Anggaran Infrastruktur 2023 Rp392 Triliun, Ini Rinciannya

Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Keuangan menganggarkan belanja infrastruktur pelayanan dasar sebesar Rp392 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023.

Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu mencatat dari anggaran Rp392 triliun tersebut nantinya akan digunakan untuk pembangunan rumah, sekolah, hingga Sistem Penyediaan Air Minum atau SPAM.

“2023, belanja untuk bidang infrastruktur mencapai sebesar Rp392 triliun. Dari jumlah tersebut sebagian digunakan untuk membangun infrastruktur pelayanan dasar,” unggah Ditjen Anggaran seperti dikutip, Senin (23/1/2023).

Anggaran tersebut akan dipakai membangun 8.741 unit rumah yang meliputi 5.379 unit rumah susun, dan sisanya atau 3.362 unit rumah khusus.

Pemerintah juga akan membangun atau merehabilitasi sarana dan prasarana pendukung untuk 801 unit sekolah tingkat dasar dan menengah.

Pembangunan SPAM dengan kapasitas 2.313,6 liter per detik juga akan dibangun menggunakan anggaran tersebut. Anggaran tersebut lebih besar daripada 2022 yang hanya di angka Rp365,8 triliun. Artinya anggaran infrastruktur pada 2023 naik 7,1 persen. 

Sementara untuk infrastruktur konektivitas sendiri, pemerintah pada 2023 akan membangun 571 kilometer (km) jalan, termasuk jalan baru, jalan tol, dan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS).

Selain itu, juga membangun 15.943 meter (m) jembatan, underpass, dan flyover. Dana lainnya digunakan untuk membangun 6 lokasi bandara baru, serta rel kereta api sepanjang 6.627 kilometer spoor.

Sementara itu, dalam membangun Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meyebut bahwa untuk dapat menjadi negara yang maju, makmur, adil, dan bermartabat diperlukan investasi di sektor pembangunan yang tidak boleh ditunda.

“Pembangunan tidak boleh ditunda. Tidak ada pembanguann yang menunggu sampai negara kaya, karena tidak akan kaya kalau tidak ada pembangunan. Ini seperti telur dan ayam,” jelasnya dalam Ground Breaking Kampus III UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Minggu (22/1/2023).

Pembangunan akan terus dijalankan meskipun harus menggunakan dana investasi atau utang dari dalam maupun luar negeri. Dengan catatan, pemerintah tentu akan membayar utang tersebut menggunakan uang negara.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis.com