Advertisement
Daripada Memburu Hacker Bjorka, Ini Saran Pakar TI UGM ke Pemerintah
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Pakar Teknologi Informasi (TI) Universitas Gadjah Mada (UGM) Ridi Ferdiana menyarankan tim respons darurat yang dibentuk Presiden Joko Widodo berfokus memperkuat keamanan data tanpa perlu melacak peretas yang mengaku beridentitas Bjorka.
"Bjorka saat ini sudah dipastikan menyebarkan data tetapi belum tentu 'hacker'-nya yang bersangkutan. Data yang tersebar umum terjual di deep web," kata Ridi Ferdiana saat dihubungi di Jogja, Rabu (14/9/2022).
Advertisement
Dibanding menindak dan melacak Bjorka, menurut Ridi, tim respons darurat sebaiknya berfokus mempertebal keamanan data serta menggencarkan edukasi bagi masyarakat dan institusi agar memiliki budaya penyimpanan data secara aman.
Ridi menuturkan sistem perlindungan data tidak selamanya mampu menangkal serangan siber tanpa ada pembaruan seiring pesatnya perkembangan teknologi.
"Sistem perlindungan data di sistem manapun tidak akan tahan peluru di lekang zaman. Artinya aman kemarin bukan berarti aman hari ini," ujar Dosen Departemen Teknik Elektro dan TI Fakultas Teknik UGM ini.
Selain segera mengamankan data, menurut dia, pemerintah perlu segera memberikan prioritas pada ekosistem yang mendukung perilaku dan budaya siber yang aman.
BACA JUGA: Dilaporkan ke ORI, SMK 2 Jogja Sebut Ide Pungutan Rp5 Juta dari Komite Sekolah
Menurut dia, teror berupa peretasan data bukan hanya perlu diwaspadai oleh pemerintah melainkan juga semua institusi lain termasuk masyarakat dengan tidak mengabaikan keamanan data.
Regulasi yang disusun, kata dia, sebaiknya bukan sekadar bersifat mengancam tetapi juga mengedukasi agar tercipta ekosistem digital yang nyaman untuk berkarya.
"Kita jangan mengabaikan atau 'denial' [menyangkal] terhadap situasi keamanan data. Kita juga harus mulai tidak menganggap remeh hal-hal kecil terkait keamanan. Sebagai contoh menyebarkan tautan dokumen berupa data pribadi di media sosial, padahal hal tersebut mudah dieksploitasi pelaku-pelaku kejahatan siber," kata dia.
Tim respons darurat dibentuk saat rapat internal yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan dihadiri Kepala BSSN Hinsa Siburian, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, serta Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/9/2022).
Rapat internal tersebut digelar selang beberapa hari setelah diduga terjadi kebocoran surat dan dokumen untuk Presiden Jokowi di internet. Peretas yang mengaku beridentitas Bjorka itu mengaku telah meretas korespondensi milik Presiden Jokowi, termasuk surat dari BIN.
Klaim tersebut viral setelah sebuah akun Twitter bernama "DarkTracer: DarkWeb Criminal Intelligence" mengunggah tangkapan layar dari Bjorka bahwa surat dan dokumen untuk Presiden Indonesia, termasuk surat yang dikirimkan BIN dengan label rahasia, telah bocor.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Erupsi Lagi, Gunung Semeru Semburkan Awan Panas Guguran
- Ini Profil Keseharian Harvey Moeis Suami Sandra Dewi yang Terseret Korupsi PT Timah
- Perbaikan Jalur Pantura Demak-Kudus Ditarget Rampung Sebelum April 2024
- Gugatan Sengketa Pilpres, Mahfud MD Serukan Kembalian Maruah MK
- PGI Meminta Agar Kasus Kekerasan di Papua Diusut Tuntas
Advertisement
Advertisement
Mengenal Pendopo Agung Kedhaton Ambarrukmo, Kediaman Sultan Hamengku Buwono VII
Advertisement
Berita Populer
- Kejagung Tetapkan Harvey Moeis Suami Artis Sandra Dewi Jadi Tersangka Korupsi Timah
- Prabowo Akan Pasang Foto SBY di Istana Presiden Baru
- AHY Sebut Prabowo Minta Demokrat Siapkan Kader Terbaik untuk Duduk di Kabinet
- BMKG Prediksi Cuaca Kota Besar di Indonesia Cenderung Kondusif
- Korlantas Siapkan Rekayasa Antisipasi 70 Juta Kendaraan Mudik Lebaran 2024
- Jembatan di Baltimore AS Ambruk Ditabrak Kapal, Enam Orang Hilang, Kemenlu RI Pastikan Tidak Ada Korban WNI
- Berikan Diskon Tambah Daya di Bulan Ramadan, PLN Dorong Petumbuhan Ekonomi
Advertisement
Advertisement