Advertisement
Kecamatan Ngawen dan BPKPAD Klaten, Terbaik Kelola Informasi Publik
Bupati Klaten Sri Mulyani menyerahkan langsung Piagam Penghargaan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten 2022 di acara malam Resepsi Peringatan HUT ke-77 RI di Pendopo Setda Klaten (Rabu,17/8 - 2022).
Advertisement
KLATEN – Hasil Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten 2022 menetapkan Pemerintah Kecamatan Ngawen dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Asli Daerah (BPKPAD) sebagai badan publik terbaik mengelola informasi publik.
Pemerintah Kecamatan Ngawen ditetapkan menjadi badan publik terbaik dengan raihan nilai 93,3. Peringkat kedua ditempati Kecamatan Karangdowo dengan nilai 84,3 dan ketiga Kecamatan Klaten Utara dengan skor 83,0.
Advertisement
Sedangkan BPKPAD ditetapkan menjadi badan publik terbaik dengan raihan nilai 90,3. Peringkat kedua adalah Dinas Kesehatan meraih skor 90,2 dan ketiga adalah Dinas Perhubungan dengan skor 89,3.
Bupati Klaten Sri Mulyani menyerahkan langsung Piagam Penghargaan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten 2022 di acara malam Resepsi Peringatan HUT ke-77 RI di Pendopo Setda Klaten (Rabu,17/8/2022).
Acara penyerahan penghargaan keterbukaan informasi publik itu dihadiri jajaran Forkompinda, pejabat setempat, panitia dan anggota Paskibraka Klaten bersamaan malam resepsi HUT ke-77 RI.
“Saya berharap prestasi ini menjadi semangat. Selanjutnya jajaran Pemkab Klaten harus bekerja keras membuat inovasi di tahun-tahun depan” kata Sri Mulyani disela-sela sambutannya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Klaten Amin Mustofa (Kamis, 18/8/2022) menjelaskan kalau Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik 2022 kali pertama dilakukan. Dia menyebutkan dalam pemeringkatan itu menekankan pada tata kelola informasi.
“Penilaian itu melalui tahapan pengisian Self Assesment Quisonnay (SAQ), verifikasi dan visitasi faktual. Jadi badan publik harus mengunggah informasi publik itu melalui website. Lalu hasilnya diverifikasi untuk memperoleh sepuluh besar dan dilakukan visitasi faktual. Ke depan pemeringkatan akan tetap kami lakukan. Tema dan penekanannya saja yang berbeda” katanya. (**)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
