Advertisement
Arteria Dahlan Ancam Polisikan Mahfud MD karena Markus
Menkopolhukam Mahfud MD mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/2/2023). Rapat tersebut beragendakan mendengarkan penjelasan DPR terhadap RUU Perubahan tentang Mahkamah Konstitusi (MK) yang merupakan inisiatif DPR. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra - hp.
Advertisement
Harianjogja.com, SOLO—Anggota Komisi III dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan mengancam akan melaporkan Menko Polhukam Mahfud MD terkait pernyataan markus alias makelar kasus.
Dalam rapat dengar pendapat yang digelar pada Rabu (29/3/2023), Mahfud MD menyebut bahwa DPR menjadi sarang markus. "Tadi Prof (Mahfud) begitu keras, DPR itu keras padahal Markus minta proyek. Saya minta Prof cabut atau nanti saya juga perkarakan ini," kata Arteria Dahlan.
Advertisement
BACA JUGA : Mahfud MD Bongkar Transaksi Janggal Rp349 T
Sejalan dengan Arteria, beberapa anggota DPR kemudian meminta Mahfud untuk memberikan bukti mengenai pernyataannya.
Ancam Balik Arteria Dahlan
Menjawab ancaman dari Arteria Dahlan, Mahfud MD memintanya untuk melakukan hal yang sama kepada Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Budi Gunawan. Hal itu dirinya lakukan setelah Arteria Dahlan menyebut bahwa Mahfud membocorkan rahasia negara dan bisa dipenjara akibat perbuatannya.
“Beranikah saudara Arteria bilang begitu ke kepala BIN, Budi Gunawan (BG). BG itu anak buah langsung Presiden, bertangungjawab ke Presiden, setiap minggu laporan resmi info intelijen kepada Menkopolhukam,” kata Mahfud di ruang rapat komisi III DPR, Rabu.
Lebih lanjut, Mahfud mengatakan bahwa apakah Arteria berani bilang kepada BIN bahwa mereka bisa diancam 10 tahun penajara berdasarkan pasal 44 setelah membocorkan rahasia negara ke Presiden.
BACA JUGA : Mahfud MD Sebut Pertanyaan DPR Soal Pencucian Uang
Kemudian, dirinya heran mengapa dirinya dilarang mengumumkan transaksi janggal Rp 349 triliun.“Ini penting Saudara, karena apa? Karena saya bekerja berdasarkan info intelijen. Misal kayak gini, nggak saya bocorkan, tapi saya tahu besok akan demo di sana," ucap Mahfud.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Indonesia Desak Israel Patuhi Gencatan Senjata di Jalur Gaza
Sejumlah Negara Eropa Tangguhkan Proses Suaka untuk Warga Suriah
Advertisement
Pasangan Ridwan Kamil-Suswono Tak Daftarkan Gugatan MK hingga Batas Akhir
Polisi Berdalih Server Judi Online Berada di Luar Negeri
Pengakuan Kebaya dan Jalinan Erat Asia Tenggara
Catat! Ini Daftar UMP Seluruh Indonesia, Jawa Tengah Paling Rendah
PDIP Tuding Adanya Kecurangan TSM di Pilkada Jateng dan Jatim
Advertisement
Kemendagri Lakukan Evaluasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah 3 Bulan Sekali
Menko Yusril: Perubahan UU Narkotika Pengguna Tidak Dipidana
TWC Lakukan Pencocokan Data Pedagang SKMB Borobudur Sesuai Rekomendasi ORI
Kantor Presiden Korea Selatan Digerebek Polisi Buntut Darurat Militer
Tujuh Permohonan Sengketa Pilkada Provinsi Diterima MK Sore Ini
Advertisement
Eksplorasi Perkembangan Anak, Bebelac Mengajak Tour Edukasi ke Jepang
Berita Pilihan
- Kantor Presiden Korea Selatan Digerebek Polisi Buntut Darurat Militer
- Resmikan Jalan Layang Madukoro Semarang, Prabowo Harap Dapat Meningkatkan Ekonomi di Jateng
- Kasus Korupsi Impor Gula Tom Lembong, Kejagung Periksa Pejabat Kemendag
- Kronologi Dugaan Bayi Tertukar dalam Kondisi Meninggal Dunia di Rumah Sakit Jakarta
- Kasus Korupsi Timah, Harvey Moeis Dituntut 12 Tahun Penjara
Advertisement
Pohon Tumbang, Tanah Bergerak Sampai Banjir Luapan Air Terjadi di Bantul Usai Diguyur Hujan Sepanjang Hari
Advertisement
Mingguan (Jalan-Jalan 14 Desember) - Jogja Selalu Merayakan Buku
Advertisement
Berita Populer
- Eksplorasi Perkembangan Anak, Bebelac Mengajak Tour Edukasi ke Jepang
- Tujuh Permohonan Sengketa Pilkada Provinsi Diterima MK Sore Ini
- Kantor Presiden Korea Selatan Digerebek Polisi Buntut Darurat Militer
- TWC Lakukan Pencocokan Data Pedagang SKMB Borobudur Sesuai Rekomendasi ORI
- Menko Yusril: Perubahan UU Narkotika Pengguna Tidak Dipidana
- Kemendagri Lakukan Evaluasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah 3 Bulan Sekali
- PDIP Tuding Adanya Kecurangan TSM di Pilkada Jateng dan Jatim
Advertisement
Advertisement
