunan Bandara VVIP IKN
Advertisement
Ganjar Makin Yakin Menangi Pilpres 2024 Satu Putaran, Ini Alasannya..
Daftar 9 Nama Pegawai Kemenkeu Tersandung Transaksi Rp349 Triliun
Perindo Resmi Teken Kerja Sama Politik dengan PDIP, Usung Ganjar di 2024
Advertisement
Asosiasi Jip Wisata Merapi Turut Dukung Keamanan Jelang Pemilu 2024
Kampus Ditutup Akibat Gelar Kuliah Fiktif, Ratusan Mahasiswa Jadi Korban
PPP Siapkan Tempat Terhormat untuk Sandiaga Uno
STY Tak Nyaman karena Banyak Pemain Baru Bergabung
Viral Acara Pernikahan Ada Stand Starbucks hingga Chatime, Berapa Biayanya?
Advertisement
Berita Pilihan
Advertisement
Iduladha Masih 3 Minggu Lagi, Harga Sapi di Bantul Sudah Naik Jutaan Rupiah
Advertisement
Punya Nyali? Coba Kunjungi Destinasi Wisata Jembatan Kaca Terbesar di Dunia Ini
Advertisement
Berita Populer
- Waw! Polisi Temukan Bunker Penyimpanan Narkoba di Kampus Ternama
- Dituding 'Bermain' di Pertambangan, Ini Jawaban Luhut saat Persidangan
- Otoritas IKN Tandatangani NDA dengan Dua Perusahaan di Singapura
- Hingga Hari Ini, Ada 26 Jemaah Haji Indonesia Meninggal Dunia di Arab Saudi
- Kubu Anies Terus Gaungkan Isu Penjegalan, PDIP: Karena Anies Gak Punya Prestasi
- Kemenhub Jelaskan Penyebab Penerbangan Banyak Delay
- Musim Kemarau, Ratusan Warga di Lereng Merapi Krisis Air Bersih
Advertisement
Advertisement
