Advertisement
Mensos Pastikan Data Bansos Akurat karena Diperbarui Setiap Bulan
Menteri Sosial Tri Rismaharini memaparkan realisasi anggaran Kemensos 2020 kepada Komisi VIII DPR RI, Kamis (14/1/2021). - Dok. Kemensos RI
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA–Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharani memastikan data bantuan sosial (bansos) akurat karena diperbaiki secara berkala setiap bulan.
Dia menjelaskan setiap bulan sesuai dengan UU nomor 13 tahun 2011, Kementerian Sosial memperbaiki data dan keputusan tersebut.
Advertisement
Meskipun dalam UU tersebut sebenarnya perbaikan hanya perlu dilakukan setiap tahun dua kali perbaikan, tetapi dijelaskannya karena kondisi perubahan di daerah tersebut cukup pesat maka kemudian kementerian melakukan perubahan setiap bulan.
“Setiap bulan kami membuat SK baru dan itu masukan dari daerah dan usul sanggah tadi, jadi masyarakat bisa mengusulkan sendiri tapi memang harus kita verifikasi, karena kalau tidak kita verifikasi, nanti tidak sesuai juga jadi tetap kami verifikasi, masukan itu kita perbaiki setiap bulan karena memang di UU Nomor 13 tahun 2011 itu kewenangan data di daerah,” tuturnya, dikutip melalui Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (3/9/2022).
Dia melanjutkan, data bansos daerah memang harus dilakukan pembaruan, mengingat apakah ada penerima bantuan yang meninggal sehingga disebutnya pemerintah juga harus mengecek dengan data kependudukan dan sebagainya agar data lebih akurat.
Ia menambahkan dari rencana 20,6 juta keluarga penerima manfaat (KPM), saat ini bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BLT BBM) yang siap disalurkan oleh PT. Pos Indonesia mencapai 18.486.756 KPM.
“Sisanya sedang dilakukan proses cleansing karena seperti diketahui, misalnya kami [Pemerintah] mengumumkan [BBM naik] hari ini, jam ini, 1 jam, atau beberapa menit kemudian ada [potensi penerima] yang meninggal. Jadi, kami perlu mendata lagi masih ada 313.244 Keluarga KPM [dalam proses cleansing],” katanya.
Lebih lanjut, Risma menjabarkan bahwa BLT BBM akan diberikan sebanyak 4 kali dengan nominal Rp150.000, tetapi pemerintah akan memberikan dalam 2 tahap.
“Jadi, per tahapnya Rp300.000. Kami berikan per September ini dan pada awal Desember kami berikan yang kedua,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI-Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
LaNyalla Bicara Soal 66 Tahun Dekrit Presiden
Pemerintah Diminta Memperhatikan Pemerataan Anggaran Pendidikan
Pemerintah Daerah Didorong Membangun Jalan dengan Aspal Plastik
Advertisement
Sekolah Rakyat di Jawa Tengah Diperkirakan Menampung 1.075 Siswa
Objek Diduga Bangkai Kapal Tunu Pratama Jaya Ditemukan Tim SAR
Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
Advertisement
Menghadiri KTT BRICS, Presiden Prabowo Hari Ini Tiba di Brasil
Menteri PKP Usulkan Kuota Rumah Subsidi Ditambah Jadi 500 Ribu Unit
Advertisement
Presiden Prabowo Beri Perhatian Serius Masalah Truk ODOL
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement
Cek! Jadwal Bus Sinar Jaya dari Malioboro Jogja ke Pantai Parangtritis Bantul dan Pantai Baron Gunungkidul
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- Bayar PBB Kini Bisa Gunakan Aplikasi Lokal, Ini Caranya
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
Advertisement
Advertisement
