Advertisement
China Akan Terapkan Undang-Undang Anti Asing
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—China akan menerapkan undang-undang anti-asing.
Kongres Rakyat Nasional China (NPC) memasukkan beberapa rencana prioritas legislasi selama lima tahun ke depan, terutama dalam menghadapi tekanan asing.
Advertisement
"Rencana legislasi lima tahun ke depan sedang disusun. Prioritas utamanya adalah undang-undang terkait dengan urusan luar negeri," kata juru bicara Komite Tetap Ke-14 NPC Wang Chao di Beijing, Sabtu (4/3/2023).
Undang-undang anti-asing itu diprioritaskan sebagai bentuk perlawanan China terhadap "yurisdiksi lengan panjang" yang diterapkan oleh Amerika Serikat dan negara-negara Eropa lainnya.
"Beberapa negara terus menyalahgunakan penerapan undang-undang ekstra-teritorial dalam negeri mereka yang melanggar norma internasional untuk menekan entitas dan individu asing guna melayani kepentingan mereka sendiri. China dengan tegas menentang praktik semacam itu," katanya dalam pengarahan pers yang digelar sehari menjelang Sidang Parlemen Dua Sesi.
Pada 2022, NPC selaku lembaga legislatif tertinggi China telah mengumumkan rancangan undang-undang tentang urusan luar negeri yang disusun untuk menanggulangi tindakan pembatasan dari pihak asing.
"Untuk melawan penindasan dan campur tangan urusan dalam negerinya, China telah memperkenalkan sejumlah undang-undang dan peraturan, termasuk RUU Sanksi Anti-Asing untuk menangkal penerapan undang-undang dan tindakan asing yang salah," kata Wang.
Menurut dia, China dengan tegas menolak pelanggaran karena kedaulatan dan integritas teritorial tidak dapat diganggu gugat oleh negara mana pun.
"China memperkenalkan hal itu untuk diundangkan agar secara tegas bisa melawan tindakan yang melemahkan kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunan China serta merugikan hak dan kepentingan sah warga negara China," ujarnya.
Sidang NPC akan dibuka di Balai Agung Rakyat, Beijing, pada Minggu (5/3) pagi, sebagai salah satu rangkaian dari sidang parlemen dua sesi.
Di tempat yang sama sidang Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat China (CPPCC) telah dibuka pada Sabtu sore dengan dihadiri oleh Presiden Xi Jinping, Perdana Menteri Li Keqiang, Ketua Komite Nasional NPC Li Zhanshu, Ketua Komite Tetap CPPCC Wang Yang, dan 2.130 anggota CPPCC.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Respons Serangan Israel, Iran Aktifkan Pertahanan Udara dan Tangguhkan Penerbangan Sipil
- Google Kembali Pecat Karyawan yang Protes Proyek Kerja Sama dengan Israel
- 2 Oknum Pegawai Lion Air Jadi Sindikat Narkoba, Begini Modus Operasinya
- Indonesia Gunakan Pengaruh Agar Deeskalasi Terjadi di Timur Tengah
- Kasus Pengemudi Arogan Mengaku Adik Jenderal Kini Diusut Bareskrim
Advertisement
Duh, Desentralisasi Sampah DIY Mundur Lagi Menjadi Mei 2024
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Indonesia Gunakan Pengaruh Agar Deeskalasi Terjadi di Timur Tengah
- 2 Oknum Pegawai Lion Air Jadi Sindikat Narkoba, Begini Modus Operasinya
- Bareskrim Gandeng Polisi Thailand Buru dan Bawa Pulang Buron Narkoba Fredy Pratama
- Letusan Gunung Ruang Berisiko Tsunami, Begini Kronologi Erupsinya
- Jokowi Siapkan Rancangan Kerja untuk Prabowo, Begini Detailnya
- MK Sudah Terima 33 Pengajuan Sahabat Pengadilan Kasus Sengketa Pilpres 2024, Ini Daftarnya
- Bawa Sabu-Sabu 5 Kg dan Ribuan Pil Ekstasi, Penumpang Pesawat Diamankan Petugas Bandara Soetta
Advertisement
Advertisement