Hasto Sindir Pemimpin yang Sibuk Bicara Kecurangan Pemilu 2024, Senggol SBY?

Harianjogja.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyindir pemimpin yang bicara kecurangan Pemilu 2024, sementara pesta demokrasi itu belum digelar.

Hasto mengatakan itu saat menyampaikan pesan dalam Pendidikan Kader Pratama (PKP) yang diinisiasi oleh DPC PDIP Kota Tangerang Selatan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/9/2022).

Dia merasa heran masih ada pemimpin yang berbicara kecurangan Pemilu pada saat pesta demokrasi di Indonesia belum digelar.

PROMOTED:  YouGov: Tokopedia Jadi Brand Paling Direkomendasikan Masyarakat Indonesia

"Kalau pemimpin bicaranya ini terjadi kecurangan Pemilu, ini ada kecurangan Pemilu, padahal Pemilu saja belum berjalan, tapi akhirnya sudah dijawab beliau sendiri, karena beliau mengatakan yang sering melakukan kecurangan Pemilu, dahulunya melakukan kecurangan," kata Hasto dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (21/9/2022).

Dia tak menyebut spesifik soal siapa yang disindirnya. Namun, Hasto menggelar pernyataan pers beberapa hari lalu, membantah tuduhan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, bahwa ada dugaan kecurangan di Pilpres 2024.

Pria asal Yogyakarta itu pun meminta kader PDIP tidak diam menyikapi narasi kecurangan Pemilu yang digulirkan pemimpin negara, apalagi isu itu mengarah kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Jadi, meskipun saat ini ada yang mengatakan Pemilu curang, kita diam, tetapi ketika itu ditujukan kepada Pak Jokowi yang tugasnya saat ini berat. Kita membela Pak Jokowi saudara sekalian. Nah itu. Cuma jangan emosi," ungkap Hasto.

Dia mengajak kader PDIP yang ikut kegiatan PKP untuk bisa menjadi anggota partai yang bisa berbicara tentang masa lalu, sekaligus menjadi solusi atas masalah rakyat di masa kini dan mendatang.

"Ini yang menciptakan ide, menjadi kader partai berbicara social view, melihat apa yang ada di tangan dan hati rakyat. Kita berbicara national view, melihat problematika," tukasnya.

Terkait kenaikan BBM bersubsidi, kata dia, kader PDIP seharusnya bisa menjawab partai politik yang mencari panggung dari kebijakan tersebut. Misalnya, ada parpol yang memasang spanduk menolak kenaikan harga BBM bersubsidi agar menuai simpati.

Kader PDIP bisa saja mengkritisi partai tersebut karena saat berada di jalur kekuasaan, malah membiarkan beberapa blok minyak di Indonesia diambil bangsa asing.

BACA JUGA: UIN Sunan Kalijaga Anugerahkan Honoris Causa kepada Habib Chirzin

"Ini yang terkait kejadian BBM. Maka ketika ada partai yang memasang spanduk di mana-mana, jelaskan, dahulu blok Cepu diberikan kepada ExxonMobil, Anda duduk di situ. Coba dikelola Pertamina, kita berdaulat," ujarnya.

Hasto mengatakan kader PDIP seharusnya paham Jokowi sudah melakukan berbagai cara agar tercipta ketahanan energi nasional.

Dia menyebut Jokowi bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah menaruh perhatian ke rakyat ketika harga BBM bersubsidi naik. Misalnya, Jokowi melakukan lobi agar tercipta perdamaian antara Rusia-Ukraina agar harga minyak dunia tidak melonjak.

"Kita juga tidak suka dengan kebijakan itu, tetapi ini pil pahit yang harus kita telan. Seorang pemimpin harus mengambil keputusan pahit meskipun tidak populer. Ini yang harus disampaikan kader partai. Maka berpikirlah seperti Bung Karno," katanya.