Komdigi Targetkan Ekonomi Digital Rp155,57 Triliun pada 2026
Komdigi menargetkan kontribusi ekonomi digital nasional Rp155,57 triliun pada 2026 melalui penguatan ekosistem digital dan transformasi teknologi.
Karyawan melayani peserta di salah satu kantor cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Jakarta, Selasa (12/7/2022). Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Harianjogja.com, JAKARTA — Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan wajib membayarkan iuran setiap bulannya. Dengan membayar iuran, peserta bisa mendapatkan manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) seperti untuk skrining penyakit, berobat, hingga rawat inap.
Lalu bagaimana apabila Anda tidak pernah menggunakan layanan JKN tetapi membayar setiap bulan, apakah uangnya bisa dicairkan? Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron mengatakan tidak bisa. Pasalnya menurutnya prinsip badan publik tersebut adalah gotong royong.
“Jadi jika sehat, tidak pernah sakit. Maka berarti membantu peserta lain yang sakit seperti sakit jantung, gagal ginjal atau kanker yang memerlukan biaya mahal,” kata Ghufron kepada JIBI/Bisnis, Selasa (21/2/2023).
BACA JUGA : Percayakan Kesehatan Keluarga Lewat BPJS Kesehatan
Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, badan publik ini berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
Sementara itu, dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bahwa Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.
1. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta.
2. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja.
3. Menerima bantuan iuran dari Pemerintah.
4. Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan peserta.
5. Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial.
6. Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial.
7. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat.
Iuran untuk peserta PBI yakni sebesar Rp42.000 per orang yang dibayarkan oleh Pemerintah.
Untuk peserta PPU, besaran iurannya yakni 5 persen dari gaji per bulan. Perinciannya 4 persen dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1 persen oleh peserta. Iuran dibayarkan langsung oleh pemberi kerja ke BPJS Kesehatan.
Iuran untuk keluarga tambahan pekerja PU yang terdiri dari anak ke 4 dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar 1 persen dari dari gaji atau upah per orang per bulan dan dibayar oleh pekerja PU.
Ada tiga kelas yang dibagi dalam pembayaran iuran bagi kelompok ini yakni Kelas I
Rp150.000, Kelas II Rp100.000, dan Kelas III Rp35.000.
Pemerintah memberikan subsidi Rp7000 untuk penerima manfaat dengan layanan rawat inap kelas III.
Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan mendapatkan jaminan kesehatan yang dibayarkan oleh Pemerintah. Iurannya ditetapkan sebesar 5 persen dari 45 persen gaji pokok PNS golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 tahun, dibayarkan per bulan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, Sabtu–Senin (13–15 Juni 2026) ini, mengangkat tema Nyawiji Dadi Siji, Panjaga Nusantara dan wajib diikuti oleh selur
Prahdiska Bagas Shujiwo menyingkirkan Lee Zii Jia, sementara Muhamad Yusuf melaju mulus ke babak 16 besar Macau Open 2026.
Dinkes Bantul menargetkan 460 ribu warga mengikuti Program Cek Kesehatan Gratis 2026 melalui strategi jemput bola ke komunitas dan instansi.
Lionel Messi mencetak hattrick pertama di Piala Dunia saat Argentina mengalahkan Aljazair 3-0 dan menyamai rekor 16 gol Miroslav Klose.
Pemkot Jogja menaikkan kuota afirmasi SPMB SMP 2026 menjadi 25 persen untuk memperluas akses pendidikan bagi siswa KSJPS dan disabilitas.