Gaji PPPK Terancam, Kemenkeu Salurkan Rp20,5 Triliun
Kemenkeu mencairkan Rp20,5 triliun kepada 490 Pemda untuk membantu kebutuhan gaji PPPK dan belanja daerah.
Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. /ANTARA-HO PDIP
Harianjogja.com, JAKARTA—Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkap sosok calon presiden (capres) yang akan diusung partainya tak akan sekadar populer.
BACA JUGA: PDIP Minta Klarifikasi ke Ganjar Pranowo
Hasto menegaskan, PDIP tak akan memilih capres hanya berdasarkan aspek elektabilitas.
Capres usungan PDIP, lanjutnya, akan dipilih berdasarkan karakter, kinerja, dan program ke depan.
“Kalau dari PDI Perjuangan jelas keputusan tidak hanya berdasarkan aspek elektoral, tapi juga didasarkan karakter pemimpin, kinerja pemimpin, dan bagaimana pemimpin itu menyatukan dengan kekuatan rakyat lalu mampu memberikan jawaban atas berbagai masalah rakyat, dan memiliki desain bagi masa depan,” jelas Hasto dalam keterangan tertulis, Jumat (16/12/2022).
Dia mengatakan, yang nantinya berhak memutuskan capres dari PDIP adalah ketua umum mereka, Megawati Soekarnoputri.
Terkait waktu deklarasi, Hasto mengatakan PDIP masih menunggu momentum.
Menurutnya, banyak aspek yang harus diperhatikan sebelum mendeklarasikan capres seperti kondisi sosial-politik saat ini.
"Bahkan harus dilihat bagaimana dinamika politik internasional. Tentu juga dilihat kesiapan partai, kesiapan pendukungnya, semua dilihat,” ujarnya.
Hasto menyebut saat ini PDIP masih fokus membantu pemerintahan menangani permasalahan ekonomi hingga pandemi.
"Kan masih ada waktu mengambil keputusan pada momentum terbaik,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis
Kemenkeu mencairkan Rp20,5 triliun kepada 490 Pemda untuk membantu kebutuhan gaji PPPK dan belanja daerah.
Korea Utara menembakkan satu rudal balistik jarak pendek sejauh 450 km ke arah Laut Timur dari wilayah Wonsan, Minggu (20/9/2026).
Jual mobil operasional bekas perlu diawali inspeksi agar temuan kecil tidak menjadi alasan calon pembeli menekan harga.
DPRD Kulonprogo meminta APBD Perubahan 2026 segera dijalankan agar penyerapan anggaran tak menumpuk di akhir tahun.
Pemerintah menyiapkan hunian subsidi di kawasan industri untuk memudahkan buruh memiliki rumah sekaligus menekan biaya transportasi.
Iran menegaskan Selat Hormuz tetap ditutup hingga AS memenuhi komitmen kesepakatan Juni 2026 dan persyaratan Teheran.