Cabut PPKM, Pemerintah Wajib Lakukan 5 Hal Ini

Harianjogja.com, JAKARTA — Direktur Pascasarjana Universitas YARSI, Prof Tjandra Yoga Aditama menyarankan lima hal yang perlu dilakukan pemerintah seusai mencabut kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 30 Desember 2022 agar Covid-19 dapat terkendali.

"Kelima hal ini juga merupakan fundamental penting pengendalian penyakit menular apapun juga," kata dia, Minggu (1/1/2023).

Pertama, pemerintah perlu melanjutkan surveilans dengan cermat. Surveilans ini tidak hanya berdasarkan gambaran klinik tetapi juga dari laboratorium bahkan pada keadaan tertentu sampai ke pemeriksaan whole genome sequencing (WGS).

Guru Besar FKUI itu mencontohkan kegiatan surveilans ini dapat berupa pengamatan terus menerus angka demam berdara dengue (DBD) sehingga di musim hujan, masalah ini segera dapat diidentifikasi dan dicegah perluasannya.

BACA JUGA: PPKM Dihapus, Begini Kondisi Covid-19 DIY

Kedua, pemerintah perlu memperluas penyediaan dan kemudahan mengakses tes antigen atau PCR, apalagi tes ini sudah tidak diwajibkan lagi bagi orang-orang.

"Ada rencana untuk menyediakan alat tes Antigen di apotik, sementara kita tahu di banyak negara alat tes Antigen dapat dibeli di berbagai toko dan supermarket," kata dia yang menyarankan perusahaan-perusahaan besar seperti BUMN dapat menyediakan alat tes dan membagikannya ke karyawan.

Ketiga, pemerintah tetap perlu melanjutkan kegiatan penelusuran kasus. Menurut dia, sebagaimana konsep pengendalian penyakit menular pada umumnya maka kemungkinan penyebaran penyakit perlu dicegah, sehingga kontak dari yang positif Covid-19 harus diidentifikasi supaya penularan tidak meluas di masyarakat.

"Salah satu contoh penyakit menular lain adalah tuberkulosis, di mana kontak dari pasien juga harus ditemukan dan bahkan diberikan terapi pencegahan," kata dia.

Selanjutnya, penggalakan vaksinasi karena sebagaimana penyakit menular lain yang dapat dicegah dengan imunisasi maka vaksinasi Covid-19 tetap dan selalu perlu dijaga dan ditingkatkan cakupannya.

Terakhir, pemerintah perlu selalu melakukan penyuluhan kesehatan agar masyarakat dapat mengatasi dampak dari Covid-19. Prof Tjandra menuturkan, penyuluhan kesehatan masyarakat merupakan salah satu hal penting yang perlu terus menerus dilakukan baik itu tentang Covid-19 maupun berbagai penyakit menular dan tidak menular lainnya.

Dia juga mengingatkan pentingnya Pemerintah untuk selalu mengajak masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara