Lewat Buku, Warga Didorong Kritisi Kebijakan Dewan
DPAD DIY bersama DPRD DIY menggelar bedah buku 1001 Tanya untuk Wakil Rakyat guna mendorong masyarakat menyampaikan aspirasi berbasis data.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. - Harian Jogja/Ist
JAKARTA—Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, pemerintah belum akan memberlakukan konversi kompor gas elpiji tiga kilogram menjadi kompor listrik induksi pada tahun ini.
Airlangga mengaku, berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo, konversi ini masih dalam tahap uji coba.
“Dapat saya sampaikan bahwa pemerintah belum memutuskan, sekali lagi, pemerintah belum memutuskan terkait program konversi kompor elpiji tiga kilo menjadi kompor listrik induksi,” tutur Airlangga saat konferensi pers secara virtual, Jumat (23/9/2022).
Menko Perekonomian menambahkan, pemerintah mempertimbangkan untuk tidak memberlakukan konversi kompor gas elpiji menjadi listrik induksi berdasarkan sejumlah hal. Antara lain, mempertimbangkan masukan dari masyarakat, pemberitaan media massa, serta pemantauan langsung kondisi di lapangan terkait program konversi ini.
Menurut Ketua Umum Partai Golkar ini, pemerintah juga memastikan pembahasan anggaran program konversi kompor gas ke listrik induksi juga belum dibahas dengan DPR. Artinya, anggaran untuk merealisasikan program konversi kompor gas tiga kilogram ke listrik induksi belum disetujui.
Namun, pemerintah mengakui, saat ini akan dilakukan uji coba konversi kompor gas tiga kilogram menjadi listrik industri di Solo dan Bali.
"Program kompor listrik induksi ini masih merupakan uji coba atau prototipe sebanyak 2.000 unit dari rencana 300 ribu unit, yang akan dilaksanakan di Bali dan di Solo,” tegas Airlangga.
Menko Perekonomian menuturkan, hasil dari uji coba ini akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan terkait program konversi kompor gas menjadi listrik industri.
Airlangga memastikan pemerintah akan cermat dan mempertimbangkan banyak hal terkait realisasi program ini.
“Pemerintah akan menghitung dengan cermat segala biaya dan risiko, memperhatikan kepentingan masyarakat, serta mensosialisasikan kepada masyarakat sebelum program diperlakukan,” ujar Airlangga.*
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPAD DIY bersama DPRD DIY menggelar bedah buku 1001 Tanya untuk Wakil Rakyat guna mendorong masyarakat menyampaikan aspirasi berbasis data.
DPRD Sleman menyoroti pentingnya evaluasi berkala, pemutakhiran data keluarga berisiko, dan koordinasi lintas sektor untuk menekan stunting.
Komnas HAM meminta pemulihan psikologis bagi santriwati, ustazah, dan balita yang diduga trauma akibat penggeledahan ponpes di Sukoharjo.
Bulog menargetkan pengadaan 1 juta ton jagung pada 2026 dengan mengoptimalkan gudang, fasilitas pengeringan, dan jaringan petani.
Ketum PBNU Gus Kikin mengimbau warga Sukoharjo menjaga kerukunan dan tidak terprovokasi kasus pembakaran warung mi babi serta penggeledahan ponpes.
Dinas Pariwisata DIY meluncurkan Calendar of Events 2027 dengan 203 agenda wisata untuk meningkatkan kunjungan dan lama tinggal wisatawan